3konom_Laskar

translate

2009-06-11T00:13:00.000-07:00

Kolektif guru kemanjuran
Pencapaian Ekonomi dan Sosial
status di sekolah dasar
Karen Parker dan Elisabet Hannah
Dundee City Council, Inggris
J. Keith taburan
Universitas Dundee, Inggris

Abstrak

Kolektif guru kemanjuran (CTE) merujuk kepada persepsi kolektif di sekolah yang guru
membuat perbedaan pendidikan mereka murid di luar dampak sosial mereka
keadaan. Kajian ini dieksplorasi hubungan antara CTE, status sosial ekonomi
(SES) dan tingkat pencapaian murid dalam membaca, menulis dan matematika (di seluruh utama tingkat sekolah). Enam puluh enam guru di 15 dari 19 sekolah di kecil Lokal Authority berpartisipasi. Hubungan positif yang signifikan yang ditemukan antara SES dan pencapaian dalam membaca dan matematika (tapi tidak menulis). Namun, hubungan yang signifikan positif juga ditemukan antara CTE dan pencapaian dalam membaca dan menulis (tetapi bukan matematika). Bukan SES maupun mandiri CTE menyumbang secara statistik signifikan proporsi dari total perbedaan dalam pencapaian. Namun, CTE ternyata ada yang lebih kuat independen dampak dari SES dalam menulis (dan juga yang sederhana dampak independen dalam membaca). Salah satu sekolah
atypical dengan pola CTE tinggi dan pencapaian tinggi walaupun rendah SES telah belajar di mendalam. Di sini, iklim sekolah atau jiwa khas suatu bangsa, kualitas yang tinggi dalam layanan pelatihan dan fokus pada pedagogi yang dianggap sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pencapaian. Ketika faktor melayani untuk mempertinggi CTE, dampak SES pada pencapaian murid dapat dikurangi, dan
ini mungkin lebih mudah daripada di beberapa mata pelajaran lain. Kata kunci, jiwa khas suatu bangsa dalam layanan pelatihan, sekolah iklim Asumsi yang kuat dari sebab-musabab hubungan antara status sosial ekonomi dan pencapaian telah menyebabkan kekhawatiran bahwa pencapaian rendah mengarah ke rendah status sosial ekonomi
di generasi berikutnya, dan perpetuation dari lingkaran setan. Namun, baru-baru penelitian telah disajikan gambar yang lebih kompleks. Secara umum, hal ini merupakan kasus yang status sosial ekonomi (SES) dan pendidikan yang berhubungan (misalnya Macbeth dan Mortimore, 2001; Willms, 1999).

112 Sekolah Meningkatkan 9 (2)

Kekuatan hubungan ini telah ditemukan bervariasi sesuai dengan langkah-langkah dari SES dan pencapaian yang digunakan (yang telah menjadi lebih beragam), dan faktor lainnya moderating seperti kota / lokasi pedesaan, etnik / bahasa minoritas dan keanggotaan tahun sekolah (e.g. D'Angiulli dkk., 2004). Memang, kekuatan hubungan berbeda-beda antara studi sangat kuat dari non-wujud, dan ada bukti yang berarti
penurunan kekuatan asosiasi selama 20 tahun terakhir (mungkin karena sosial ekonomi
perubahan dalam masyarakat) (Sirin, 2005; Putih, 1982). Variabel lain yang penting adalah unit analisis. Sirin (2005) menemukan efek berarti ukuran
(ES) dari 0,27 untuk hubungan antara pencapaian dan status sosial ekonomi di
studi analisis data di tingkat masing-masing siswa, namun yang berarti dari 0,64 di ES
studi diagregasi data dalam unit yang lebih besar (misalnya di tingkat sekolah). Internasional telah juga menunjukkan bahwa SES di sekolah yang lebih tinggi berkorelasi dengan murid pencapaian dari SES adalah masing-masing murid (mis. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, 2001, 2002a, b). Demikian pula, langkah-langkah yang umum pencapaian berkorelasi dengan lebih dari SES subjek khusus melakukan langkah-langkah dari pencapaian (Sirin, 2005). Oleh karena itu, tingkat-individu atau subyek inferences level tidak boleh dilakukan atas dasar
data yang dikumpulkan. Selain itu, di sekolah-faktor yang penting untuk rekening bagian dari perbedaan dalam pencapaian, dan ada perbedaan di sekolah efektivitas terlepas dari sosial ekonomi status (misalnya Rutter dkk., 1979; Scheerens, 1992). Selain itu, variasi dalam di sekolah-efektivitas seringkali lebih besar dari yang di antara sekolah-efektivitas
(e.g. angkuh dan Sanders, 2000). Akibatnya, asumsi yang sederhana 'sosial-ekonomi determinisme' dari pencapaian yang bermasalah, dan dapat merusak pencapaian murid oleh guru menurunkan dan harapan pada gilirannya sasian harapan. Alternatif adalah kepercayaan keberhasilan pendidikan - yang sekolah dapat membuat perbedaan. Tema ini permeates beberapa pernyataan politik baru, misalnya: Jika guru berpikir mereka tidak dapat membuat perbedaan atau mempunyai dampak pada siswa mereka, mereka tidak akan dapat dilakukan untuk mempengaruhi murid dari latar belakang rumah. Tetapi kita
tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengapa sekolah tidak bisa membuat perbedaan terdapat bahaya guru mengembangkan sebuah sikap yang determinisme sosio-ekonomi - yang tidak dapat dilakukan untuk murid dalam keadaan yang dirugikan. (Peacock, dikutip dalam Munro, 2004: 1) Seperti kekhawatiran tentang guru attributions dan tersambung dengan harapan baru penelitian yang telah dieksplorasi persepsi guru dan murid dari kemanjuran sebagai faktor dalam pencapaian murid. Albert Bandura ditetapkan sendiri kemanjuran dianggap sebagai kepercayaan dalam satu dari
kemampuan untuk mengatur dan menjalankan program tindakan yang diperlukan untuk memproduksi diberikan hadiah (Bandura, 1997: 3), dan dianggap lebih berpotensi kemanjuran dpt diubah daripada SES. Kemanjuran kepercayaan dilaporkan mempengaruhi bagaimana orang merasa, berpikir, dan bertindak memotivasi diri sendiri (Tschannen-Moran dan Barr, 2004). Guru keberhasilan telah ditetapkan sebagai 'guru dari harapan bahwa ia akan dapat membawa siswa belajar tentang '(Ross et al., 2003: 3). Bandura ditetapkan bersama kemanjuran sebagai grup dari kepercayaan bersama dalam berkumpul dan kemampuan untuk mengatur melaksanakan program tindakan yang diperlukan untuk memproduksi diberikan tingkat attainments' (Bandura,
1997: 477). Kolektif guru kemanjuran (CTE) telah ditetapkan sebagai 'The derajat ke
yang persepsi tentang kemanjuran, baik tinggi atau rendah, yang dipakai bersama-sama di seluruh guru di sekolah

113
Bangunan '(Tschannen-Moran dkk., 1998: 221) dan kolektif sendiri-persepsi bahwa guru di sekolah dapat membuat sebuah perbedaan pendidikan mereka ke atas dan murid pendidikan di atas dampak dari rumah mereka dan masyarakat '(dan Tschannen-Moran
Barr, 2004: 3). Ada pertanyaan tentang bagaimana mengembangkan CTE dan sejauh mana ia evidencebased di sekolah. Kiranya, sekolah tempat guru sering berinteraksi untuk membahas, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pada murid, tingkat kelas dan sekolah dalam kaitannya dengan meningkatkan kemungkinan pencapaian yang telah dikembangkan di CTE berdasar pengalaman bersama,
sedangkan guru di sekolah-sekolah di mana interaksi antara lain adalah kurang sering mungkin (atau lebih kurang) guessing di CTE, dengan implikasi untuk validitas dan reliabilitas. Sosial-ekonomi determinisme' menunjukkan sebab-musabab yang linear ke arah dari SES Pencapaian ke CTE. Namun, alternatif hipotesa yang SES menentukan CTE pencapaian yang menentukan. Kenyataan mungkin lebih kompleks daripada hipotesa baik, dan SES dan CTE bisa membuat kontribusi yang independen untuk pencapaian, sebagai baik sebagai yang saling. Selain itu, kontribusi mereka relatif mungkin berbeda untuk setiap mata pelajaran. Studi ini bertujuan untuk mencari yang relatif kontribusi dari status sosial ekonomi dan manfaat kolektif guru ke murid
pencapaian, dan mengidentifikasi beberapa proses melalui CTE mungkin ada yang positif
efek independen dari SES. Bantalan teori dan penelitian sebelumnya
Cukup kemanjuran Sebuah asumsi dasar dari teori kognitif sosial adalah 'agensi manusia' bahwa orang-orang latihan dapat mempengaruhi terhadap apa yang mereka lakukan, dan tidak hanya reaktif (Bandura, 1997). Bandura dari definisi kemanjuran berfokus pada performance - sukses pada tugas tertentu daripada kemampuan umum (Pajares, 1996). Sebelum Bandura, sebagian besar harapan teori dianggap berharap untuk hasil yang baik, daripada kepercayaan tertentu penguasaan pribadi. Bandura dari teori ini telah diuji dalam berbagai disiplin dan pengaturan dan telah mendapat dukungan dari berbagai bidang studi dari: phobias, depresi, sosial keterampilan, perilaku merokok, sakit kontrol, kesehatan, dan kinerja atletik (Pajares, 1996). Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa orang yang memegang kuat persepsi kemanjuran dari: mencari tugas lebih menantang; mengerahkan usaha selama lebih sulit endeavours; berkuat lagi selama upaya seperti; menjaga ketahanan kuat dalam sulit situasi; lebih positif selama membutuhkannya; bertahan selama lebih menekankan terutama tantangan tugas dan mencapai kinerja yang lebih tinggi attainments. Ini menghubungkan dengan sastra yang lebih luas pada ketahanan masyarakat dalam pendidikan dan pengaturan (e.g. Fraser, 1997; Luthar, 2003).

Guru kemanjuran

Lebih dari sepuluh tahun terakhir, keberhasilan kepercayaan diri telah menerimaperhatian berkembang di pendidikan penelitian (misalnya Gibbs, 2003; Tschannen-Moran dkk., 1998). Townsend dan Choi (2004) menemukan bahwa orang tua sendiri kemanjuran untuk membaca menyumbang yang signifikan jumlah yang berbeda dalam membaca prestasi anak-anak mereka. Harian tantangan yang dihadapi para guru bisa, seiring waktu, melongsorkan guru dari segi manfaat (Bandura, 1997), tetapi kuat kepemimpinan akademik oleh kepala guru dapat meningkatkan guru instruksional kemanjuran (Coladarci, 1992). Kepala guru yang kuat menunjukkan

114 Sekolah Meningkatkan 9 (2)

kepemimpinan, mendengarkan guru, dan meningkatkan kreativitas mengajar ada sekolah yang lebih tinggi kolektif guru kemanjuran (Newman et al., 1989). Mendukung perilaku guru kepala yang membantu membangun iklim sekolah yang positif meningkat guru dalam kepercayaan mereka mengajar (Hoy dan Woolfolk, 1993). Kuat kemanjuran kepercayaan diri dapat membantu menciptakan iklim sekolah yang positif dan membangun semangat (Gibson dan Dembo, 1984). Positif sekolah iklim moral yang tinggi dan karakteristik ditemukan di sekolah-sekolah dengan guru 'pemberdayaan', kurangnya hambatan efektif untuk instruksi dan harapan yang tinggi bagi siswa (dan Esselman Moore, 1994). Kolaborasi antara guru mungkin mempengaruhi kemanjuran memberikan kepercayaan oleh iklim yang membantu mencari-legitimizes, pemecahan masalah bersama dan instruksional eksperimentasi (Ross et al., 2003). Akibatnya, guru kolektif kemanjuran (CTE) mungkin lebih berpengaruh daripada individu guru kemanjuran kepercayaan (Tschannen-Moran dan Barr, 2004). Namun, ketika hubungan antara individu guru dan murid kepercayaan kemanjuran pencapaian telah didukung oleh sejumlah studi (Pajares, 1996), sedikit penelitian telah dieksplorasi link antara CTE dan pencapaian murid.

Kolektif guru kemanjuran CTE adalah pemikiran yang akan dipengaruhi oleh dinamika kelompok, proses dan grup grup struktur. Guru antar-hubungan telah ditemukan untuk menciptakan sistem kepercayaan yang menggiatkan baik kolektif atau membuat kinerja sistem sosial mereka (misalnya Brookover dkk., 1979; Bagus dan Brophy, 1986). Menurut teori sosial kognitif, faktor-faktor yang memperkuat kolektif kemanjuran adalah: penguasaan pengalaman (yakni ketika guru yang mengembangkan intervensi saksi yang bangkit dalam prestasi murid); yg pengalaman (yakni ketika guru memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah tinggi dengan siswa prestasi dan dapat melihat 'apa yang'); sosial rayu (yakni ketika guru dan kepala guru jaringan dengan tinggi mencapai sekolah dan berinteraksi dengan cara yang mendukung kepercayaan prestasi yang dapat dibangkitkan melalui strategi instruksional kuat), dan afek negara (yakni ketika sekolah memberikan dukungan dengan menekankan pengajaran sulit anak-anak) (Tschannen-Barr dan Moran, 2004). Dengan kontras, Coleman (1987) penyelidikan yang sistemik dari kegagalan sekolah untuk mengatasi terkait dengan pengaruh dari SES sekolah penduduk, menyatakan bahwa norma-norma yang berkembang di sekolah yang mampu grup kontrol atas anggota lain ketika mereka memiliki konsekuensi perilaku untuk grup. Ketika seorang guru adalah perilaku incongruent kepercayaan bersama-sama dengan kelompok, maka anggota kelompok yang dihukum perilaku. Penelitian telah menemukan bahwa CTE sangat mempengaruhi norma-norma sosial disekolah (Goddard dan Goddard, 2001) oleh mempengaruhi sikap, afek, dan perilaku Motivational aspek guru berfungsi(Tschannen-Moran dan Barr, 2004). CTE telah terhubung ke sekolah yang mendorong proses kepemilikan guru di sekolah keputusan (sekolah tujuan bersama, memberdayakan kepala guru kepemimpinan, dan pengambilan keputusan bersama
positif dirasakan sekolah sejarah [Ross et al., 2003]). Sekolah yang tinggi adalah CTE
lebih gigih dan tabah dalam bekerja dengan siswa yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan tingkat pencapaian. Sekolah yang tinggi CTE cenderung untuk memberikan dukungan kepada orang tua dan melihat mereka sebagai mitra dalam pendidikan anak sekolah (Bandura, 1997). Komunikasi rutin antara rumah dan sekolah ini dapat ditemukan di sangat efektif sekolah (Epstein, 1987), walaupun yg berbarengan ada resiko dimana orang tua memiliki tujuan dan nilai-nilai yang berbeda untuk mereka yang sekolah (Ross et al., 2003). CTE pengaruh murid 'pencapaian yang lebih tinggi karena kemanjuran mendorong upaya yang lebih besar dan ketekunan dalam mengajar (Ashton dan Webb, 1986).

115

Dalam Bandura's (1993) asli ilmu CTE dan mahasiswa berprestasi, ia menemukan bahwa CTE lebih kuat berhubungan dengan pencapaian murid dari SES; bahwa dari SES sekolah penduduk dipengaruhi CTE lebih kuat daripada murid dipengaruhi pencapaian;
CTE prediksi dan bahwa pencapaian murid sebagai sangat sebagai sebelum melakukan prestasi akademik. CTE telah ditemukan untuk menjadi tukang ramal penting adanya perbedaan prestasi siswa antar sekolah. CTE ketika diambil ke dalam rekening, dampak yang nyata pada murid SES pencapaian berkurang (Bandura, 1993; Goddard dkk., 2000). Di sisi lain, rendah atau CTE negatif memiliki efek negatif. Setelah tertentu kolektif kemanjuran ada dalam kepercayaan sekolah, apakah positif atau negatif, ia mempengaruhi murid belajar dan dapat menjadi stabil komponen sekolah budaya yang sulit untuk mengubah (Bandura, 1997). Siswa dengan pencapaian rendah dapat memandang rendah keberhasilan dalam individu guru - mereka mengenali ketika guru mereka telah tertulis off - dan ini lebih rendah di sekolah CTE dalam vicious spiral (Raudenbush dkk., 1992). Menghubungkan CTE dan SES Tschannen-Barr dan Moran (2004) dieksplorasi CTE, SES dan prestasi siswa di sekolah menengah (8th grade). Mereka memperkirakan bahwa akan ada hubungan yang positif antara CTE dan prestasi siswa, walaupun untuk mengendalikan SES. Baru kuesioner ukuran CTE dikembangkan oleh Tschannen-Moran (ini juga merupakan digunakan dalam mengukur yang sedang belajar). J kenyamanan sampel dari 66 sekolah menengah pedesaan, perkotaan dan suburban digunakan dan partisipasi sekolah dan staf yang sukarela. Guru kepada tujuan-tujuan belajar. Skor dari CTE mengukur, pencapaian murid sekolah gratis data dan makan hak yang dianalisis di tingkat sekolah oleh korelasi dan analisis regresi ganda.
Hubungan positif yang signifikan yang ditemukan antara CTE dan prestasi siswa di
semua tiga mata pelajaran (matematika, menulis dan Inggris). Hubungan yang signifikan juga
ditemukan antara SES dan prestasi siswa di ketiga daerah. Tidak ada hubungan yang signifikan ditemukan antara CTE dan SES, tetapi ketika untuk mengendalikan SES faktor dalam beberapa analisis regresi, CTE dibuat independen kontribusi yang signifikan untuk
menulis saja. Penulisan yang konsisten dengan hasil dari studi mereka ke dalam
hubungan antara prestasi siswa dan CTE (Bandura, 1993; Goddard, 2000;
Goddard dkk., 2000). Namun, ada keraguan tentang penggunaan regresi dalam beberapa konteks. Beberapa regresi dengan menganggap tanpa multi-collinearity antara variabel, kondisi tidak mungkin bertemu dalam konteks. Akibatnya, salah satu alternatif bentuk analisis yang dipilih untuk yang sedang belajar. Percobaan efek mungkin juga telah menjadi masalah kesadaran bahwa guru persepsi dan sikap mereka terhadap murid 'SES sedang penyelidikan dapat menyebabkan dampak sosial keinginan dalam tanggapan.
Studi ini bertujuan untuk menjawab (atau disconfirm) di atas dan juga dari Bandura
(1993) menemukan bahwa lebih CTE sangat berhubungan dengan pencapaian murid dari SES, sambil berusaha untuk mencari apakah faktor dan proses posited dalam sastra sebagai terutama untuk bertanggung jawab seperti itu telah menemukan bukti di lokasi tertentu dan konteks.

116 Sekolah Meningkatkan 9 (2)

Tujuan dari studi yang sedang Yang pertama tujuan yang sedang studi ini adalah untuk mencari dan saling independen hubungan antara CTE, SES dan pencapaian murid dalam membaca, menulis dan matematika, namun di dasar (SD) sekolah-sekolah di Inggris daripada sekolah menengah di Amerika Serikat, menggunakan sebuah alat yang dikenal asal tetapi alternatif bentuk analisis data statistik. Tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi dalam konteks Inggris beberapa melalui proses yang
CTE mungkin ada efek positif dari SES independen, melalui kajian mendalam dari
berhasil dengan sekolah tinggi dan pencapaian CTE tetapi rendah SES.
Metodologi Konteks Kajian ini berlangsung di kecil Lokal Authority (sekolah kabupaten) di Skotlandia. Ada banyak keanekaragaman sosial-ekonomi antar sekolah. Sekolah gratis makan hak (FME) untuk siswa yang rendah sebagai sebagai 3 persen di beberapa sekolah dan lebih tinggi dari 54 persen di lain. Pendaftaran sekolah dasar berkisar antara 45-455 siswa. Banyak sekolah di bekas daerah pertambangan seperti ini menghadapi berbagai bentuk kerugian: pendidikan rendah prestasi; menantang murid perilaku; tinggi tingkat staf omset; miskin fisik lingkungan; rendah harapan masyarakat, dan ketidakpercayaan dari proses pendidikan orangtua (Harris et al., 2003). Untuk alasan ini, sekolah-sekolah di daerah seperti ini mungkin harus bekerja keras untuk meningkatkan dan tetap efektif. Mereka mungkin juga akan lebih mungkin untuk mengalami curam penurunan tingkat prestasi murid jika berhasil adalah keseimbangan terganggu, untuk contoh, setelah pensiun dari kepala guru (Reynolds et al., 2001). Desain penelitian
Penelitian mempunyai dua tahapan dan mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk setiap tahap. Tahap 1 melibatkan 'Collective Guru kemanjuran Questionnaire' (Tschannen-Moran dan Barr, 2004). 19 sekolah dasar yang memiliki 131 guru di total. Semua sekolah diundang untuk berpartisipasi dalam studi ini. Empat kepala guru ditolak, untuk alasan yang dinyatakan mendatang inspeksi sekolah (1) atau staf bekerja overload (3). Lima belas sekolah sepakat untuk berpartisipasi. Dari sekolah-sekolah ini, 66 guru merespons secara anonim, yang penurut Tanggapan keseluruhan tingkat atas hanya 50 persen. Tidak ada bukti bahwa menolak setiap sekolah berbeda dengan sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam FME, ukuran dan pencapaian pada saat itu.
Tahap 2 - dari Tahap 1 data, studi kasus sekolah terpilih berkat keberhasilan
meningkatkan pencapaian meskipun berada di salah satu yang terburuk dalam bidang-bidang yang merugikan Kewenangan. Selain itu, sekolah juga memiliki salah satu tingkat tertinggi dalam CTE Kewenangan. Empat guru kelas (dari delapan) secara sukarela untuk menyelesaikan kuesioner lebih lanjut individual, memeriksa jawaban mereka sebagai sebuah grup, dan suara pada apa jawaban mereka pemikiran khas untuk staf di sekolah. Berikut wacana yang telah direkam dan audio kemudian dianalisa.

117

Tindakan
Status sosial ekonomi (SES) mengukur Sensus data yang ada di daerah kecil statistik tingkat dinilai dari tanggal dan sulit untuk menuju sekolah peta wilayah tangkapan sejak orangtua mempunyai pilihan seperti itu kabur batas. SES indikator yang tersedia dari alat-murid Sekolah Gratis diuji Makanan (FME) hak (tidak sama dengan sebenarnya mengambil-up) dan alat-diuji Sekolah Busana Memberikan hak. FME Busana dan Hibah yang hampir sempurna berkorelasi (r = 0,999), sehingga FME digunakan (data ini disediakan oleh pusat Local Authority). FME data yang dichotomous di tingkat murid, dan sebenarnya hanya tersedia di tingkat sekolah, memaksa semua analisis yang akan dilakukan di tingkat sekolah. FME indikator yang telah persentase murid berhak per sekolah, yang penurut kalak indikator (yakni semakin rendah persentase, semakin tinggi SES). FME adalah yang terkait dengan pendapatan, dan kebalke arguably
variabel lain yang terkait, seperti tingkat pendidikan orangtua atau pekerjaan, atau budaya
modal dan praktek di rumah. Namun, baru-baru meta analisis (Sirin, 2005) ditemukan
ES yang lebih tinggi untuk hubungan antara pencapaian dan FME baik daripada untuk orang tua pendidikan atau pekerjaan. Sasian mengukur pencapaian Sasian pencapaian diukur oleh persentase siswa di wajib nasional tahap penilaian (ketiga, keempat, keenam dan akhir tahun sekolah dasar dari 5 sampai 12 tahun usia) mencapai atau melebihi patokan minimal tingkat nasional (A - E di masing-masing subjek) untuk mereka dalam tahap Membaca, Menulis dan Matematika, berdasarkan guru pengamatan dan penilaian kontinyu (data ini disediakan oleh pusat Lokal Kewenangan). Walaupun digunakan secara nasional, ini sangat kasar ukuran besar dan rentan untuk guru subyektivitas. Sasian pencapaian data yang dikumpulkan di tingkat sekolah. CTE mengukur
CTE yang mengukur (Tschannen-Moran dan Barr, 2004; lihat Lampiran 1) digunakan dalam kajian ini didasarkan pada rangkaian sebelum skala untuk dinilai oleh validitas dan reliabilitas Tschannen-Moran dkk. (1998), terutama Guru kemanjuran Skala Tschannen -
Moran dan Hoy (2001). Terdapat 12 item dalam skala, dan waktu ini item dari
dua subscales intermixed (instruksional strategi dan disiplin siswa). Dalam faktor
analisis, 12 item yang dimuat pada salah satu faktor, dengan faktor loading yang berkisar antara 0,79 ke 0,58. Ketika dua faktor yang ditentukan, dibagi faktor yang diputar di sepanjang prediksi konten, dengan faktor loadings di enam item dalam strategi instruksional subscale berkisar antara 0,78 dan 0,67 untuk item dalam enam siswa disiplin subscale mulai dari 0,78 ke 0,64. Di 66 sekolah, 12-item skala menunjukkan CTE
keandalan dari 0,97, maka strategi instruksional yang subscale keandalan dan 0,96
siswa yang disiplin subscale keandalan dari 0,94 (Tschannen-Moran dan Barr, 2004).
Guru diminta untuk mempertimbangkan seluruh staf sekolah dari keberhasilan daripada kepercayaan masing-masing individu dan menilai keberhasilan kepercayaan masing-masing pertanyaan pada sembilan titik skala Likert dengan jangkar di 1, 3, 5, 7 dan 9, dengan label mulai dari 'tidak' ke 'yang besar'. CTE untuk setiap sekolah itu diperoleh oleh diagregasi, juga untuk sub-skala. Studi kasus Studi kasus sekolah telah dipilih berdasarkan hasil Tahap 1. Ia 150 murid dan sembilan guru (termasuk kepala guru). Ia mendorong integrasi murid

118 Sekolah Meningkatkan 9 (2)

Pendidikan dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas utama. Ia juga memiliki komunitas baru status dan sekolah telah menerima dana tambahan selama tiga tahun sebelumnya. Empat dari delapan kelas guru sukarela untuk ambil bagian, mulai dari usia 25-55 tahun, semua perempuan, dengan berbagai pengalaman panjang, saat ini mengajar di seluruh penuh utama rentang usia. Tidak ada bukti bahwa relawan guru atypical dari sekolah. Semua guru-guru yang sangat akurat menunjukkan pribadi pengetahuan tentang SES
dari sekolah mereka. Kepala guru juga berpartisipasi, namun tidak mengambil bagian dalam grup diskusi untuk menghindari terlalu mempengaruhi pandangan dari rekan-rekannya, bukan terlibat dalam sebuah wawancara individu. Guru dan kepala guru menyelesaikan 'Sekolah Efektifitas Questionnaire' (Lampiran 2) individual. Ia buka-berakhir delapan pertanyaan, dimaksudkan untuk mengundang eksplorasi dan tidak memaksa jawaban. Empat pertanyaan yang positif bingkai dan empat
frame negatif. Semua guru tanggapan dikumpulkan dan didata. Faktor-faktor
tabulated yang muncul dalam kaitannya dengan tema yang lebih luas diidentifikasikan Tschannen-Moran dan Hoy's (2001) belajar. Guru dibahas dalam kelompok pertanyaan dan kemungkinan jawaban. Wacana audio telah direkam kemudian analisis. Para guru kemudian voted pada faktor-faktor yang mereka percaya guru di sekolah mereka yang merasa paling berpengaruh di siswa hasil.

Analisis
Mengingat kerangka sampling, di Tahap 1 data yang kemudian dianalisa oleh
Spearman's non-parametric korelasi untuk mencari hubungan antara SES, CTE
dan pencapaian murid, walaupun pilihan ini konservatif mengurangi kemungkinan
menemukan statistik penting, terutama dengan jumlah kecil sekolah. Lebih jauh
terlibat analisis korelasi parsial, pengendalian untuk SES dan faktor CTE (di
dasar bahwa ini lebih tepat daripada beberapa regresi). Semua analisis yang pada
tingkat sekolah (n = 15, dua-tailed). Untuk Tahap 2, yang dinilai pada faktor dalam setiap tema yang totalled untuk mengidentifikasi dimana paling mempengaruhi diyakini telah berbohong. Voting dilaporkan di bawah ini hanya dalam deskriptif statistik, mengingat jumlah peserta kecil. Provisional tema muncul di rekaman audio-kelompok diskusi yang digunakan untuk menganalisis wacana systemically data di kedua lulus. Dua coders menunjukkan 82 persen menjadi perjanjian kategorisasi tema; sisanya 18 persen yang diperdebatkan sampai ada 100 persen kesepakatan.

Hasil
Tahap 1: analisis kuantitatif Semuanya statistik deskriptif diberikan dalam Tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai FME adalah lebar, berkisar 3-54 persen dengan standar deviasi tinggi. CTE dengan skor telah condong ke arah hulu akhir skala, dengan skor tujuh berarti dan sangat rendah standar deviasi. Membaca, menulis dan matematika menunjukkan pencapaian nilai berbagai skor 42-97 persen siswa mencapai atau melebihi nasional patokan tingkat.

122 Sekolah Meningkatkan 9 (2)

CTE lebih tinggi dari yang diharapkan, tetapi moderat dan tinggi di tingkat SES masing-masing.) Kunci temuan dari studi kasus ini dilaporkan sekolah di bawah ini sehubungan dengan tema muncul dari faktor voting dan dari grup wacana. Faktor voting Dilihat sebagai faktor membantu guru bahwa mereka bisa membuat perbedaan untuk murid
termasuk belajar (untuk dinilai dalam kurung, maksimum = 4): Rasa saling menghormati antara staf dan siswa (4), positif jiwa khas suatu bangsa di sekolah dan kelas (4), baik staf motivasi (2) dan kualitas layanan pelatihan (2). Menariknya, pencapaian hasil yang tidak terlihat kondisi positif harapan (meskipun mereka di sekolah tinggi). Mungkin
mengherankan, partisipasi orang tua itu tidak dilihat kondisi positif harapan
salah satu. Dan tidak ada yang menyebutkan sumber daya. Faktor-faktor yang jelas memiliki dampak guru melalui: baik hubungan guru-murid (4 - sangat ditekankan);
motivasi guru untuk mempelajari ide-ide baru (4); fokus yang kuat pada pedagogi (3), dan tinggi semangat dan saling mendukung di antara para staf (3). Dilihat sebagai faktor hindering guru bahwa mereka bisa membuat perbedaan untuk murid termasuk belajar (suara / 4 dalam kurung): masalah disiplin (4 - sangat ditekankan); keterbatasan dukungan dari manajemen senior (4), dan keterbatasan dalam dukungan dari orang tua (3). Para guru yang terkena dampak: tingkat stres (4); semangat (4);
tiredness (3), dan rasa memiliki pengaruh (3), dan itu tercermin dari gangguan
belajar (4 - sangat ditekankan) dan rendah harapan dari orang tua (4). Meskipun
keberhasilan sekolah, keluarga yang mempengaruhi pencapaian pencabutan (4 - sangat
ditekankan), karena itu masalah emosi dan perilaku (4) dan miskin dan kehadiran
larutan (3). Singkatnya, walaupun besar tentang kepedulian sosial-ekonomi pencabutan, perilaku masalah dan harapan orang tua rendah, yang menyebabkan guru stres, guru ini melihat menghormati dan hubungan baik dengan murid dan jiwa khas suatu bangsa yang positif di sekolah sebagai kunci tinggi untuk pencapaian, berkelanjutan oleh guru motivasi tinggi untuk belajar, dan dukungan rekan tinggi kualitas layanan di-pelatihan.
Grup wacana Sebagian besar kelompok wacana yang berkaitan dengan munculnya empat tema: iklim sekolah atau jiwa khas suatu bangsa, pedagogi dalam layanan pelatihan dan disiplin. A positif iklim sekolah atau dalam jiwa khas suatu bangsa harapan yang tinggi yang tertanam dianggap sebagai faktor yang paling penting oleh semua responden. Itu terlihat pada setiap bidang kehidupan sekolah. Sedikit komentar atau tanggapan dibuat tanpa merujuk ke salah satu atau iklim jiwa khas suatu bangsa. Contoh-contoh termasuk:
"Ada harapan tinggi dari anak-anak - sekolah adalah tempat dimana setiap anak
diharapkan untuk mencapai, walaupun SES faktor ';' The staf hormat dan anak-anak ini
mendorong mereka hormati staf. Hubungan yang baik nurtured ';' Staf sangat
motivasi. Mereka mendorong, mendorong, mendukung dan belajar dari satu sama lain ';' Baru staf yang positif disosialisasikan ke sekolah budaya ',' Ada sebuah pendekatan tim yang baik, semua orang yang bertanggung jawab dan semua kontribusi yang bernilai, bukan hanya guru; 'A staf sikap positif sikap positif dalam mendorong anak-anak dan sebaliknya. J fokus kuat pada pedagogi juga jelas, terutama di numeracy dan keaksaraan, terlihat terutama karena penting untuk anak-anak dari rumah dirugikan. Sekolah berusaha
untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional anak-anak, tetapi tidak membiarkan ini yang mengaburkan

123

fokus pada pedagogi. Meskipun tingkah laku murid yang sering bermasalah, positif
iklim diizinkan untuk fokus pada guru mengajar daripada tingkah laku. Contoh
Komentar disertakan: 'yang berfokus pada guru mengajar daripada tingkah laku. Jiwa khas suatu bangsa yang dari sekolah ini memungkinkan fokus'; 'Rote learning masih diperlukan karena memungkinkan akses ke daerah lain ';' Para guru menemukan program pembelajaran yang memberikan anak-anak lebih kepemilikan mereka belajar dan lingkungan belajar Tahu anak kemungkinan berikutnya tinggi dan menetapkan langkah-langkah tujuan tercapai. Ini adalah untuk memiliki hubungan yang baik dan merawat
hubungan dengan anak-anak '. Staf percaya bahwa kualitas pelatihan ini sangat penting dalam memotivasi mereka. Satu guru Komentar: "Dalam-layanan pelatihan benar-benar dapat memotivasi - menemukan bahwa intelijen tidak tetap membantu mendorong Anda dalam mengajar dengan keras untuk mengajar '. Lainnya komentar disertakan: Kualitas layanan dalam pelatihan yang diberikan kepada semua staf, untuk semua sekolah utama
inisiatif Staff yang sadar akan kebutuhan untuk tetap up-to-date dengan penelitian baru dan menghargai pengetahuan baru. Mereka menemukan hal yang membuat mereka merasa lebih efektif sebagai guru; 'Ada menghindari dari "jeram model" pelatihan ketika beberapa anggota staf yang dilatih dan kemudian menyampaikan pelatihan untuk kolega. Langsung pelatihan ini digunakan setiap kali mungkin '; Kualitas pelatihan memotivasi dan mendorong staf untuk mencoba pendekatan baru dan sstrategi Staff kolektif merasa memiliki kompetensi dan kemampuan mereka untuk menemukan solusi sendiri '.
Guru-guru merasa bahwa disiplin di sekolah itu umumnya baik, tetapi juga sekolah
mempunyai harapan tinggi penyertaan, sehingga anak-anak dari sekolah khusus berdampingan bergabung berbagai kelas. Hal ini bisa kelebihan guru dengan murid dengan perilaku masalah. Komentar termasuk contoh: "Ada harapan tinggi tingkah laku yang baik The staf mencoba untuk membantu semua anak-anak merasa aman dan aman, termasuk orang-orang yang tingkah laku menyebabkan orang lain untuk merasa tidak aman Disiplin masalah mengambil fokus dari mengajar, mengganggu belajar, stres dan ban guru dan murid Kepala guru mempunyai inti bahwa sekolah dapat membuat perbedaan dan itu jika ia lakukan tidak percaya sekolah dapat membuat perbedaan dia tidak bisa berharap dia staf untuk melakukannya. Kepala guru dari visi dan drive tampaknya cenderung memiliki pengaruh signifikan pada staf pengajar. Contoh komentar disertakan: 'Kepala guru harus memiliki tingkat tinggi kemanjuran dari diri, harapan yang tinggi dari staf dan murid, menetapkan tinggi tercapai tujuan, dan akan yang kuat dan mendukung pemimpin Kepala guru harus menanggapi kebutuhan pelatihan,
guru dan membantu memecahkan instruksional, perilaku dan masalah-masalah kelas, ketika mencoba untuk memberdayakan mereka tanggapan positif dari orang tua membantu memotivasi staf. Positif umpan balik dari para guru membantu memotivasi orang tua. Dengan demikian, tema yang muncul dari wacana ditambah lagi dengan penekanan pada bagus hubungan dengan murid, sekolah iklim positif atau jiwa khas suatu bangsa dan kualitas yang tinggi dalam layanan pelatihan sebagai kunci untuk pencapaian tinggi, sambil menambahkan baru tetapi erat terhubung penekanan
atas pentingnya pedagogi. Pembicaraan Yang sekarang telah belajar banyak keterbatasan. 15 diri yang dipilih sekolah tidak mungkin telah mewakili - namun, mereka yang besar sekolah di Authority, dan non-peserta yang masuk akal alasan pilihan mereka. Keseluruhan Tanggapan Tarif untuk berpartisipasi CTE dari sekolah hanya 50 persen, kemungkinan memperkenalkan

124 Sekolah Meningkatkan 9 (2)

bias positif. CTE ukuran yang digunakan dalam studi ini relatif baru dan relatif
singkat, dan data lengkap tentang kehandalan dan keabsahan akan datang jika telah tersedia. Dalam setiap aktivitas, keandalan dan validitas CTE mungkin berbeda dari sekolah ke sekolah, Namun diukur. Dalam ukuran ini, CTE telah disaggregated hanya menjadi instruksi dan subscales disiplin, dan diberi bahaya nyata agregasi dari sastra,
menentukan CTE (misalnya ke dalam CTE membaca, menulis, matematika) mungkin ada
yang berharga (walaupun membawa masalah lain dalam menyelesaikan waktu dan sumber dari mengukur). Persepsi guru mungkin tidak berkaitan dengan perilaku mereka yang sebenarnya, dan sosial persetujuan efek mungkin telah memasukkan mereka ke dalam tanggapan. Namun, variasi antar sekolah ini tidak dapat menunjukkan telah konsisten, jika itu terjadi di semua. Itu pencapaian tes digunakan relatif kebal dan pasti konsistensi antara guru. Bahkan, seluruh langkah-langkah yang agak kasar. Sebagai satu ukuran ini hanya tersedia di tingkat sekolah, seluruh analisis harus dilakukan di tingkat
meskipun diakui bahaya penggabungan. Idealnya, ukuran sampel yang lebih besar dan
lebih seimbang kerangka sampel akan diizinkan penggunaan analisis parametric
untuk bivariate dan sebagian correlations. Kemungkinan untuk generalisasi yang pasti
terbatas pada sekolah dasar di UK, kemungkinan hanya relevan untuk lainnya mirip
Kewenangan yang dirugikan Skotlandia. Dalam Tahap 1, menemukan hubungan antara SES dan pencapaian yang diharapkan, dari berbagai studi sebelumnya. Menemukan hubungan antara CTE dan pencapaian, khususnya di sekolah dasar, adalah lebih luar biasa, walaupun konsisten dengan hasil beberapa lainnya studi di bidang ini (Bandura, 1993; Goddard dkk., 2000; Hoy dkk., 2002; Tschannen-Moran dan Barr, 2004). CTE untuk mengendalikan dan SES pada gilirannya dengan menggunakan sebagian analisis dampak pada pencapaian masing-masing telah dikurangi, dan tidak ada yang sebagian
correlations mencapai statistik signifikan. Sementara ini dihasilkan sedikit bukti bahwa CTE signifikan mempengaruhi pencapaian SES berdiri sendiri, perlu dicatat bahwa sama-sama ada sedikit bukti bahwa SES signifikan mempengaruhi pencapaian berdiri sendiri
CTE. Namun, CTE telah independen yang lebih luas terhadap pencapaian dari menulis
SES itu, sederhana dan independen terhadap pencapaian membaca. Mungkin dan SES
CTE adalah inextricably terikat bersama-sama dalam recursive spiral yang saling mempengaruhi, sebagai besar korelasi signifikan antara mereka menunjukkan, dengan berbagai pengaruh relatif oleh subyek. CTE memiliki potensi untuk mandiri dalam pencapaian dampak setidaknya beberapa subjek daerah, meskipun jelas tidak bisa langsung dan segera mempengaruhi murid 'sosial ekonomi keadaan. Jika demikian, ada implikasi penting bagi kebijakan dan praktik. Analisis yang telah dibuat untuk tingkat sekolah dan jumlah sekolah sederhana. Sebuah korelasi positif sebagian dari 0,480 (antara CTE Menulis dan pengendalian untuk FME) masih mencapai statistik tidak signifikan. Korelasi yang sama dengan lebih besar n akan kemungkinan untuk mencapai arti statistik, menyatakan bahwa studi perlu direplikasi lebih besar dengan jumlah sekolah. Analisis di unit yang lebih kecil (kelas, murid) adalah sulit jika sekolah tingkat-faktor yang akan diambil ke dalam account, yang tampak penting. Akan tetapi,
agregasi ke unit yang lebih besar kemungkinan untuk masker perbedaan penting. Bersusun keperagawatian dapat mengizinkan campuran dari murid-sekolah dan tingkat-tingkat analisis, dan harus dianggap studi di masa depan. Sebaliknya hingga saat ini belajar, Tschannen-Barr dan Moran (2004) tidak ditemukan pentingnya hubungan antara SES dan CTE studi mereka di sekolah menengah.

125

Peserta meningkatkan kesadaran bahwa SES dan faktor CTE sedang diinvestigasi Mei.
ada bias tanggapan mereka. Ini adalah dihindari hadir dalam belajar. Akan tetapi,
Tschannen-Barr dan Moran (2004) menemukan hubungan positif signifikan antara
CTE dan prestasi siswa di ketiga daerah dan pencapaian mereka juga menemukan
hubungan yang kuat CTE × Menulis, walaupun di benua yang berbeda dan menggunakan
berbagai bentuk analisis data. Dalam Tahap 2, kajian ini menemukan dukungan untuk sederhana: eksternal sosial model proses posited oleh faktor-Tschannen Moran dan Barr (2004), guru yang terlibat dalam keputusan membuat (Ross et al., 2003), dan tinggi dengan keterlibatan orang tua (Bandura, 1997; Epstein, 1987). Pentingnya koheren norma sosial di sekolah atau iklim jiwa khas suatu bangsa telah sangat didukung (Goddard dan Goddard, 2001). Studi ini juga disorot pentingnya fokus pada pedagogi dan kualitas yang tinggi dalam layanan pelatihan, sebelumnya sedikit disebutkan dalam sastra. Sedangkan untuk beberapa kekuasaan khusus untuk konteks dalam kajian ini menemukan bahwa tidak menyarankan mungkin ada beberapa jalur untuk kolektif guru kemanjuran tinggi, kombinasi dari berbagai faktor proses membuktikan paling berpengaruh dalam konteks yang berbeda pada waktu yang berbeda. Sementara ini juga menemukan memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan praktek, yang kesulitan untuk mencapai ini,
terutama dalam kurun waktu yang singkat, tidak boleh di bawah perkiraan. Selain itu,yang ikutan pada saat ini studi di satu dan dua tahun yang dapat membuktikan banyak minat.

Kesimpulan
Kajian ini dieksplorasi hubungan antara CTE, SES dan murid dalam pencapaian
membaca, menulis dan matematika, dengan menggunakan instrumen yang dikenal asal tapi alternatif bentuk analisis data statistik dan di dasar (SD) di sekolah
Inggris daripada sekolah menengah di Amerika Serikat. It ditemukan perbedaan independen kontribusi SES dan CTE dalam berbagai mata pelajaran, walaupun perbedaan ini tidak mencapai statistik signifikan. Berbagai rentang usia dan analisis kendati, ini
didukung sebelumnya temuan di AS. Ia pergi jauh ini untuk mengidentifikasi Inggris dalam konteks beberapa proses yang melalui CTE mungkin ada efek positif yang independen SES, melalui kajian mendalam yang berhasil dengan sekolah tinggi dan pencapaian CTE tetapi SES rendah. Ini dikonfirmasi beberapa temuan sebelumnya dan mengidentifikasi dua faktor yang baru pentingnya. Keseluruhan korelasi antara SES dan CTE yang kuat. SES dan telah CTE signifikan berkorelasi dengan dua dari tiga langkah-langkah pencapaian. Semua sekolah meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi dari rata-rata CTE. Namun, tidak SES maupun CTE independen menyumbang variasi dalam pencapaian murid ke statistik signifikan gelar (walaupun sekolah sampel adalah ukuran kecil dan diberi dari tindakan agak kasar). Ini menunjukkan SES dan CTE yang dihubungkan inextricably, bukan selain dalam hal menyebabkan baris dari SES untuk pencapaian ke CTE. Studi kasus dari sekolah dengan SES rendah tetapi tinggi CTE dan bahwa pencapaian faktor kunci dalam proses melanggar sebuah siklus dari 'sosial-ekonomi determinisme' dalam pencapaian murid tidak disertakan hanya hubungan baik dengan murid positif dan iklim sekolah atau jiwa khas suatu bangsa (sebagaimana ditemukan di studi lainnya), tetapi juga berkualitas tinggi di-layanan pelatihan dan fokus yang kuat atas metode pedagogis. Hal ini menunjukkan bahwa ketika CTE yang tinggi, dampak SES pencapaian murid pada Mei akan berkurang, mungkin terutama dalam menulis, dan mungkin sedikit sehingga matematika.

126 Sekolah Meningkatkan 9 (2)

Dari hasil kajian ini mendukung Bandura's (1997) dikemukakan bahwa bila tidak ada tambahan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan CTE di sekolah-sekolah yang melayani siswa dari dirugikan latar belakang, maka status sosial ekonomi adalah kemungkinan untuk memperhitungkan banyak perbedaan antar sekolah. CTE mungkin lebih mudah daripada mengubah SES, dan ada praktek dan implikasi kebijakan untuk kepemimpinan sekolah (terutama manajemen guru attributions dan harapan dalam konteks sosial, dengan memperhatikan kekhususan oleh subjek area) dan ketersediaan dan kualitas relevan melanjutkan pengembangan profesional untuk kepala sekolah dan guru guru. Penulis dapat dihubungi melalui email di: kjtopping@dundee.ac.uk

Referensi
Ashton, PT & Webb, RB (1986) Membuat Perbedaan: Guru Sense dari keberhasilan dan Siswa
Prestasi. New York: Longman. Bandura, A. (1993) dianggap diri dalam keberhasilan pembangunan dan fungsi kognitif. Pendidikan Psikolog, 28 (2), 117-48.
Bandura, A. (1997) Cukup kemanjuran: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman dan Perusahaan. Brookover, W., seperti manik-manik, C., Banjir, P.,Schweitzer, J. & Wisenbaker, J. (1979) Sekolah dan Sistem Sosial Siswa Prestasi: Sekolah Dapat Membuat Perbedaan. New York: Praeger. Coladarci, T. (1992) Guru rasa keberhasilan dan komitmen untuk mengajar. Journal of Experimental
Pendidikan, 60, 323-37. Coleman, J. S. (1987) Keluarga dan sekolah. Peneliti pendidikan, 16, 32-8. D'Angiulli, A., Siegel, LS & Hertzmann, C. (2004) Schooling, konteks sosial ekonomi dan keaksaraan pembangunan. Pendidikan Psikologi, 24 (6), 867-83.
Epstein, J. (1987) Pada sebuah teori keluarga-sekolah sambungan: guru praktik dan keterlibatan orang tua. Dalam K. Hurrelmann, F. Kaufmann & F. Losel (eds) Sosial Intervensi: Potensi dan Hambatan, hal. 121-35. New York: Walter de Gruyter.
Fraser, M. (1997) Risiko dan Ketahanan dalam Childhood: An Ecological Perspective. Washington, DC: National Asosiasi Sosial Work. Gibbs, C. (2003) pengajaran efektif Menjelaskan: self-kemanjuran pemikiran dan kontrol tindakan. Journal of
Informasi pendidikan, 4 (2), 1-14. Gibson, S. & Dembo, M. (1984) Guru kemanjuran: validasi yang membangun. Journal of Educational Psychology, 76 (4), 569-82. Goddard, RD (2000) Collective keberhasilan dan prestasi siswa. Makalah disajikan pada pertemuan tahunan of the American Educational Research Association, New Orleans, 24-8 April 2004. Goddard, RD & Goddard, Y. (2001) Sebuah penjelajahan hubungan antara guru dan CTE kemanjuran. Makalah disajikan pada pertemuan tahunan the American Educational Research Association, Seattle WA, 10/14 April 2001.
Goddard RD, Hoy, WK & Woolfolk, HA (2000) Collective kemanjuran, maknanya, dan mengukur dampak prestasi siswa. American Educational Research Journal, 37, 479-508.
Bagus, TL & Brophy, JE (1986) Sekolah efek. Dalam M. Wittrock C. (ed.) Handbook Kajian tentang Mengajar, hal. 570-602. New York: Macmillan. Harris, A., Muijs, D., Chapman, C., Stoll, L. & Russ, J. (2003) Meningkatkan pencapaian di sekolah-sekolah di bekas coalfield daerah. Laporan Penelitian. No. 423. Coventry: Universitas Warwick
Hoy, WK & Woolfolk, AE (1993) Guru rasa keberhasilan dan kesehatan organisasi sekolah. Di SD Journal, 93, 356-72.

profile

2009-06-11T00:04:00.000-07:00

Nama saya mohamad yaser usia sekarang saya sudah 20 tahun karen asaya lahir 20 mei 1989 dan dilahirkan dikota jakarta city saya sd di MI Ad dawah 2 yang sangat menbawa kenangan yang manis dan saya teruskan di smp 264 jakarta dan sungguh indah ketika itu dan saya lanjutkan lagi ke sma negeri 94 jakarta saya mencari jati diri dan menemukan temen-teman yang sunnguh sangat baik, saya memiliki orang tua yang baik ayah saya benama sarudin dan ibu saya bernama umiyati dan saya memiliki kakak 3 dan adik 2 yang baik dan soleh sekarang saya belajar di unj kampus kesayangan. dan saya menemukan aktivitas yang sangat banyak dan beragam

PERMEN NOMOR 19 TAHUN 2005

2009-05-27T19:28:00.000-07:00

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5.

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12.

Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14.

Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17.

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19.

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .
20.

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22.

Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23.

Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
24.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

PERMEN 20 TAHUN 2003

2009-05-27T19:24:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima Pendidikan Nonformal Pasal 26

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta

didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam Pendidikan Informal Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,

nonformal, dan/atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak

(TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan Pendidikan Kedinasan Pasal 29

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh Pasal 31

(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X KURIKULUM Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja;

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan

j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan;

c. bahasa;

d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;

f. ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;

h. pendidikan jasmani dan olahraga;

i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah

di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama

kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 45

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan

pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Sertifikasi Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 62

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh

izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan

pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik

Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat

(5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi

persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum

berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang- undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960

tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4301

PENDIDIKAN.Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan,

prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan

teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan

standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang

dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;

7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;

8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

9. pelaksanaan wajib belajar;

10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

11. pemberdayaan peran masyarakat;

12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan

13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah

proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf c

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf d

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf e

Cukup jelas

Ayat (1)

huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta

didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada

tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C. Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, magister, dan doktor. Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan,

kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang

sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk

mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak. Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis

(korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap muka (dual mode).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi

bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,

tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;

2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas huruf c

Cukup jelas huruf d

Cukup jelas huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik

yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara

lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan,

dan lain-lain penerimaan yang sah. Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini

kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang- undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf

a. Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan penjenjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Standar Nasional Pendidikan

2009-05-27T19:11:00.000-07:00

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :
• Standar Kompetensi Lulusan
• Standar Isi
• Standar Proses
• Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
• Standar Sarana dan Prasarana
• Standar Pengelolaan
• Standar Pembiayaan Pendidikan
• Standar Penilaian Pendidikan

Fungsi dan Tujuan Standar
• Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
• Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
• Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

STANDAR
1. Standar Kompetensi
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lampiran Permen ini meliputi:
• SKL Satuan Pendidikan & Kelompok Mata Pelajaran
• SKL Mata Pelajaran SD-MI
• SKL Mata Pelajaran SMP-MTs
• SKL Mata Pelajaran SMA-MA
• SKL Mata Pelajaran PLB ABDE
• SKL Mata Pelajaran SMK-MAK

Pelaksanaan SI - SKL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Panduan Penyusunan KTSP

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ini dimaksudkan sebagai pedoman sekolah/madrasah dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan Penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa Panduan Umum dan bagian kedua berupa Model KTSP.

Satuan Pendidikan yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh diperkirakan mampu secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum. Untuk itu Panduan Umum diterbitkan lebih dahulu agar memungkinkan satuan pendidikan tersebut, dan juga sekolah/madrasah lain yang mempunyai kemampuan, untuk mengembangkan kurikulum mulai tahun ajaran 2006/2007.

Bagian kedua Panduan Penyusunan KTSP akan segera menyusul dan diharapkan akan dapat diterbitkan sebelum tahun ajaran baru 2006/2007. Waktu penyiapan yang lebih lama disebabkan karena banyaknya ragam satuan pendidikan dan model kurikulum yang perlu dikembangkan. Selain dari pada itu, model kurikulum diperlukan bagi satuan pendidik yang saat ini belum mampu mengembangkan kurikulum secara mandiri. Bagi satuan pendidikan ini, mempunyai waktu sampai dengan tiga tahun untuk mengembangkan kurikulumnya, yaitu selambat-lambatnya pada tahun ajaran 2009/2010.

Perubahan Permen No 24 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Standar Isi

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menetapkan:

*

Standar Isi
*

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SD-MI, SDLB, SMP-MTs, SMPLB, SMA-MA, SMALB, SMK-MAK)

Standar Isi Kesetaraan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

3. Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Proses Pendidikan.

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

*

Kompetensi pedagogik;
*

Kompetensi kepribadian;
*

Kompetensi profesional; dan
*

Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.
*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 27 Tahun 2008 tentang Standar Kulifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana.

*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan.

*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

*

Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
*

Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
*

Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

*

Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
*

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
*

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

*

Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
*

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Penilaian Pendidikan.

*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

PERMEN NOMOR 14 TAHUN 2007

2009-05-27T19:09:00.001-07:00

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR ISI UNTUK PROGRAM PAKET A,

PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M

Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia

Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor

0520/BSNP/I/2007 tanggal 23 Januari 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG STANDAR ISI UNTUK PROGRAM PAKET A,

PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C.

Pasal 1

(1) Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program

Paket C yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup

materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai

kompetensi lulusan minimal pada program Paket A, Paket B, dan

Paket C .

(2) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

PERMEN NOMOR 22 TAHUN 2006

2009-05-27T19:07:00.000-07:00

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR ISI

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 62 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor

0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan Nomor

0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

(1) Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang

selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan

tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan

minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

PERMEN NOMOR 6 TAHUN 2007

2009-05-27T19:05:00.000-07:00

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG
STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka perluasan akses sosialisasi Standar Isi dan
Standar Kompetensi Lulusan, perlu mengubah Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22
TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah diubah sebagai berikut.
1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Satuan pendidikan dapat mengadopsi atau mengadaptasi model
kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan
Nasional bersama unit utama terkait.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah:
a. menggandakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, serta mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan secara nasional;
b. melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan
pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan

PERMEN NOMOR 23 TAHUN 2006

2009-05-27T19:01:00.000-07:00

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja
Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

(2) Memperhatikan : Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Nomor 0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006, Nomor
0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei, dan Nomor 0225/BSNP/V/2006
tanggal 10 Mei 2006;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
1. Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan
menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
2. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajarandan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.
3. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
T ercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2003
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Pendidikan agama

2009-05-26T08:54:00.000-07:00

Artikel 1 :

Senin, 2009 Mei 25
PAI: Beri Porsi Khusus Pendidikan Agama Islam
GRESIK--Pendidikan Agama Islam harus diberi porsi khusus di sekolah sebagai filter sekaligus pengikis merosotnya moralitas dan ahlaq anak didik. Hal ini disampaikan oleh Imam Tolhah Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama (Depag) saat melakukan survey implementasi pelajaran Agama Islam di Ujian Sekolah Standart Nasional (USSN) di Kabupaten Gresik Jumat (1/5)

Imam Tolhah mengatakan, untuk menanggulangi merosotnya moralitas dan ahlaq anak didik sekarang dan seterusnya sandaranya hanya kepada kepada pengetahuan ilmu agama sejak dini. Sebab pesatnya informasi global tanpa batas akan terus berkembang dan tidak hanya bisa dibendung dengan nasihat-nasihat lisan dan pesan moral saja.

"Untuk menanamkan nilai ke agamaan, sekolah harus mampu meciptakan kehidupan yang religius dilingkungannya yang diperlihatkan dengan perilaku ikhlas, mandiri, sederhana, ukhuwah dan kebebasan berkreasi. Mata pelajaran agama masuk di USSN masih taraf uji coba masih butuh dukungan kreasi yang diciptakan sekolah diluar jam pelajaran," jelas Imam Tolhah saat berkunjung di lingkungan Yayasan pendidikan Muhammadiyah dan NU Gresik yang didampingi Bupati Gresik KH Robbach Ma'sum, kemarin.

Selain itu lanjut Tolhah, DPR RI Komisi VIII juga mendorong agar pelajaran Agama Islam dimasukkan ke Ujian Nasional (UN) karena banyaknya desakan masyarakat utamanya wali murdi dan kalangan guru. Mayoritas mengeluhkan minimnya mata pelajaran agama sehingga mutu pendidikan dinilai pincang dan tidak seimbang. "Pendidilkan umum perlu didampingi ilmu agama, agar ada keseimbangan," tegasnya

Ditambahkan, ilmu akan menjadi sumber malapetaka jika tidak dikendalikan dengan pengetahuan agama. Karenanya dirjen PAIS yang dipimpinya akan mendorong pendidikan agama menjadi mata pelajaran utama sebagai filter pengetahuan umum lainya. "Perpustakaan ilmu-ilmu agama harus ada," tuturnya

Meski dilakukan serentak secara nasional soal USSN 75 persen dibuat oleh daerahnya masing-masing. Sedangkan uji coba telah dilakukan di 47 kabupaten di Indonesia. "Di Gresik paling bagus, karena dilakukan saat suasananya masih UN, kalau daerah lain seperti ini mungkin akan menjadi bagus," paparnya

Diakuinya, masih bayak masyarakat yang menilai pendidikan agama belum berhasil, karena masiih banyaknya kasus moralitas dan ahlaq anak didik. Seperti yang terjadi disejumlah daerah, saat ujian mereka sudah hamil dan bahkan sudah melahirkan tetap masih mengikuti ujian nasional.

"Ahlaq dan moralitas paling penting. Masih adanya kasus moralitas karena saat ini masih tegantung pada pelajaran Agama yang hanya dua jam itu. Makanya pelajaran agama harus mendapat tempat khusus untuk menyelamatkan ahlak dan moralitas generasi," terangnya

Syangnya lanjut Tolhah, dirjen PAI hanya mempunyai anggaran yang minim untuk meng-implementasi-kan, karena itu peran daerah masih sangat diharapkan agar kendala biaya bisa diatasi sambil menunggu penganggaran kedepan dari pemerintah pusat. "Seperti Gresik ini bisa jadi contoh. Tanpa dukungan dari daerah akan sulit terwujud," pungkasnya. uki/kpo

Artikel 2 :

Menag: Pendidikan Agama Makin Penting
MALANG -- Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan, posisi pendidikan agama makin penting di tengah pusaran hegomoni media dan revolusi Iptek yang mampu menyuguhkan kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern.

Namun disisi lain kemajuan dan hegomoni tersebut telah melahirkan serentetan permasalahan, katanya dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Diniyah dan Pondok Pesantren, Chairul Fuad di Universitas Islam (UIN) Malang, kemarin

Menag menekankan bahwa penguatan pendidikan akhlakul karimah dalam sistem pendidikan nasional menjadi penting pada era globalisasi ini.

Ia menjelaskan, teknologi media telah mengubah demikian cepat perubahan. Informasi cepat didapat, kaya isi, tak terbatas ragamnya, mudah dan enak untuk dinikmati. Tapi, lagi-lagi, dibalik itu semua berpotensi untuk mengubah cara hidup seseorang.

Bahkan dengan mudah merambah ke bilik-bilik keluarga yang semula sarat dengan norma susila, katanya.

Kendati begitu, dampak negatif hegomoni media dan globalisasi sesungguhnya hanya dapat dibendung melalui ajaran agama dan pendidikan moral yang tinggi oleh masing-masing individu, katanya.

Terkait dengan itu, kebutuhan pendidikan agama dan moral menjadi penting. Sudah saatnya hal itu dilakukan lebih gencar diberikan tak hanya kepada mereka yang menimba ilmu di bangku sekolah, tapi di berbagai tingkatan dan kesempatan, jelas Menteri Agama.

Dengan cara itu, katanya, pelajaran agama dan moral anak didik dapat lebih terjaga, terhindar dari serangan budaya yang tak sesuai dengan norma-norma agama dan moral bangsa Indonesia.

Namun Menag menekankan bahwa pendidikan agama dan moral hendaknyan tak sekedar sambil lalu saja dan sebagai pelajaran pelengkap semata. "Pendidikan akhlakul karimah aman penting," katanya.

Menag mengutip pesan Ki Hadjar Dewantara: "Pendidikan tidak hanya mementingkan dimensi pemberdayaan intelektual, tetapi juga dimensi hati dan budi (moral) untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh."

Ia menambhakan, di Barat sendiri saat ini sudah tumbuh kesadaran betapa ilmu pengetahuan tanpa agama dan moral menjadi tidak berarti. Para teknokrat sadar bahwa betapa pun sebuah kemajuan, bekal menjadi perusak manakala tak dibekali dengan pertimbangan moral dan agama.

"Pujangga mengatakan, bertambah pengetahuannya dan tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, maka orang itu semakin jauh dari Allah," kata Maftuh Basyuni.-ant/taq

Artikel 3 :

Pensiun PM, Tony Blair Ngajar Agama
Sabtu, 20 September 2008 | 20:32 WIB

New Haven, Connecticut--Mantan PM Inggris Tony Blair kembali masuk kampus, Jumat, meluncurkan peran barunya sebagai pemberi kuliah mengenai agama di universitas terkemuka AS, Universitas Yale.

Blair, yang memeluk Katolik setelah meninggalkan jabatannya pada 2007 dan berbicara terus terang mengenai kepercayaannya saat masih menjabat perdana menteri, memberikan kuliah perdana dari lima kuliah di universitas terkenal di Negara Bagian Conneticut itu.

Dalam sesi tanya jawab di depan lebih dari 2.000 mahasiswa yang serius mendengarkan ceramahnya di Balai Woolsey, Blair yang mundur setelah satu dekade berkuasa, mendapat kritikan karena dukungannya yang kuat terhadap perang pimpinan AS di Irak.

Pekerjaan paruh waktu tersebut, di mana ia akan memberikan lima kuliah setahun selama tiga tahun untuk 25 mahasiswa, dilakukan saat ia sibuk selaku utusan perdamaian Timur Tengah dan konsultan bisnis yang mendatangkan banyak penghasilan.

Blair, yang mengenakan busana serba biru dan datang bersama dengan beberapa anggota Scotland yard, sudah sangat mengenal lingkungan kampus Yale di kota tenang New Haven, sehubungan putra sulungnya Euan juga lulusan dari sana pada tahun ini.

Ia menggambarkan para mahasiswa sebagai "sangat cerdas" pada kuliah pertamanya, demikian laporan AFP.(ANT)

Artikel 4 :

JAKARTA, KAMIS — Untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal harus didukung sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pada tahun 20
YOGYAKARTA, KOMPAS - Pondok pesantren masih mengalami diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, sebagai lembaga pendidikan alternatif, pesantren memiliki peran strategis dalam ikut mendidik dan mencerdaskan bangsa.

Hampir seabad kebangkitan nasional dan lebih 62 tahun negara ini merdeka masih terjadi diskriminasi pendidikan pada pesantren, masyarakat yang ada di pesantren pun terdiskriminasi sistem pendidikan, ujar Nasruddin Anshoriy Pengasuh Pesan Trend Ilmu Giri, Bantul, Yogyakarta dalam seminar Menyambut Seabad Kebangkitan Nasional dengan Tema Pesantren dan Masa Depan Kebangkitan Nasional, , Sabtu (16/2) di Ndalem Joyokusuman, Yogyakarta.

Hadir sebagai pembicara antara lain, Gunawan (anggota Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY), Hafidh Asrom (anggota Dewan Perwakilan Daerah DIY).

Diskriminasi itu tejadi antara pendidikan formal dengan pendidikan pondok pesantren. Menurut Nasruddin , dari sisi anggaran dan kebijakan terjadi ketimpangan sangat tajam di antara pendidikan formal dan pesantren. Perhatian pemeritah terhadap pesantren lebih kecil dibandingkan pendidikan formal. Pengelolaan pun ma sih dibedakan yaitu pendidikan formal di bawah departemen Pendidikan Nasional sedangkan ponpes di bawah Departemen Agama. Mayoritas anggaran pendidikan larinya ke pendidikan formal, ujarnya.

Meski demikian, pesantren tidak perlu kecil hati karena justru tetap bisa independen mengelola pendidikannya. Namun tetap memperjuangkan kesetaraan. Di sisi lain, pondok pesantren perlu merevolusi diri membuat perubahan moral bangsa. Peran kyai ulama sekarang melemah karena banyak berorientasi pada kepartaian, masuk pada hegemoni kekuatan politik dan struktural, ujarnya.

Hafidh menghungkapkan, pesantren tidak hanya berperan sebagai pendidikan agama Islam, tetapi juga berperan dalam membangun wawasan kebangsaan dan berperan penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Sudah saatnya pesantren memperbarui sistem kurikulum yang berorientasi keahlian para santrinya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar pendidikan pesantren, ujarnya. (RWN)

Artikel 5 :

2009, Depag Rehabilitasi 24.650 Ruang Kelas Madrasah
JAKARTA, KAMIS — Untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal harus didukung sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Departemen Agama (Depag) akan merehabilitasi semua ruang kelas belajar yang rusak pada Madrasah Ibtidaiyah yang jumlahnya mencapai 24.650 ruang kelas, dengan unit cost per ruangan Rp 92,5 juta.

Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatakan, pihaknya tidak hanya memperbaiki ruang kelas yang rusak, tetapi juga akan membangun madrasah bertaraf internasional minimal satu unit pada setiap provinsi mulai tahun ini. "Bahkan, untuk memacu prestasi belajar anak didik, Depag akan alokasikan beasiswa bagi 1.198.000 siswa dan 66.700 mahasiswa," ujarnya, Kamis (15/1) di Jakarta.

Maftuh menjelaskan, untuk beasiswa unit cost-nya berbeda-beda. Siswa miskin MI mendapat beasiswa Rp 360.000. Siswa miskin Mts Rp 720.000. Siswa MI anak PNS golongan I, II, dan Tamtama TNI/Polri Rp 250.000. Unit cost siswa Mts PNS golongan I, II, dan Tamtama TNI/Polri Rp 350.000. Unit cost siswa miskin MA Rp 760.000, sedangkan bagi siswa MA anak PNS golongan I, II, dan Tamtama TNI/Polri Rp 700.000.

Sementara unit cost siswa MA daerah terpencil/tertinggal Rp 1,2 juta. Unit cost untuk mahasiswa Rp 1,2 juta, santri berprestasi Rp 3 juta, dan unit cost untuk mahasiswa di luar negeri Rp 15 juta.

Depag, lanjut Maftuh, akan meningkatkan kualifikasi guru melalui tiga skema. Pertama, bantuan bagi guru yang mengikuti program S1 secara mandiri. Kedua, beasiswa bagi guru untuk mengikuti pendidikan S1 secara penuh melalui pendidikan reguler, dan ketiga, memberikan beasiswa bagi guru dalam jabatan melalui program dual mode system, yang mengombinasikan kegiatan tatap muka dan pembelajaran melalui modul. "Kepada guru yang sudah lulus sertifikasi, tunjangan profesi guru akan dibayarkan mulai tahun 2009 sebesar satu kali gaji pokok," tandasnya.

Menurut Maftuh, kontribusi pendidikan Islam terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan nasional mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, APK MI/Salafiyah Ula mencapai 16 persen, APL MTs/Salafiyah Wustha mencapai 23 persen, dan APK MA mencapai 7,51 persen. "Jumlah total lembaga pendidikan Islam mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga jenjang perguruan tinggi pada tahun 2008 mencapai 85.911 lembaga, dengan total peserta didik 11.531.028 orang," jelas Menteri Agama itu.

Artikel 6 :

Pelajaran Agama Terlalu Teoretis
YOGYAKARTA, KAMIS--Pelajaran agama yang selama ini diajarkan dinilai terlalu teoretis dan hanya bersifat hafalan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta berencana membenahinya.

Pelajaran agama hasil pembenahan ini akan lebih menekankan pada penerapan budi pekerti dan praktik. Perubahan ini rencananya berlangsung mulai tahun ajaran 2009/2010.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto menuturkan, pembenahan pelajaran agama itu akan meliputi kurikulum dan tata cara penilaian. Mekanisme tata cara penilaian agama nanti akan lebih melihat perilaku pelajar, tidak hanya pada penyelesaian soal tes atau ulangan, katanya, di sela-sela peresmian Kantin Kejujuran di SMA Negeri 7 Yogyakarta, Selasa (9/12).

Menurut Herry, selama ini pelajaran agama dinilai kurang menanamkan budi pekerti kepada pelajar dan hanya bersifat kognitif. Padahal, pelajaran agama mestinya lebih melihat implementasi dalam kehidupan murid sehari-hari, ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Syamsuri mengemukakan, proses pembenahan pelajaran agama itu berlangsung sejak awal tahun ajaran 2008/2009. Saat ini, tahap pembenahan itu sampai pada pembahasan materi kurikulum. Pembahasan ini melibatkan sejumlah guru dan tokoh pendidikan di Kota Yogyakarta. Setelah pembahasan selesai, hasilnya akan kami serahkan kepada wali kota untuk memperoleh persetujuan, tuturnya.

Gunakan contoh Pembenahan pelajaran agama itu, kata Syamsuri, akan menggunakan contoh dari pengajaran agama di sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta yang dianggap telah sanggup mengimplementasikan budi pekerti dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Sejumlah sekolah yang dimaksud adalah SMAN 5, SMPN 9, dan SDN Glagah. Di tiga sekolah tersebut, anak-anak sudah dilatih, misalnya untuk bersalaman dengan guru setiap pagi, ujar Syamsuri. Menurut Syamsuri, perubahan kurikulum untuk wilayah lokal Kota Yogyakarta ini tetap akan mengacu pada kurikulum nasional. Oleh karena itu, tidak akan ada benturan antara materi lokal dan nasional. Materi pengajaran akan tetap sama. Perbedaan terletak pada metode pengajaran yang lebih menekankan praktik dan penilaian. Kurikulum nasional sifatnya sangat umum sehingga sekolah maupun pemerintah daerah bisa lebih bebas mengembangkan sesuai keadaan masing-masing, tutur Syamsuri. Syamsuri memperkirakan, proses implementasi pengubahan kurikulum dan tata cara penilaian pelajaran agama ini akan memakan waktu cukup lama. Untuk sosialisasi dan mempersiapkan sumber daya para pengajar, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta nantinya mengadakan pelatihan bagi para guru agama. (IRE)

Artikel 7 :

Nasib Guru Agama Diknas Terkatung-katung
JAKARTA, KOMPAS.com - Guru-guru agama yang mengajar di sekolah umum memprotes ketidakjelasan nasib mereka pada pelaksanaan sertifikasi akibat dualisme birokrasi antara Departemen Pendidikan Nasional dan Depatemen Agama. Padahal, selama ini para guru agama di sekolah umum mendapat gaji dari dinas pendidikan kota/kabupaten, tetapi pada pelaksanaan sertifikasi justru diserahkan kepada Departemen Agama.

Kebijakan itu dinilai tidak adil buat sekitar 170.000 guru agama yang mengajar di sekolah umum. Pasalnya, kesempatan mereka untuk mendapat kuota sertifikasi terbatas dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan sampai saat ini belum dibayarkan, sedangkan guru-guru lain di bawah Depdiknas umumnya menjalani proses sertifikasi dan pembayaran tunjangan profesi yang lancar.

Proses sertifikasi guru agama di sekolah umum yang dialihkan ke Depag itu berdasarkan Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Depag dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2007. Mekanisme dan instrumen sertifikasi guru di lingkungan Depag pada prinsipnya mengikuti Depdiknas, sesuai peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Ketidakjelasan nasib guru pegawai negeri sipil bernomor induk pegawai 13 itu mendorong perwakilan guru agama yang mengajar di sekolah umum dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, mengadu ke Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (7/4). Perwakilan guru didampingi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mendatangi Departemen Agama (Depag) yang ditemui Imam Tholkhah, Direktur Pendidikan Agama Islam pada pada Sekolah Depag.

"Kami ini jadi bingung harus mengadu ke mana. Saya bolak-balik ke Depdiknas dan Depag, sampai detik ini tidak ada kejelasan. Sampai tadi, tidak juga ada patokan yang jelas kapan tunjangan profesi guru agama dibayarkan," kata Masyhuri, guru agama di SMPN 3 Surakarta, Jawa Tengah, yang mendapat surat keputusan sebagai guru profesional sejak November 2007.

Daud Buang, guru agama SMAN 2 Purwokerto, Jawa Tengah, menuturkan, kondisi ini membuat guru agama di sekolah umum merasa dianaktirikan oleh Depdiknas. Pasalnya, guru bidang studi lain di bawah Depdiknas yang masa kerjanya di bawah mereka bisa mendapat jatah sertifikasi lebih dahulu.

"Di sisi lain, Depag lebih dulu memprioritaskan guru-guru madrasah. Ini membuat nasib kami tidak menentu," kata Daud.

Afrizal Abuzar, guru agama SMAN 46 Jakarta, menegaskan, guru-guru agama di sekolah umum meminta supaya tunjangan profesi dibayarkan sesuai dikeluarkannya surat keputusan guru profesional. Selain itu, guru agama meminta supaya proses sertifikasi dan pembinaan dikembalikan saja kepada Depdiknas.

Mustaqim dari Forum Komunitas Pendidikan Guru Agama Islam Banyumas mengatakan, pembinaan untuk guru-guru agama di sekolah umum dari Depag ini minim. Komunitas guru agama sendiri yang harus giat untuk mengembangkan diri. "Rasanya aneh saja, selama ini yang tahu soal gaji kita Diknas, kok sekarang sertifikasi diserahkan ke Depag," kata Mustaqim.

Sulistiyo mengatakan, Depag harus segera memperbaiki pelaksanaan sertifikasi hingga pembayaran tunjangan profesi dengan segera. Sebab, dasar pelaksanaan sertifikasi kuota tahun 2006-2008 antara guru di bawah Depag dan Diknas sama yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, tetapi ketidakberesan justru banyak terjadi di Depag.

Menurut Sulistiyo, meskipun sudah diumumkan adanya surat edaran Menteri Agama sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan profesi guru di bawah Depag, nyatanya sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan tanggal pastinya. "Kami minta supaya tunjangan profesi guru agama ini dirapel sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan segera," tegas Sulistiyo.

Artikel 8 :

Asah Pendidikan Keagamaan Pada Anak
Pontianak,- Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda-Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Pontianak, Firdaus Zar’in berharap malam tahun baru para orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Sebab, kata dia, dari inventarisasi justru minim sekali kegiatan malam tahun baru yang bersifat refleksi dan positif. Justru terkesan malam tahun baru diperingati dengan kumpul-kumpul, maupun pesta.

“Saya imbaulah, perayaan malam tahun baru, jangan sampai muncul festival anak yang salah dan justru menimbulkan bencana kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak. Jadi hendaklah anak-anak kita diawasi jangan sampai mabuk-mabukan, narkoba atau terjerumus seks bebas pada malam tahun baru,” kata Firdaus Zar’in, saat membuka Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) ke VII Kota Pontianak di lingkungan Perguruan Mujahidin, kemarin.

Firdaus menuturkan hendaknya semua pihak lebih sensitif dan peduli pada masalah anak. Seharusnya upaya meningkatkan prestasi dan pendidikan keagamaan. “Selama ini, kadang-kadang kita tidak adil pada kegiatan yang bersifat akhirat. Kepedulian terhadap pendidikan agama anak juga kurang diperhatikan. Karena itu momentum Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) hendaknya kita jadikan tekad untuk membimbing dan mengasah nilai keagamaan pada anak. Adanya Festival Anak Saleh Indonesia merupakan kegiatan yang sangat positif, sasaran dan tujuannya juga sangat jelas,” ujarnya.

Namun sangat disayangkannya, dalam melakukan aktivitasnya, selama ini masih terkendala dengan bantuan. Bahkan dalam sambutan panitia diketahui, mereka hanya bermodalkan “tekada kebersamaan”. Karena tujuan dan sasarannya jelas, Firdaus menekankan, sudah semestinya kegiatan yang positif seperti ini mendapat dukungan anggaran di APBD Kota Pontianak.

Direktur LPPTKA Kota Pontianak, Drs Jamiat kepada Pontianak Post menguraikan Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) ke VII merupakan kegiatan yang diikuti TKA, TKPA, dan TQA. Dimana kegiatan yang diadakan tiga tahun sekali ini tujuannya mempersiapkan FASI tingkat Propinsi maupun tingkat nasional.

Tentu saja festival anak Shaleh Indonesia merupakan upaya peduli terhadap peningkatan kemajuan dan pengembangan bidang pembangunan keagamaan khususnya Agama Islam, melalui pendekatan dan kebersamaan. Dengan demikian, pembangunan bidang keagamaan khususnya Agama Islam, di Kota Pontianak mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat dan semarak.

Demikian juga mengikat silaturahmi, media pendidikan agama secara professional maupun perbaikan proses belajar dan lain sebagainya.“Ada sekitar tujuh cabang kegiatan yang diperlombakan seperti, Nasyid, Kaligrafi, dan lain-lain, kegiatan yang dikatakan ketua panitia diikuti sebanyak 395 peserta ini tentu saja tujuannya mengasah jiwa anak untuk lebih memahami nilai-nilai agama, termasuk juga ukhuwah Islamiyah,” papar Drs Jamiat.(ndi)< Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda-Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Pontianak, Firdaus Zar’in berharap malam tahun baru para orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Sebab, kata dia, dari inventarisasi justru minim sekali kegiatan malam tahun baru yang bersifat refleksi dan positif. Justru terkesan malam tahun baru diperingati dengan kumpul-kumpul, maupun pesta.

“Saya imbaulah, perayaan malam tahun baru, jangan sampai muncul festival anak yang salah dan justru menimbulkan bencana kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak. Jadi hendaklah anak-anak kita diawasi jangan sampai mabuk-mabukan, narkoba atau terjerumus seks bebas pada malam tahun baru,” kata Firdaus Zar’in, saat membuka Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) ke VII Kota Pontianak di lingkungan Perguruan Mujahidin, kemarin.

Firdaus menuturkan hendaknya semua pihak lebih sensitif dan peduli pada masalah anak. Seharusnya upaya meningkatkan prestasi dan pendidikan keagamaan. “Selama ini, kadang-kadang kita tidak adil pada kegiatan yang bersifat akhirat. Kepedulian terhadap pendidikan agama anak juga kurang diperhatikan. Karena itu momentum Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) hendaknya kita jadikan tekad untuk membimbing dan mengasah nilai keagamaan pada anak. Adanya Festival Anak Saleh Indonesia merupakan kegiatan yang sangat positif, sasaran dan tujuannya juga sangat jelas,” ujarnya.

Namun sangat disayangkannya, dalam melakukan aktivitasnya, selama ini masih terkendala dengan bantuan. Bahkan dalam sambutan panitia diketahui, mereka hanya bermodalkan “tekada kebersamaan”. Karena tujuan dan sasarannya jelas, Firdaus menekankan, sudah semestinya kegiatan yang positif seperti ini mendapat dukungan anggaran di APBD Kota Pontianak.

Direktur LPPTKA Kota Pontianak, Drs Jamiat kepada Pontianak Post menguraikan Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) ke VII merupakan kegiatan yang diikuti TKA, TKPA, dan TQA. Dimana kegiatan yang diadakan tiga tahun sekali ini tujuannya mempersiapkan FASI tingkat Propinsi maupun tingkat nasional.

Tentu saja festival anak Shaleh Indonesia merupakan upaya peduli terhadap peningkatan kemajuan dan pengembangan bidang pembangunan keagamaan khususnya Agama Islam, melalui pendekatan dan kebersamaan. Dengan demikian, pembangunan bidang keagamaan khususnya Agama Islam, di Kota Pontianak mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat dan semarak.

Demikian juga mengikat silaturahmi, media pendidikan agama secara professional maupun perbaikan proses belajar dan lain sebagainya.“Ada sekitar tujuh cabang kegiatan yang diperlombakan seperti, Nasyid, Kaligrafi, dan lain-lain, kegiatan yang dikatakan ketua panitia diikuti sebanyak 395 peserta ini tentu saja tujuannya mengasah jiwa anak untuk lebih memahami nilai-nilai agama, termasuk juga ukhuwah Islamiyah,” papar Drs Jamiat.(ndi

Artikel 9 :

Revitalisasi Pendidikan Pesantren
Dr Irwan Prayitno
Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga ini layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral.
Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan, dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.
Pesantren telah lama menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua komponen masyarakat, termasuk dunia pesantren. Karena itu, sudah semestinya pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan SDM ini terus didorong dan dikembangkan kualitasnya.
Pengembangan dunia pesantren ini harus didukung secara serius oleh pemerintah yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Mengembangkan peran pesantren dalam pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun pendidikan.
Dalam kondisi bangsa saat ini krisis moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit reformasi gerakan moral bangsa. Dengan begitu pembangunan tidak menjadi hampa dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam eksistensinya, pesantren pada umumnya bersifat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Dengan sifat kemandiriannya inilah pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren pun tidak mudah disusupi oleh aliran atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Sedikitnya ada tiga unsur utama penopang eksis dan tidaknya pesantren dalam pendidikan, yaitu kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri, kurikulum pondok pesantren, dan sarana peribadatan serta pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan bengkel-bengkel keterampilan. Unsur-unsur tersebut mewujud dalam bentuk kegiatannya yang terangkum dalam Tridharma Pondok Pesantren, yaitu pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, pengembangan keilmuan dan keahlian yang bermanfaat, serta pengabdian pada agama, masyarakat, dan negara.

Kebijakan diknas
Merujuk pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren memiliki tempat istimewa. Namun, ini belum disadari oleh mayoritas Muslim. Ini karena kelahiran UU tersebut amat belia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal berikut.
Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.
Eksistensi pesantren sebagai motor penggerak pendidikan keagamaan mendapat legitimasi yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 30 menjelaskan, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
Pesantren yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat juga diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Ketentuan tersebut mestinya semakin membuka peluang pesantren terus bertahan dan berkontribusi mengembangkan pendidikan keagamaan formal maupun nonformal. Dengan demikian, pesantren mampu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, kreatif, memiliki skill dan kecakapan hidup profesional, agamis, serta menjunjung tinggi moralitas.
Pesantren tidak perlu merasa minder, kolot, atau terbelakang. Posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kenyataannya, amanat UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen serta beberapa peraturan pemerintah lainnya masih belum berpihak pada dunia pesantren. Pesantren nyaris tidak pernah disentuh dan dilibatkan dalam kebijakan sistem pendidikan nasional. Revitalisasi pendidikan pesantren yang diamanatkan UU Sisdiknas pun terabaikan.

Revitalisasi pesantren
Untuk semakin memajukan pendidikan pesantren sesuai amanat UU No 20/2003, eksistensi dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan harus makin ditingkatkan. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan harus berniat sungguh-sungguh memberikan ruang dan peran yang lebih luas untuk merevitalisasi dan membangun modernisasi dunia pesantren.
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama harus lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan intensif dalam pelaksanaan dan pengelolaan pesantren. Upaya merevitalisasi dan memodernisasi pesantren tentu saja harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Paling tidak, hal ini bisa dilakukan melalui beberapa terobosan. Pertama, menghapus dikotomi dan diskriminasi terhadap pendidikan pesantren yang selama ini dipandang sebagai bukan bagian dari sistem pendidikan nasional. Kedua, diperlukan adanya pola pendidikan dengan terobosan kurikulum terpadu yang memadukan antara pendekatan sains, agama, dan nilai kebangsaan. Dengan begitu, upaya penanaman nilai agama, moral, dan nilai kebangsaan pada anak didik dapat mencapai sasaran pembelajaran.
Ketiga dan yang tak kalah penting lagi adalah upaya peningkatan kualifikasi, profesionalitas dan kesejahteraan guru pesantren sebagaimana amanat UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga, guru-guru di pesantren bisa mengajar dengan nyaman dan merasakan hidup yang sejahtera.
Sudah saatnya kita lebih memperhatikan dunia pendidikan pesantren. Pesantren harus ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Pesantren telah memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan generasi berkualitas dan mampu menjaga moralitas bangsa.

Artikel 10 :

Menag: Pendidikan Islam Belum Kondusif
Kamis, 12 Februari 2009 | 20:27 WIB
SEMARANG, KAMIS - Kondisi Pendidikan Islam di Indonesia saat ini belum kondusif. Hal ini karena sebagian umat Islam di Indonesia belum siap untuk menghadapi dan melakukan transformasi sosial-budaya secara kreatif.

Demikian disampaikan Menteri Agama Maftuh Basyuni melalui sambutannya dalam Seminar Nasional Membangun Pendidikan Islam Berbasis ICT (Information and Communication Technology), di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/2).

Menurut Menteri Agama, ketidaksiapan tersebut dapat terlihat dari kondisi budaya dan keagamaan yang masih rapuh, taraf pendidikan umat yang masih rendah, kelembagaan pendidikan yang hanya meniru sistem dari luar, pembelajaran yang tidak inovatif karena hanya melestarikan yang sudah ada, dan orientasi pendidikan yang lebih banyak untuk menjadi pekerja dibandingkan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Apa yang saya paparkan bukan untuk memupuk pesimisme, melainkan menjadikan landasan berpikir membangun pendidikan Islam yang cocok dengan perkembangan zaman saat ini," ujar Maftuh.

Untuk itu, Maftuh mengemukakan tiga langkah yang bisa ditempuh agar pendidikan Islam dapat berkesinambungan dengan dinamika masyarakat. Pertama, umat Islam harus berani melakukan lompatan kuantum dengan keluar dari kebiasaan atau pola hidup bermalas-malasan, kurang percaya diri, tidak disiplin, dan produktivitas kerja rendah. Kedua, melakukan transformasi kelembagaan pendidikan. Ketiga, memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi dengan ICT.

"Sains dan teknologi merupakan faktor dominan dalam kebudayaan dan peradaban manusia. Tak ragu lagi, teknologi telah mengubah cara pandang masyarakat," ucapnya.

Rektor IAIN Walisongo Abdul Djamil mengatakan, dalam pendidikan berbasis ICT, guru tidak lagi sebagai sumber pengetahuan melainkan sebagai penuntun muridnya dalam mengakses informasi yang tak terbatas.

Maftuh mengungkapkan, terdapat 28 perguruan tinggi Islam yang terdiri dari 14 IAIN, 6 UIN, dan 8 STAIN yang akan menerapkan pendidikan Islam berbasis ICT ini. Perusahaan yang digandeng sebagai penyedia teknologi dalam hal ini adalah PT Telkom.

Maftuh menambahkan, penerapan ICT dalam lembaga pendidikan Islam juga memungkinkan perguruan tinggi Islam untuk bersaing dengan perguruan tinggi negeri.

Artikel 11 :

Senin, 2009 Maret 16
SEKOLAH MILIK ORGANISASI AGAMA DAN MISI PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA
BERKAITAN dengan upaya pengembangan sikap toleransi beragama di Indonesia, peran institusi pendidikan formal, termasuk institusi pendidikan yang dikelola oleh organisasi keagamaan, khususnya Islam dan Kristen, sangat penting. Oleh karena itu, sumbangan mereka bagi pembentukan karakter anak didik yang intelek, religius, dan sekaligus nasionalis perlu terus dikembangkan. Sekolah-sekolah yang berada dalam naungan ormas agama ini merupakan aset nasional yang perlu dijaga kualitasnya, baik manajemen pengelolaan maupun kualitas penyelenggaraan akademiknya. Jika kualitas lembaga-lembaga pendidikan milik ormas agama meningkat, akan meningkat pula prospek lembaga pendidikan agama dalam mengemban misi nasional mencerdaskan bangsa sekaligus memperkuat dasar-dasar persatuan kebangsaan Indonesia.

Salah satu kata kunci yang sangat menentukan berhasil-tidaknya upaya mempertahankan persatuan bangsa Indonesia yang multikultural adalah toleransi beragama. Meskipun telah banyak dirintis pelaksanaan dialog antarumat pemeluk agama untuk menumbuhkan rasa saling pengertian di antara para penganut ajaran bermacam agama di Indonesia, masih tetap diperlukan langkah-langkah efektif agar hasilnya lebih optimal. Pada umumnya, kecurigaan yang masih ada di antara sesama umat pemeluk agama berkait langsung dengan keyakinan pemeluk agama mengenai kebenaran dan keunggulan agama masing-masing di atas agama yang lain.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran perlunya menjaga persatuan, kita perlu meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap ajaran agama lain. Dengan kata lain, kecenderungan inward looking, yaitu kebiasaan selalu berorientasi dan mengutamakan ajaran agama yang kita anut, mulai diimbangi dengan outward looking, mempelajari dan mencoba memahamai pandangan dan ajaran agama yang dianut orang lain. Aktivitas ini dilakukan bukan untuk mencari agama mana yang paling unggul, atau paling benar, melainkan semata-mata mencari titik-titik persamaan dan keselarasan yang bisa dijadikan landasan mengembangkan persatuan bangsa.

Pada sisi lain, kita perlu menyadari bahwa perubahan masyarakat yang terjadi bersifat global, tidak terbatas pada wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menciptakan kondisi saling tergantung antara berbagai bangsa. Dengan demikian, antisipasi yang dilakukan harus pula bersifat global dan tidak terbatas pada lingkungan sosial dan budaya Indonesia..

Peran Sekolah Milik Organisasi Agama

Berkaitan dengan upaya pengembangan sikap toleransi beragama di Indonesia, peran institusi pendidikan formal, termasuk institusi pendidikan yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi keislaman, sangat penting. Oleh karena itu, sumbangan mereka bagi pembentukan karakter anak didik yang intelek, religius, dan sekaligus nasionalis perlu terus dikembangkan.

Salah satu di antara lembaga pendidikan keislaman yang memiliki jumlah sekolah terbesar adalah Muhammadiyah sehingga sekolah-sekolah yang berada dalam naungan lembaga ini merupakan aset nasional yang perlu dijaga kualitasnya, baik manajemen pengelolaan maupun kualitas penyelenggaraan akademiknya. Setidaknya, jika kualitas lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah meningkat, akan meningkat pula prospek lembaga pendidikan Islam dalam mengemban misi nasional mencerdaskan bangsa sekaligus memperkuat dasar-dasar persatuan kebangsaan Indonesia.

Tokoh pendiri perserikatan Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, menginginkan lembaga pendidikan Muhammadiyah mampu menanamkan nilai-nilai intelektualitas, keimanan, dan keterampilan di kalangan anak didik beragama Islam sehingga mereka siap bersaing dengan kelompok masyarakat lain, sampai waktu kapan pun. Latar belakang historis kelahiran Muhammadiyah pada 1912 ini perlu dipahami oleh setiap pengelola pendidikan Muhammadiyah agar mereka tidak tercerabut dari akar sejarah. Untuk itu, perlu digalakkan berbagai kajian, seperti kajian sosiologis, politik, ekonomi, dan budaya untuk meninjau relevansi Muhammadiyah dengan tuntutan masyarakat sekarang. Agar lebih efektif, selain melibatkan personalia pengurus Muhammadiyah kajian ini juga mengikutsertakan kalangan luar, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Kajian sosiologis terkait dengan upaya menmahami pola hubungan yang dikembangkan Muhammadiyah dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di masa kelahirannya, tidak saja dengan komunitas beragama Islam, melainkan juga dengan komunitas agama, ideologi, dan keyakinan yang lain. Kebijakan yang populis ini perlu dipahami oleh para penerus Muhammadiyah agar mereka semakin sadar akan kemajemukan bangsa, yang sejak dini sangat diperhatikan oleh pendiri Muhammadiyah. Kemajemukan bangsa ini adalah kekayaan budaya yang potensi mengandung nilai-nilai positif seperti dinamika pemikiran dan dan gagasan. Kenyataan objektif berupa adanya usaha sebagian bangsa di sejumlah daerah Indonesia untuk memisahkan diri dari naungan NKRI hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh komponen bangsa akan arti pentingnya memperkukuh batu sendi persatuan bangsa, dengan sikap toleransi beragama sebagai salah satu fondasinya yang paling kokoh. Dengan diberlakukannya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, sekarang tercipta iklim yang cukup kondusif bagi pengembangan wawasan keagamaan secara lebih luas dan bertanggung jawab.

Faktor riil politik di Indonesia (Hindia Belanda) saat kelahiran Muhammadiyah juga menjadi faktor penting yang menentukan corak dan pola strategi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam mencapai misi dakwahnya. Corak dan pola strategi ini terus berubah, selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para penerus Muhammadiyah sekarang tidak boleh terjebak pada sistem dan mekanisme dakwah yang dianggap baku dan tidak dapat direvisi atau diperbarui lagi, apalagi jika sistem itu cenderung konservatif dan tidak mampu mengapresiasi dan menyerap aspirasi masyarakat yang sarat dengan aneka tuntutan dan kebutuhan.

Pembinaan Guru

Dalam proses belajar mengajar,guru emegang pernanan vital. Guru tururt menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Guru yang memiliki kualifikasi akan menghasilkan keluaran (out put) yang memadai.

Untuk membina anak didik agar menjadi manusia yang toleran, yang memiliki wawasan luas mengenai agama, dan selalu berusaha mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, diperlukan guru yang berkualitas dan memiliki kualifikasi. Beberapa hal perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru:

Mengikutsertakan guru dalam pendidikan tambahan, misalnya berbentuk pembekalan atau pelatihan, mengenai pentingnya menumbuhkan sikap toleran antarpemeluk agama.

Para guru perlu mendalami ajaran agama lain, untuk mendapatkan pemahaman tambahan. Mempelajari di sini bukan dengan maksud mengikuti keyakinan agama lain tetapi untuk lebih memahami seluk-beluk keyakinan orang lain agar tidak terjebak pada pandengan sempit dan picik yang sering kali menjadi sukber prasangka terhadap keyakinan agama lain.

Melalui kajian historis, sosiologis dan politis dapat dirumuskan patokan dalam perumusan ulang (rekonstruksi) filsafat pendidikan di institusi pendidikan milik organisasi massa keagamaan lain.

Perumusan-ulang filsafat pendidikan mutlak dilaksanakan, dengan fokus kegiatan:

(a) merumuskan kembali tujuan pendidikan yang diselenggarakan sekolah-sekolah ormas agama,
(b) meninjau kembali pandangan dan sikap lembaga terhadap masyarakat yang beragam etnis, agama dan keyakinan,
(c) merumuskan kembali hubungan agama dengan keluarga, masyarakat, dan negara.

Saran

Sekolah milik organisasi agama, termasuk sekolah milik Muhammadiyah, perlu secara konsisten melakukan revisi kurikulum agar tidak terkesan eksklusif dan cenderung memandang pemeluk agama lain sebagai "the other". Seiring dengan itu, di lingkungan sekolah milik organisasi agama perlu diperbanyak forum dialog yang melibatkan penganut berbagai agama. Dialog dan tukar pikiran seperti ini berdampak positif bagi perkbangan psikologis anak didik.

Dalam konteks implementasi falsafah pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan keislaman, diperlukan tafsir baru terhadap prinsip dasar yang diajarkan Al-Quran. Salah satu prinsip itu adalah gagasan lakum diinukum waliyadiin 'bagimu agamamu dan bagiku agamaku". Ajaran ini perlu diperbarui, dengan mengubah penekanan dari aspek teologis menjadi penekanan pada aspek sosiologis. Dengan demikian, terbuka peluang menjalin kerja sama dalam berbagai bidang demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai latar belakang agama, keyakinan, dan ideologi.

Artikel 12 :

Internalisasi Nilai Agama dalam Pendidikan Lingkungan
Pergeseran posisi manusia sebagai bagian dari alam menjadi penguasa alam akhirnya membawa bencana. Banjir bandang dan tanah longsor menghancurkan beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Jember, menewaskan lebih dari 60 orang, meluluhlantakkan segala harta benda, serta menghancurkan perkebunan yang selama ini diyakini sebagai penyebab kerusakan alam karena adanya alih fungsi hutan. Awal Tahun 2006 ini bencana atau musibah yang menimpa kian bertambah besar dan merata. Dipastikan setiap kali pergantian musim selalu diiringi musibah baru.

Datangnya musim hujan disertai berbagai bencana. Antara lain banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Ribuan rumah di Jawa Timur tergenang di Blitar, Situbondo, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, dan hampir diseluruh kabupaten di Jawa Timur. Wajah seperti inipun kemudian tampak di Jawa Barat, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), NTB (Lombok Timur dan Sumbawa), NTT, dan berbagai daerah lain. Ribuan orang harus kehilangan rumah, harta benda, bahkan sanak saudara. Ribuan anak pun tidak bisa sekolah karena sekolah tergenang air, roboh akibat banjir, maupun buku-buku basah. Jutaan hektar lahan pertanian yang menjadi sumber pencaharian masyrakat rusak, panen terancam gagal dan ternak mati.

Perspektif agama

Dari realita di atas sangat wajar bila manusia selalu mendapat bencana, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, kekeringan, dan lain-lain, mengingat manusia -yang katanya makhluk beragama-sama sekali tidak pernah menghargai, menghormati, apalagi mensyukuri lingkungan yang telah diberikan Tuhan. Dalam perspektif agama, musibah atau bencana di negeri ini merupakan warning dan atau cobaan yang diberikan Tuhan pada hamba-Nya yang berbuat salah, yang senantiasa melakukan kerusakan-kerusakan di bumi.

Al-Qur'an sebagai sumber moral manusia dengan tegas telah menjelaskan posisi manusia-ekologi. Allah SWT menasbihkan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (khalifatulah fil ardi) (Q.S. Albaqarah: 30) yang berkewajiban memakmurkan dan membudidayakannya (Q.S. Hud: 61), sekaligus melestarikan dan menjaga keseimbangan (equilibrium) lingkungan" (Q.S. Arrahman: 6-9). Agar peran mulia kekhalifahan bisa berfungsi optimal, dapat mencapai dimensi kualitatifnya yang tinggi, maka manusia (kita) niscaya dengan ikhlas pada saat yang bersamaan harus melibatkan dimensi kesediaan diri untuk menegakkan kebaktian/ibadah ('abdullah). Di antaranya dengan memperlakukan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Karena dalam pandangan Ilahi, alam memiliki hak yang sama dengan manusia (Q.S. Al-Hijr: 86).

Konsep ekologi modern menunjukkan ayat-ayat di atas adalah dasar dari proses regulasi alam bagi makhluk hidup. Terdapat pola hubungan kemanfaatan bagi hubungan timbal balik yaitu komponen biotic dan abiotik. Hubungan tanah (bumi), udara (langit), air tumbuhan dan segala yang hidup. Sangat jelas, sekali hak alam ini kita abaikan dan atau malah kita perlakukan dengan kebuasan tak terkendali demi memanjakan hasrat primitif, sudah menjadi sunatullah, pada ambang batas yang sudah tidak bisa ditolerir lagi alam pun akan melakukan "perlawanan".

Secara khusus dalam syariat Kristen terdapat pola religius relasi manusia dengan alam semesta. Gadium et Spes bicara secara jelas tentang hubungan manusia dengan alam, semua punya moral (Rm 8:21). Serta semuanya adalah milik manusia, tapi manusia milik Kristus dan Kristus adalah milik ALLAH (1 Kor 3:23. selanjutnya manusia dapat mengembangkan anugerah jasmani rohani, menakluikkan alam semesta untuk seluruh umat manuisa (Gaudium et spes). Kristen menganjurkan dalam hal ini bahwa pembangunan lingkungan harus bertujuan mencapai mutu hidup optimum bagi masyarakat.

Agama Hindu pun mengajarkan bahwa lingkungan memegang peranan sangat penting tubuh manusia. Getaran-getaran dan gaya tarik lingkungan untuk mnedapatkan hidup yang lebih nikmat. Konteks ini memberi petunjuk dan pedoman bahwa Tuhan pencipta alam semesta menyuruh untuk memanfaatkn lingkungan hidup dan kualitasnya. Dalam agama Buddha ajaran melestarikan berasal dari pola kedisiplinan yang diterapkan oleh 227 kedisiplinan buddhis dalam "227 patimokkha sikhapada". Secara praktis (Legowo E,1997), kebajikan pada "Dasa Paramitta" menjadi modal ketaatan umat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu dana parramita, sila paramitta, nkkhamma paramitta, panna paramitta, viriya paramitta, khanti paramitta, sacca paramitta, adithana paramitta, metta paramitta dan upekkha paramita

Internalisasi nilai

Dalam perkembangannya telah muncul berbagai gagasan menangani ketidakseimbangan lingkungan untuk perbaikan kualitas hidup yang ramah lingkungan. Pendidikan lingkungan menjadi salah satu alternative yang rasional dan diharapkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 1996 yang kemudian direvisi pada bulan Juni 2005. Harapan ini sangat relevan mengingat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai bentuk aplikasi dari Undang-undang No. 20 tahun 2003 mempunyai orientasi yang lebih luas, dimana kompetensi bukan hanya ada dalam tatanan pengetahuan akan tetapi sebuah kompetensi harus tergambar dalam pola perilaku.

Jika dipandang dari segi lingkungan maka kompetensi yang dimiliki oleh siswa setidaknya merupakan upaya sadar seseorang yang dilakukan untuk menerima pengetahuan dan mengubah sikapnya tentang kearifan lingkungan menjadi lebih baik. Cara pandang agama-agama dan cara pandang kearifan local tentang lingkungan hidup akan menjadi pondasi utama dari penerapan kompetensi tersebut. Dengan kata lain nili-nilai agama akan menuntun pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang terepleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak tersebut.

Dua dari lima agenda membangun keadaban ekologis yang ditawarkan oleh Zainal Alyy Musthofa (Dumas, 20/01/06) dalam artikelnya yang berjudul "Menggagas Teologi Keadaban Ekologis" menarik untuk kita dicermati. Dua agenda tersebut adalah gerakan ecoreligism atau paham penyelarasan nilai agama untuk penyelesaian masalah lingkungan dan penggalakan gerakan pendidikan lingkungan di sekolah. Kedua alternative ini sangat wajar untuk dielaborasi mengingat agama adalah tuntunan hidup yang mutlak sementara pendidikan adalah wahana formal penanaman nilai secara dini.

Pendekatan seperti ini merupaskan sumber baru dari sebuah khasanah lama pendidikan, tradisi kearifan local dan keagamaan Indonesia. Oleh karena itu upaya menggali pendekatan ini patut mendapat perhatian dengan kata lain bahwa internalisasi nilai-nilai keagamaan sangat mutlak diarusutamakan. Titik cerah kearah tersebut sangat diharapkan apalagi dunia konservasi memerlukan ahli multidisiplin untuk menyakinkan masyarakat bahwa melindungi alam bukan sekedar memberikan proteksi, tapi ada unsur ilmu pengetahuan dan relegius yang bisa digali didalamnya dan ada pula unsur mamfaat yang bisa diambil untuk kesejahteraan manusia baik secara umum maupun dalam bentuk ibadah.

Artikel 13 :

MENGHADIRKAN KEPRIBADIAN DAN SIFAT KETUHANAN DALAM DIRI PENDIDIK MUSLIM
(Refleksi Terhadap Informasi Ayat-Ayat Al-Qur'an

Abstract

This article attempts to find the relation between the God's personalities and characteristics with the Moslem teacher's personalities and characteristics according to the Al-Qur'an. The God as the Great Teacher (Murabbi al-A'dam) have been taught man either by His revelation or by His creation in order to delivering the God's instruction to others.

In learning teaching processes teacher is the most important factor, because through him knowledge and value are transmitted to the students. What is taught by teachers to the students will build students' personalities. Therefore teacher in Islam has to fall heir to the personalities and characteristics from the God as his Great Teacher (Murabbi al-A'dam).

The first teacher according to the Al-Qur'an is Allah, then angle Gabriel, afterwards all His messengers are the third teacher and man is the fourth.

A. Pedahuluan

Pendidik dalam keseluruhan proses pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Melalui pendidiklah aktivitas paedagogis dapat diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Ia juga bertanggung jawab dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai yang telah ditetapkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Oleh sebab itu, kehadirannya akan banyak mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan itu sendiri.

B. Pengertian Pendidik

Apabila merujuk pada beberapa istilah dalam konteks makna pendidikan, maka sedikitnya ada tiga istilah yang menunjuk pada makna pendidik, yaitu al-Mu'allim (المعلم ), al-Muaddib (المأدب), dan al-Murabbī (المربى).*)

Al-Mu'allim (isim fa'il) berasal dari akar kata 'allama (علم). Dalam bentuk kata kerja dengan segala variasinya disebut dalam Al-Qur'ān lebih dari 40 kali, tersebar dalam beberapa surah, seperti dalam ayat berikut: al-Baqarah (2) : 31 1) dan ar-Rahman (55) : 2, 4. 2)

Sebagai yang Maha Pendidik, Tuhan memiliki kelebihan ilmu ---merupakan sifat--- yang diajarkan kepada manusia (Nabi Adam as) selaku peserta didik, agar ia mampu mengemban tugas kekhalifahan di atas bumi.

Adanya kelebihan ilmu, merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pendidik untuk dapat menyampaikan materi pendidikan, sehingga orang lain menjadi baik. Oleh sebab itu Islam sangat menghargai, menghormati dan memuliakan orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik.

Dengan demikian, pendidik merupakan pihak yang memiliki kelebihan ilmu dari peserta didiknya. Melalui proses pendidikan, ia mentransformasi-kan ilmu yang dimiliki kepada manusia lain (peserta didik), agar dapat mengenal dirinya, penciptanya dan yang lainnya melalui kemampuan berfikir dengan ilmu yang dimiliki.

Al-Muaddib (isim fā'il), berasal dari akar kata addaba (بادّ). Di dalam Al-Qur'ān, kata ini tidak ditemukan penggunaannya. Kata adab diartikan sebagai al adabu yang berarti pendidikan, yaitu mendidik manusia agar beradab. Dinamai adaban, karena mendidik manusia kepada hal-hal yang terpuji dari hal-hal yang tercela. Sedang asal al adab adalah ad du'ā' yang memiliki arti panggilan atau ajakan. Lebih lanjut kata addaba muradif (sinonim) dengan kata allama yang berarti mendidik atau mengajar, sebagaimana Allah telah mendidik NabiNya Muhammad SAW.3)

ادّبني ربّي فأحسن تأدبي
Artinya : Tuhanku telah mendidikku, maka Dia (Allah) baguskan pendidikanku.

Dari sini diketahui bahwa pendidik merupakan pihak yang memanggil atau mengajak, membimbing dan mengarahkan manusia (peserta didik) agar beradab atau berakhlak baik, dengan melalui aktivitas paedagogis.

Manusia beradab atau berakhlak baik inilah yang oleh Muhammad Atiyah al Abrasyi disebut sebagai tujuan umum pendidikan Islam. Bahkan akhlak yang baik ini merupakan jiwa dari pendidikan Islam.4)

Al-Murabbī (isim fa'il), berasal dari akar kata rabba - yarubbu (يربّ - ربّ). Dalam Al-Qur'ān disebut tidak kurang dari 900 kali dalam beberapa ayat dan tersebar dalam beberapa surah, antara lain adalah: al-Fatihah (1) : 1 - 7. 5)

Kata rabbun (ربّ), selain menunjuk pada nama Tuhan, juga memiliki arti pendidik. Syekh Ahmad Mustafa al-Maragī, menguraikan kata tersebut dengan Tuhan pendidik yang mengurus kepentingan yang dididiknya dan mengatur urusannya atau keperluannya.6)

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa didikan Tuhan kepada manusia ada dua macam, yaitu:

1. Pendidikan Penciptaan, yaitu dengan menumbuhkan tubuh atau jasmani sampai dewasa menuju kesempurnaannya serta mengembangkan kekuatan jiwa dan akalnya.

2. Pendidikan Keagamaan, yaitu mendidik dengan menurunkan wahyu kepada seseorang (Rasul) agar disampaikan kepada yang lain untuk menyempurnakan akal dan membersihkan jiwa mereka.7)

Selain sebagai Tuhan bagi seluruh alam, Allah juga menjadi pemilik, pengatur, pemelihara, dan pendidik alam semesta. Para Malaikat, para Rasul, para Nabi, dan siapa yang dikehendakiNya, diciptakan sebagai penyambung risalah ilahiyah sekaligus sebagai khalifah dalam proses mendidik yang lain agar menjadi baik. Oleh sebab itu, mekanisme penciptaan dilakukan olehNya untuk mendidik makhlukNya, bahwa sesuatu itu terjadi melalui proses (pendidikan).8)

Al-Mua'allim, lebih tepat digunakan untuk menunjuk istilah pengajar, sebab hanya terbatas pada kegiatan menyampaikan atau memasukkan ilmu kepada pihak lain. Pada tahap ini aktivitas paedagogis hanya menyentuh ranah kognitif. Ranah kognitif adalah kemampuan untuk mengenal, mengetahui, menganalisis, menyusun, menyimpulkan, dan merumuskan.9)

Al-Muaddib, lebih tepat digunakan untuk menunjuk istilah pendidik adab atau akhlak, sebab hanya terbatas pada kegiatan penghalusan sikap agar berakhlak baik. Sasarannya adalah hati dan tingkah laku atau ranah afektif dan psikomotorik.

Aktivitas paedagogis diarahkan kepada kemampuan untuk mempertajam kepekaan rasa keindahan, kekaguman, keharuan, penghalusan sikap, budi, kecenderungan kepada yang baik dan keengganan kepada yang jahat.10)

Kesatuan ranah afektif dan psikomotorik belum mewakili taksonomi manusia dalam pendidikan, sebab bangun manusia dalam taksonomi pendidikan meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Taksonomi itu merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Atau dengan kata lain, pendidikan yang mengarahkan sasarannya pada kesatuan ilmu, iman, dan amal.

Sedang istilah al Murabbi, jika dilihat dari akar kata dan kandungan arti yang dimilikinya, maka tercakup di dalamnya semua aktivitas paedagogis. Aktivitas itu meliputi kegiatan menyampaikan ilmu, mentransfer nilai, mengajak, mengarahkan, membimbing, mengurus, memelihara, mengatur dan menumbuh-kembangkan potensi manusia agar menjadi baik. Ini berarti juga, bahwa aktivitas paedagogis menyentuh ranah kognitif, afektif dan psikomotorik secara padu dan utuh.

Pendidik di dalam Al-Qur'ān diistilahkan dengan sebutan rabbani (ربّني ), seperti dalam surah Ali Imran (3) ayat 79, sebagai berikut:11)

Menurut Sibawīh, kata rabbaniyyin (ربّنين) bentuk mufrad (tunggal) nya adalah rabbani (ربّني), mansub dengan kata ar-rabba (الربّ). Dimaksudkan dengan rabbani adalah mengetahui Allah dengan tetap patuh dan tunduk kepadaNya.12)

Diriwayatkan juga, bahwasanya Muhammad Ibn Hanafiyah berkata ketika wafat Ibnu Abbas "Telah wafat pendidik umat ini".13)

Sedang Muhammad Jawad al Mugniyah menyebutkan bahwa rabbani adalah orang yang memahami kitab Allah dan mengamalkannya serta mengajarkan kepada orang lain. Selanjutnya ia menambahkan dengan mengutip pendapat Muhammad 'Abduh, bahwa "Manusia hanya bisa menjadi rabbani, bilamana ia memiliki ilmu dan mengamalkannya".14)

Pendidik dalam konteks ini, senantiasa mendasarkan aktivitas kependidikannya pada aturan Tuhan. Ia senantiasa mengamalkan ilmunya dan beramal ---mengatur, mengurus, memelihara, memiliki, memperbaiki dan menumbuhkembangkan--- dengan ilmunya kepada pihak lain (peserta didik) di atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

Di samping rabbanī, Al-Qur'ān juga mengistilahkan pendidik dengan sebutan ulama', seperti terdapat dalam surah Fātir (35) ayat 28, sebagai berikut:

Menurut Ibnu Abbas, ulama' adalah orang-orang yang mengetahui Allah dan tidak menyekutukanNya dengan yang lain. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan olehNya, yakin akan bertemu dengan Tuhannya dan senantiasa menghitung atau berhati-hati dengan amalnya.15)

Dengan demikian ulama' merupakan sekelompok orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan senantiasa menghubungkan diri mereka kepada Allah. Kelebihan ilmu ini pula yang merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk mendidik orang lain.

Ulama' adalah bentuk jamak (plural) dari kata 'alīm yang berarti orang yang berilmu. Rasul SAW dalam hadis beliau menyebut mereka dengan sebutan "pewaris" para Nabi.*) Sebutan ini menimbulkan konsekwensi, bahwa para ulama' memiliki peran sebagaimana para Nabi/Rasul dalam menyampaikan risalah Tuhan (mendidik) kepada manusia lain.

Al-Qur'ān sendiri menyebut beberapa istilah yang memiliki makna sama dengan istilah ulama, seperti ; al lazina utu al ilm, ar rasikhuna fil ilm, ulul ilm, ulul albab, yu'ta al hikmah, faqih fid din, ahl az zikr. Utul ilm disebutkan dalam Al-Qur'ān sebanyak 9 kali dan 5 diantaranya memberikan penjelasan siapa yang mendapatkan ilmu dari Allah, yaitu para malaikat, para Nabi, dan orang mukmin seperti terdapat dalam surah al Ankabut (29) ayat 47, an Nahl (16) ayat 27, al Haj (22) ayat 54, ar Rum (30) ayat 56 dan Muhammad (47) ayat 16.

Al-Qur'ān juga mengistilahkan pendidik dengan sebutan al-Wā'id. Istilah ini merupakan bentuk isim fā'il dari akar kata wa'aza yang berarti mengajar atau menasehati. Dalam surah an-Nisā' (4) ayat 58, disebutkan sebagai berikut:

Allah dalam hal ini juga berfungsi sebagai pendidik yang memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepada Muhammad SAW. Di samping itu, dalam surah Luqman, disebutkan sebagai berikut:16)

Dalam konteks pendidikan, maka Luqman berfungsi sebagai pendidik bagi anaknya. Ia mengajarkan kepada anaknya, bahwasanya syirik itu merupakan kedaliman. Di samping mengajarkan keimanan, ia telah mendidik anaknya beberapa etik Islam, baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesamanya.

Selain itu, Al-Qur'ān menamakan pendidik dengan sebutan al-Muballig. Istilah ini berasal dari kata ballaga, yang berarti menyampaikan. Dalam Al-Qur'ān surah al-Maidah (5) : 67 disebutkan sebagai berikut:17)

Menurut Mugniyah, dalam tafsir al-Kāsyif, bahwa dalam ayat itu terdapat perkara yang penting tentang perintah Allah kepada Muhammad untuk menyampaikan risalah Tuhan kepada manusia.18) Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi Rasul untuk memiliki sifat Tablīg, yaitu menyampaikan kepada ummatnya apa-apa yang telah diajarkan oleh Tuhannya.

Al-Qur'ān juga menyebutkan pendidik dengan sebutan ad-Dā'i, berasal dari akar kata da'ā, yang berarti menyeru, mengajak, atau memanggil. Dalam Al-Qur'ān disebutkan sebagai berikut:19)

Al-Maragī menyebutkan bahwa khitab dari ayat di atas adalah orang-orang mukmin mukallaf agar memilih sekelompok orang (ummat) untuk menyeru, mengajak, atau memanggil (menjadi pandidik) bagi yang lain.20) Dengan mewajibkan bagi mereka memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Mengerti Al-Qur'ān dan Sunnah serta sirah Rasul dan khulafa-urrasyidun, (memiliki ilmu pengetahuan).

2. Memiliki pengetahuan tentang keadaan jama'ah.

3. Mengerti bahasa umat (kemampuan umat) yang menjadi sasaran dakwahnya.

4. Mengerti perasaan, pengikut madhab ummat.21)

Dari keempat syarat yang dikemukakan oleh al Maragī tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penyeru (dā'i) juga merupakan syarat yang harus dimiliki oleh para pendidik.

Oleh sebab itu, Syekh Ali Mahfuz, mempersamakan dakwah dengan pendidikan, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Sesungguhnya dakwah kepada kebaikan itu adalah pendidikan, dan pendidikan yang bermanfaat itu hanyalah ada dengan amal perbuatan, karena pendidikan itu tegak berdiri atas teladan yang baik dan uswatun hasanah.22)

Sebutan lain bagi pendidik dalam Al-Qur'ān adalah al-Basyīr (pemberi kabar gembira) dan an-Nażīr (pemberi peringatan). Dua istilah ini merupakan salah satu fungsi Rasul bagi manusia. Disebutkan oleh Allah dalam sekali sebutan dalam beberapa ayat. Diantaranya dalam surah al-Baqarah (2) : 119 sebagai berikut:23)

Mengenai ayat ini Mugniyah menyebut Rasul sebagai pendidik yang tidak memiliki kekuasaan untuk menjadikan seseorang itu baik dan tidak dipaksa untuk itu.24) Jadi jelas bahwa pendidik hanyalah berusaha agar orang lain (peserta didik) menjadi baik.

Oleh sebab itu, tidak ada berhak bagi seorang pendidik memaksakan kehendaknya pada peserta didiknya. Sebab paksaan hanya akan menimbulkan rasa dendam di hati peserta didiknya. Pendidikan yang didalamnya ada unsur paksaan hanya akan melahirkan pemerkosaan atau penindasan terhadap peserta didik.

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang harus ada dalam pengertian pendidik Muslim sebagai berikut:

1. Bahwa pendidik itu tidak lain adalah merupakan pihak yang berusaha menanamkan nilai, ilmu, kecakapan kepada orang lain (peserta didik) agar menjadi baik.

2. Bahwa usaha tu meliputi: bimbingan, mengurus, mengarahkan, mengajak, mengatur, memelihara, menumbuhkembangkan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran.

3. Bahwa pendidik itu memiliki kelebihan ilmu dari peserta didiknya.

4. Bahwa pendidik itu terus menerus mengendalikan aktivitas paedagogisnya pada garis yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dengan demikian, maka definisi pendidik adalah: pihak yang mempengaruhi orang lain (peserta didik) dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, agar seseorang menjadi baik di atas garis yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

C. Sifat-sifat Pendidik Muslim

Tugas sebagai pendidik merupakan tugas yang mulia dan luhur. Selain itu juga merupakan tugas yang berat. Ia merupakan model manusia etik, betapapun ia harus bisa ditiru (digugu lan ditiru). Jika terpaksa melakukan kesalahan, ia harus tetap bisa ditiru, ia harus berani minta maaf, memperbaiki dirinya.25)

Pendidik merupakan spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didiknya. Ia juga merupakan pemimpin bagi peserta didiknya, menjadi idola sekaligus merupakan kepercayaan peserta didiknya. Bahkan bagi peserta didik yang masih muda usianya, pendidik merupakan sumber kebenaran yang tidak pernah berbuat salah.

Kepribadiannya memiliki pengaruh yang besar bagi pembentukan akal dan jiwa peserta didiknya. Dalam konteks ini, 'Uqbah bin Abī Sufyān berkata kepada pendidik anaknya, sebagai berikut:

Hendaknya yang pertama-tama kau lakukan sebelum memperbaiki (mendidik) anakku adalah, perbaikilah dirimu. Karena sesungguhnya mata mereka senantiasa tertuju pada matamu. Maka yang baik di sisi mereka adalah apa yang engkau anggap baik, sedang yang jelek di sisi mereka adalah apa yang engkau anggap jelek.26)

Oleh sebab itu, bagi seorang pendidik dituntut agar memiliki sifat-sifat tertentu yang merupakan syarat baginya sebelum menjadi pendidik.

Sebenarnya, telah banyak para ahli yang merumuskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik muslim, misalnya sebagai berikut:

1. Muhammad Atiyah al Abrasyī, merumuskan sebagai berikut:

a. Zuhud tidak mengutamakan materi dan melakukannya karena Allah SWT. Seorang pendidik dalam pendidikan Islam, hendaknya tidak memiliki sifat materialistis, tidak rakus terhadap dunia dan tidak mengukur segala sesuatu dengan materi. Meskipun demikian tidak berarti tidak mau dan tidak menerima kekayaan dunia dari pekerjaannya.

b. Kebersihan diri. Seorang pendidik harus bersih, baik pisik maupun psikisnya.

c. Ikhlas dalam pekerjaan. Seorang pendidik harus memiliki keikhlasan, sebab keikhlasan merupakan jalan menuju sukses. Termasuk ikhlas adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Melakukan apa-apa yang dikatakan dan tidak malu mengatakan tidak tahu, bila ada yang tidak diketahuinya.

d. Suka pemaaf. Seorang pendidik harus bersifat pemaaf terhadap peserta didiknya, ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati dan jangan pemarah karena hal-hal yang kecil.

e. Seorang pendidik merupakan seorang bapak sebelum menjadi pendidik. Seorang pendidik harus mencintai peserta didiknya seperti mencintai anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan keadaan anak kandungnya sendiri.

f. Harus mengetahui tabiat peserta didik. Seorang pendidik harus mengetahui perbedaan masing-masing peserta didiknya, agar tidak tersesat dalam menjalankan tugasnya.

g. Harus menguasai mata pelajaran. Seorang pendidik harus sanggup menguasai mata pelajaran yang diajarkannya dan terus menerus mendalaminya dengan memperluas pengetahuannya.27)

2. Abdurrahman an Nahlawī, menyebutkan sebagai berikut:

a. Hendaknya tujuan, tingkah laku dan pola pikir pendidik bersifat rabbani. Seorang pendidik harus menjadikan Tuhan sebagai tempat berangkat dan kembalinya segala aktivitasnya.

b. Memiliki sifat ikhlas. Seorang pendidik dengan keluasan ilmunya, hendaknya berniat hanya untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.

c. Hendaknya memiliki sifat sabar. Seorang pendidik harus bersabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didiknya.

d. Hendaknya memiliki sifat jujur. Seorang pendidik harus jujur dalam menyampaikan apa yang diajarkannya. Jangan menyembunyikan ketidaktahuannya, jika memang tidak tahu. Ia harus terus menerus konsekwen dan komitmen kepada kejujuran.

e. Hendaknya senantiasa membekali diri dengan ilmu. Seorang pendidik harus senantiasa memperdalam pengetahuannya, agar senantiasa dapat dengan mudah dan leluasa menyampaikan ilmunya.

f. Hendaknya mampu menggunakan beberapa metode me-ngajar. Seorang pendidik akan dapat dengan mudah menyampaikan ilmu, nilai, norma, dan kecakapan, jika ia dapat menggunakan metode dengan tepat.

g. Hendaknya mampu mengelola peserta didiknya. Seorang pendidik harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara tepat dan proporsional. Dengan demikian pendidik tidak akan bersikap keras dalam kondisi yang semestinya bersikap lunak, begitu pula sebaliknya.

h. Hendaknya mengetahui keadaan psikis peserta didiknya. Pengetahuan seorang pendidik terhadap kejiwaan peserta didiknya akan memudahkan kegiatan belajar mengajar. Sebab dengan demikian ia dapat dengan mudah memperlakukan peserta didiknya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

i. Hendaknya memiliki kepekaan dalam mengantisipasi perkem-bangan yang terjadi. Seorang pendidik harus mengantisipasi setiap perkembangan, gejolak yang terjadi, baik pada peserta didiknya maupun dilingkungannya. Menganalisis, memberikan pemecahan dan jalan keluar.

j. Hendaknya memiliki sifat adil. Seorang pendidik harus memperlakukan sama terhadap peserta didiknya. Jangan memilah-milah peserta didik kepada perlakuan istimewa dan tidak istimewa. Semua kebijaksanaan dan tindakannya ditempuh dengan jalan yang benar dan dengan memperhatikan setiap peserta didiknya.28)

3. Al Gazalī, menyebutkan sifat-sifat pendidik muslim sebagai berikut:

a. Memiliki sifat kasih sayang kepada peserta didik. Seorang pendidik muslim, harus berbelas kasih kepada peserta didiknya, seperti ia berbelas kasih kepada anak kandungnya sendiri.

b. Mengikuti sahabat syara', yaitu Rasullah SAW. Seorang pendidik tidak mencari ganjaran atau gaji atau terima kasih dengan perbuatannya. Tetapi melakukannya semata karena Allah dalam rangka mencari kedekatan denganNya.

c. Tidak meninggalkan nasehat kepada peserta didik, dengan melarang mempelajari sesuatu tingkat, sebelum berhak kepada tingkat itu. Seorang pendidik harus membimbing peserta didiknya dari ilmu yang mudah ke yang sulit.

d. Tidak berlaku kasar kepada peserta didik. Seorang pendidik harus memperlakukan peserta didiknya dengan lunak, tidak membentak, menyindirnya dengan halus bila berbuat salah.

e. Tidak menjelek-jelekkan ilmu yang lain dihadapan peserta didik. Seorang pendidik tidak menghina atau melecehkan ilmu yang bukan bidangnya. Pendidik dalam bidang bahasa, tidak boleh melecehkan ilmu fiqh dan seterusnya.

f. Tidak mengajarkan sesuatu di luar kemampuan peserta didik. Seorang pendidik tidak memaksakan suatu ilmu kepada peserta didiknya di luar kemampuannya. Seperti peserta didik sekolah dasar, jangan diajar mata pelajaran sekolah menengah.

g. Memberikan atau mengajarkan pelajaran yang jelas dan tidak mengatakan, bahwa di balik yang diterangkan terdapat pengetahuan atau pembahasan yang lebih dalam. Seorang pendidik hendaklah menerangkan kepada peserta didiknya suatu pembahasan yang jelas. Jangan dikatakan kepada mereka, bahwa dibalik yang telah diterangkan ada pembahasan lagi yang lebih dalam. Sebab dengan demikian akan mengakibatkan berkurangnya minat, untuk memperdalam pelajaran atau ilmu yang telah dipelajari.

h. Hendaknya pendidik itu mengamalkan ilmunya. Seorang pendidik harus menyesuaikan antara ilmu dengan tindakannya. Mengamalkan apa yang diketahuinya, karena ilmu dilihat dengan mata hati dan amal perbuatan dilihat dengan mata kepala.29)

Sebenarnya apa yang telah dirumuskan oleh para ahli, tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik muslim, memiliki dua keadaan dalam proses pendidikan. Pertama adalah, pendidik dalam keadaan tidak berhadapan dengan peserta didik. Maksudnya, pendidik mendidik dirinya sendiri. Pada tahap ini setiap Muslim yang mukallaf (dibebani hukum) wajib mendidik diri sendiri. Sifat-sifat seperti: Zuhud, rabbani, sabar, 'alim (berilmu), adil, jujur, ikhlas dan sebagainya, merupakan sifat yang harus dimiliki dalam rangka mendidik diri sendiri.

Kedua adalah pendidik dalam keadaan berhadapan secara langsung (face to face) dengan peserta didiknya. Pada tahap ini, sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai syarat bagi setiap pendidik Muslim adalah sebagai berikut:

1. Sifat-sifat yang berkaitan dengan persyaratan fisik, meliputi:

a. Berakal sehat. Bermodalkan akal yang sehat, seseorang dapat melakukan perbuatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, Islam menafikan sangsi hukum bagi mereka yang tidak berakal, seperti: gila, lupa dan tertidur. Komunikasi antara pendidik dengan peserta didik akan berjalan dengan baik, apabila masing-masing pihak memiliki dan menggunakan akal yang sehat. Oleh sebab itu, berakal sehat merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik.

b. Kebersihan. Kebersihan, baik jasmani, pakaian maupun yang lain, akan mempengaruhi perhatian peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pendidik yang kurang memperhatikan kebersihannya, akan menjadi perhatian peserta didiknya. Dengan demikian akan mengganggu perhatian dan konsentrasi peserta didik dalam menangkap materi yang diajarkan kepadanya.

2. Sifat-sifat yang berkaitan dengan persyaratan psikis, meliputi:

a. Rabbani. Sifat rabbani bagi seorang pendidik akan memudah-kan dalam mengantarkan peserta didiknya kepada terbentuknya manusia berkepribadian muslim, sebab pendidik selalu menjadikan Tuhan sebagai referensinya. Tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya, selalu berpijak dari Tuhan dan untuk Tuhan. Hal ini sesuai dengan informasi Al-Qur'ān, sebagai berikut:30)

Dengan sifat rabbani ini, seorang pendidik mengabsahkan dirinya sebagai wakil Tuhan untuk mendidik yang lain.

b. Zuhud. Zuhud tidak berarti menolak materi, tetapi juga tidak mengukur segala sesuatu dengan materi. Kekayaan materi hanya merupakan sarana bagi pendidik Muslim untuk mencapai tujuan hidup. Mendidik manusia lain (peserta didik) bukan karena keinginan mengumpulkan materi kekayaan, melainkan karena keterpanggilan untuk menyampaikan risalah Tuhan.

c. Ikhlas. Seorang pendidik Muslim dalam melaksanakan tugas mengajar bukan karena keterpaksaan. Sifat ikhlas akan melahirkan pendidik yang penuh idealisme untuk membina pribadi dan masyarakat dengan benar. Ia mendidik dan mengajar manusia, semata-mata untuk mencari rida Allah. Bukan karena ingin dipuji, mendapatkan materi, jasa maupun yang lain. Dalam konteks ini, tidak berarti ia tidak boleh menerima imbalan jasa (materi) dari manusia yang dididik dan dari apa yang diajarkannya.

d. Pemaaf. Sifat pemaaf bagi seorang pendidik merupakan kendali dalam melaksanakan tugas kependidikan. Berhadapan dengan peserta didik yang nakal, ia tidak cepat naik pitam, bahkan memaafkannya. Justru dengan sifat pemaaf itulah ia akan dihormati dan disenangi oleh peserta didiknya. Keberhasilan dakwah Rasul SAW banyak disebabkan oleh sifat pemaaf yang melekat dalam diri beliau, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'ān surah Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:31)

Sifat pemaaf, oleh Al-Qur'ān juga disebut sebagai salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'ān dsurah Ali Imran (3) : 134 menyebutkan sebagai berikut:32)

Oleh sebab itu, setiap pendidik Muslim hendaknya memiliki sifat pemaaf, agar kegiatan pendidikannya dapat berhasil sebagaimana Rasul dalam mendidik ummatnya.

e. Jujur. Seorang pendidik hendaknya berkata dan bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya. Seorang pendidik Muslim hendaknya berani berkata tidak tahu, jika memang tidak tahu. Sifat jujur akan meningkatkan wibawa bagi pendidik, sebab dengan kejujuran itu, ia mengajar dan mendidik orang lain dengan apa adanya. Allah sebagai Yang Maha Pendidik memerintah hambaNya untuk berlaku jujur sebagaimana dalam firmanNya sebagai berikut:33)

f. Adil. Keadilan pendidik harus tercermin dan dimanifestasikan dalam sikap dan tindakannya, baik berupa pujian, hukuman, penilaian, perintah maupun larangan terhadap peserta didiknya. Memperlakukan peserta didiknya dengan tidak pilih kasih. Siapa yang bersalah harus dihukum dan yang benar harus dipuji. Sifat adil dimaksudkan memperlakukan peserta didiknya secara bijak sesuai dengan proporsinya masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Qur'ān surah al-Maidah (5) : 8 sebagai berikut:34)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'ān menekankan agar menjadikan keadilan itu sebagai ideal moral. Oleh sebab itu, setiap pendidik muslim hendaknya memiliki sifat adil ini.

g. Cinta. Kecintaan seorang pendidik Muslim kepada peserta didiknya, seperti kecintaannya kepada anak kandungnya sendiri. Dengan memiliki sifat kasih sayang ini, seorang pendidik akan memperlakukan peserta didiknya dengan lemah-lembut. Namun demikian tidak berarti, bahwa seorang pendidik tidak berbuat tegas kepada peserta didiknya. Sifat tegas tetap diperlukan, sebatas kewibawaan yang ada padanya.

Sifat-sifat yang berkaitan dengan persyaratan psikis, sebagaimana disebutkan di atas, tidak berarti bahwa hanya itu saja. Tetapi dengan menyebutkan tujuh sifat itu, dimaksudkan dapat mewakili sifat-sifat yang lain, seperti: memiliki sifat keteladanan, stabil dalam emosi, sabar, tidak mencela peserta didik dan sebagainya.

3. Sifat-sifat yang berkaitan dengan persyaratan didaktis, meliputi:

a. Mengetahui berbagai metode pengajaran dan dapat menggu-nakannya. Kemampuan menggunakan metode pengajaran atau metode pendidikan akan memudahkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Metode dan tujuan pendidikan, merupakan hubungan sebab akibat. Artinya, ketepatan menggunakan metode pendidikan, akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang pendidik muslim hendaknya memiliki pengetahuan tentang metode pendidikan.

b. Kemampuan mengelola peserta didik. Seorang pendidik hendaknya mengetahui cara menempatkan peserta didiknya ke dalam situasi belajar mengajar. Dengan demikian akan mudah baginya kapan pelajaran bisa dimulai dan kapan harus diakhiri.

Mengutip buku Teori Mengajar, yang ditulis oleh Agus Mirwan, dapat ditambahkan sifat-sifat berupa kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, sebagai persyaratan didaktis, meliputi:

1) Mampu memeragakan pengajaran

2) Mampu memberi kesempatan kepada peserta didiknya untuk selalu giat atau aktif, baik jasmani maupun rohani

3) Mampu menarik perhatian

4) Mampu mendasarkan pelajaran kepada apa yang telah diketahui oleh peserta didik

5) Mampu menghubungkan pelajaran sesuai dengan pemba-waan dan kemampuan peserta didik

6) Mampu menghubungkan pelajaran yang satu dengan yang lain (korelasi dan konsentrasi)

7) Mampu mengulang-ulang pelajaran, agar peserta didiknya senantiasa ingat materi yang telah diajarkan.35)

Dengan menampilkan paham Asy'ariyah dalam teologi Islam, tentang pengakuan bahwa Tuhan memiliki sifat karena perbuatanNya,36) wajib bagi setiap pendidik Muslim memiliki sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang dimaksud adalah yang termasuk dalam kelompok sifat Ma'ani, yaitu al Qudrah, al Iradah, al Ilmu, al Hayah, as Sama', al Basar dan al Kalam.37)

Subtansi sifat Tuhan, berbeda dengan subtansi sifat manusia (pendidik), karena memang Tuhan berbeda dengan manusia. Tetapi aktualisasi dari sifat-sifat itu, terdapat garis singgung persamaan, di balik adanya perbedaan. Kuasa (al Qudrah) bagi manusia, tentu berbeda dengan kuasa Tuhan. Berkehendaknya manusia akan berbeda dengan kehendak Tuhan. Ilmu manusia akan berbeda dengan ilmu Tuhan dan seterusnya.

Selanjutnya pendidik muslim, juga harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul Allah, sebab pendidik ---sebagai manusia yang berilmu--- merupakan pewaris para Rasul.

Sifat-sifat Rasul yang harus dimiliki oleh pendidik Muslim adalah: as Siddiq (benar dan jujur), al Amanah (dapat dipercaya), at Tablīg (menyampaikan), dan al Fatonah (cerdik dan bijaksana).38)

Pendidik muslim dalam kapasitasnya sebagai pewaris para Rasul, ia harus memiliki kebenaran atau kejujuran, kepercayaan, kemampuan menyampaikan dan kecerdikan serta kebijaksanaan seperti yang diwarisi, yakni para Rasul Allah. Dengan demikian kebersambungan tali hubungan antara Tuhan sebagai Yang Maha Pendidik dengan para Rasul sebagai utusanNya dan manusia (pendidik) akan terus terjalin secara utuh.

D. Kedudukan Pendidik

Dalam keseluruhan proses pendidikan, pendidik sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh atau mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Ia tidak saja berperan dalam menumbuhkembangkan peserta didik, melainkan ia juga yang membawa peserta didik kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, di tangan pendidiklah output dan outcome pendidikan itu bergantung.

Aktivitas paedagogis yang dilakukan oleh pendidik dengan jalan menumbuhkembangkan, membimbing, mengarahkan, memelihara potensi manusia (peserta didik), agar tetap condong dan sejalan dengan kehendak Tuhan, merupakan tugas yang luhur dan mulia. Oleh sebab itu, Islam sangat menghargai dan menghormati para pendidik.

Pendidik dalam kapasitasnya sebagai orang yang berilmu pengetahuan, ditempatkan oleh Tuhan dalam derajat yang lebih tinggi dari manusia yang lain, walaupun sama-sama beriman. Allah berfirman dalam kitab suciNya, surah al-Mujadilah (58) : 11 sebagai berikut:39)

Salah satu asbāb an nuzūl dari ayat di atas, adalah berkenaan dengan suasana di majlis ta'līm Rasul, di mana para sahabat berdesakan atau berebutan tempat untuk mendengarkan nasehat beliau. Akibatnya, sahabat yang datang terlambat tidak kebagian tempat. Maka Allah mendidik mereka, agar melonggarkan tempat bagi yang lain. Karena dengan demikian, Allah akan memperluas tempatnya di sorga.40)

Ketaatan mereka dengan perintah, karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki, menyebabkan terangkatnya derajat mereka. Tuhan mengangkat mereka secara khusus beberapa derajat dalam kemuliaan dan ketinggian tempat tinggal.

Nabi Muhammad SAW bersabda, sehubungan dengan penghormatan Islam kepada para pendidik, sebagai berikut:

Artinya : Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan para malaikatNya serta semua penghuni langit dan bumiNya, hingga semut yang ada di dalam lobangnya dan ikan di dalam laut, tentu akan memintakan rahmat bagi pendidik manusia kepada kebaikan.41)

Al Gazali melukiskan kemuliaan para pendidik dengan perum-pamaan matahari yang menyinari jagad raya dan dirinya sendiri bercahaya. Mereka ibarat minyak kasturi yang harumnya dinikmati oleh yang lain, sedang ia sendiri harum. Merekalah yang disebut besar di kolong kerajaan langit.42)

Jika dilihat dari sisi peran pendidik dalam mendidik manusia agar menjadi baik, maka kedudukannya sama dengan kedudukan seorang Rasul. Tetapi juga harus diakui, bahwa seorang Rasul adalah manusia istimewa yang mendapatkan wahyu dari Tuhan.

Garis singgung persamaan antara pendidik dengan para Rasul/Nabi, disinyalir oleh Rasul SAW dalam salah satu sabdanya, bahwa "Ulama' itu adalah pewaris para Nabi". Ulama' adalah termenologi ilahiyah yang hanya dapat dimengerti penjabarannya melalui informasi wahyu. Dalam surah al-Fātir (35): 28 disebutkan bahwa "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah para ulama".

Ulama merupakan bentuk jama' (plural) dari kata 'ālim, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dengan demikian sudah sepantasnya orang yang berilmu itu mewarisi para Nabi untuk mendidik manusia kepada jalan Allah.

E. Urutan Pendidik

Al Gazalī dalam al Qistas al Mustaqim, sebagaimana dikutip oleh Roihan Achwan, menyebutkan bahwa Allah sebagai pendidik pertama, Jibril sebagai pendidik kedua dan Rasulullah sebagai pendidik ketiga.43)

Allah sebagai Yang Maha Pendidik menduduki rangking pertama, karena Dialah yang mendidik semua makhluk. Malaikat Jibril mendidik Rasulullah dan Rasulullah mendidik umatnya. Dengan demikian, manusia biasa menduduki urutan keempat dalam konsep pendidikan Islam. Berdasarkan hirarkhi pendidik seperti di atas, nampaknya menjadi sebuah keharusan bagi manusia sebagai pendidik menghadirkan bayangan Tuhan dalam dirinya.

Artikel 14 :

DAMPAK PERILAKU RELIGIUS DALAM PEMBENTUKAN ETIKA SISWA
A. Latar Belakang

Merebaknya isu-isu moral di kalangan remaja seperti penggunaan narkoba, tawuran pelajar, pornografi, perkosaan, merusak milik orang, merampas, menipu, mencari bocoran soal ujian, perjudian, pelacuran, pembunuhan, dan lain-lain sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana, karena sudah menjurus kepada tindak kriminal. Kondisi ini sangat memprihatinkan masyarakat khususnya para orang tua dan para guru (pendidik), sebab pelaku-pelaku beserta korbannya adalah kaum remaja, terutama para pelajar dan mahasiswa.

Banyak orang berpandangan bahwa kondisi demikian diduga bermula dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Pendidikanlah yang sebenarnya paling besar memberi kontribusi terhadap situasi seperti ini. Masalah moral yang terjadi pada siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama namun juga menjadi tanggung jawab seluruh pendidik.

Apalagi jika komunitas suatu sekolah terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras. Berbagai konflik akan dengan mudah bermunculan. Jika kondisi semacam ini tidak di atasi maka akan timbul konflik-konflik yang lebih besar. Akibatnya masalah moral, etika akan terabaikan begitu saja.

Padahal tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang mempunyai kepribadian, beretika, bermoral, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya seperti yang disarikan dari UU No 20. tahun 2003, bab II, pasal 3, bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab belum terwujud.

Untuk itu perlu ditanamkan sikap jujur, saling menghargai, bertoleransi dalam diri setiap siswa, karena sikap ini mempunyai dampak luas bagi kehidupan orang lain dalam masyarakat dan negara. Dampak yang luas dan serius ini dapat dirasakan sejak Juli 1997 hingga sekarang. Krisis yang berkepanjangan tersebut tidak hanya krisis moneter dan ekonomi saja, tetapi sudah menjadi krisis multidimensi, yaitu menyentuh banyak bidang, termasuk krisis kepemimpinan, kepercayaan, dan moral (Indah dkk, 2003:14). Sikap jujur, bertoleransi, berdisiplin akan menjadi budaya masyarakat bangsa apabila perilaku religius menjadi kebiasaan sehari-hari. Perilaku religius akan mendekatkan insan manusia terhadap Tuhannya sehingga dapat meningkatkan iman dan takwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan mendasar yang hendak ditelaah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dapat dilakukan sebagai pendidik pada anak didiknya dalam membiasakan berperilaku religius?

2. Dampak apa sajakah dari perilaku religius yang tampak dalam pembentukan etika siswa?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan makalah

Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk:

a. Mendeskripsikan tindakan pendidik dalam menumbuhkan kebiasaan berperilaku religius.

b. Mendeskripsikan dampak perilaku religisu dalam pembentukan etika siswa.

2. Manfaat penyusunan makalah

Penyusunan makalah ini bermanfaat secara:

a. Teoretis, untuk mengkaji kebiasaan perilaku religius di sekolah dasar dalam menumbuhkan etika bagi peserta didik.

b. Praktis, bermanfaat bagi:
(1) para pendidik agar pendidik dapat menanamkan perilaku religius dalam membentuk etika peserta didik
(2) dosen, untuk mempersiapkan para pendidik agar memahami tentang pembiasaan perilaku di sekolah dasar yang dapat membentuk etika peserta didik.
(3) mahasiswa agar memahami tentang pembiasaan perilaku di sekolah dasar yang dapat membentuk etika peserta didik.

II. PEMBAHASAN

A. Perilaku Religius

Perilaku religius merupakan perilaku yang dekat dengan hal-hal spiritual. Perilaku religius merupakan usaha manusia dalam mendekatkan dirinya dengan Tuhan sebagai penciptanya. Religiositas merupakan sikap batin seseorang berhadapan dengan realitas kehidupan luar dirinya misalnya hidup, mati, kelahiran, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebaginya (Indah dkk, 2003:17). Sebagai orang yang ber- Tuhan kekuatan itu diyakini sebagai kekuatan Tuhan. Kekuatan tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan hidup seseorang apabila ia mampu menemukan maknanya. Orang mampu menemukannya apabila ia berani merenung dan merefleksikannya.

Melalui refleksi pengalaman hidup memungkinkan seseorang menyadari memahami, dan menerima keterbatasan dirinya sehingga terbangun rasa syukur kepada Tuhan sang pemberi hidup, hormat kepada sesama dan lingkungan alam. Untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai religius seperti ini tidaklah mudah.

Pembelajaran moral yang dapat dilakukan menggunakan model terintegrasi dan model di luar pengajaran. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara guru sebagai tim pengajar dengan pihak-pihak luar yang terkait.

Nilai-nilai religiositas ini dapat diajarkan kepada siswa melalui beberapa kegiatan yang sifatnya religius. Kegiatan religius akan membawa siswa pada pembiasaan berperilaku religius. Perilaku religius akan menuntun siswa untuk bertindak sesuai moral dan etika.

Antara moral dan etika sebenarnya tidak sama. Moral adalah hal yang mengatakan bagaimana kita hidup. Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya fikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik (Suseno, 2000:14-17)

Moral dan etika dapat dipupuk dengan kegiatan religius seperti yang sudah dilakukan di SD Anjasmoro 01-02, Semarang. Kegiatan religius yang dapat diajarkan kepada siswa di sekolah tersebut yang dapat dijadikan sebagai pembiasaan, diantaranya:
(1) berdoa atau bersyukur,
(2) melaksanakan kegiatan di mushola
(3) merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan agamanya,
(4) mengadakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya.

Berdoa merupakan ungkapan syukur secara langsung kepada Tuhan. Ungkapan syukur dapat pula diwujudkan dalam relasi seseorang dengan sesama, yaitu dengan membangun persaudaraan tanpa dibatasi oleh suku, ras, dan golongan. Kerelaan memberikan ucapan selamat hari raya kepada teman yang tidak seiman merupakan bentuk-bentuk penghormatan kepada sesama yang dapat dikembangkan sejak anak usia sekolah dasar. Ungkapan syukur terhadap lingkungan alam misalnya menyiram tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan memperlakukan binatang dengan baik.

Berbagai kegiatan di mushola sekolah juga dapat dijadikan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku religius. Kegiatan tersebut di antaranya salat dzuhur berjamaah setiap hari, sebagai tempat untuk mengikuti kegiatan belajar baca tulis Al Quran, dan salat Jumat berjamaah. Pesan moral yang didapat dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa untuk berperilaku sesuai moral dan etika.

Kegiatan lain yang dapat membentuk moral dan etika dari perilaku religius yaitu merayakan hari besar sesuai dengan agamanya. Untuk yang beragama Islam momen-momen hari raya Idul Adha, Isra Mikraj, Idul Fitri dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Begitu juga bagi yang beragama Nasrani, perayaan Natal dan Paskah akan dapat dijadikan momen penting untuk menuntun siswa agar bermoral dan beretika.

Sekolah juga dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan lainnya diwaktu yang sama untuk agama yang berbeda, misalnya kegiatan pesantren kilat bagi yang beragama Islam dan kegiatan rohani lain bagi yang beragama Nasrani maupun Hindu. Kegiatan religius lainnya dapat juga ditumbuhkan melalui kegiatan berkemah. Kemah religius misalnya dengan menghadirkan dai cilik bagi yang beragama Islam dan mendatangkan buder bagi yang beragama Nasrani.

Dengan demikian akan tumbuh toleransi beragama, saling menghargai perbedaan, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis, tentram dan damai. Siswa akan merasakan indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Mereka akan merasa bahwa semua adalah saudara yang perlu dihormati, dihargai, dikasihi, dan disayangi seperti keluarga sendiri.

B. Dampak Perilaku Religius dalam Menumbuhkan Etika

Pembiasaan berperilaku religius di sekolah ternyata mampu mengantarkan anak didik untuk berbuat yang sesuai dengan etika. Dampak dari pembiasaan perilaku religius tersebut berpengaruh pada tiga hal yaitu: (1) Pikiran, siswa mulai belajar berpikir positif (positif thinking). Hal ini dapat dilihat dari perilaku mereka untuk selalu mau mengakui kesalahan sendiri dan mau memaafkan orang lain. Siswa juga mulai menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Mereka selalu terbuka dan mau bekerjasama dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras.

(2) Ucapan, perilaku yang sesuai dengan etika adalah tutur kata siswa yang sopan, misalnya mengucapkan salam kepada guru atau tamu yang datang, mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu, meminta maaf jika melakukan kesalahan, berkata jujur, dan sebagainya. Hal sekecil ini jika dibiasakan sejak kecil akan menumbuhkan sikap positif. Sikap tersebut misalnya menghargai pendapat orang lain, jujur dalam bertutur kata dan bertingkah laku.

(3) Tingkah laku, tingkah laku yang terbentuk dari perilaku religius tentunya tingkah laku yang benar, yang sesuai dengan etika. Tingkah laku tersebut di antaranya empati, hormat, kasih sayang, dan kebersamaan.

Jika siswa sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kebiasaan religius, kebiasaan-kebiasaan itu pun akan melekat dalam dirinya dan diterapkan di mana pun mereka berada. Begitu juga sikapnya dalam berucap, berpikir dan bertingkah laku akan selalu didasarkan norma agama, moral dan etika yang berlaku. Jika hal ini diterapkan di semua sekolah niscaya akan terbentuk generasi-generasi muda yang handal, bermoral, dan beretika.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan tentang menumbuhkan etika melalui perilaku religius di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

a. Kegiatan religius di sekolah seperti:
(1) berdoa atau bersyukur,
(2) melaksanakan kegiatan di mushola
(3) merayakan hari raya keagamaan sesuai dengan agamanya,
(4) mengadakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya akan membiasakan perilaku religius. Perilaku religius tersebut dapat menuntun siswa untuk bertingkah laku sesuai etika.

b. Dampak dari pembiasaan perilaku religius dalam menumbuhkan etika yaitu terbentuknya sikap siswa dalam berpikir, berucap, dan bertingkah laku yang sesuai dengan etika.

B. Saran

Untuk membiasakan siswa berperilaku religius dan bertingkah laku sesuai dengan etika tidak mudah. Dalam hal ini diperlukan usaha yang kontinu, dan diperlukan kerjasama antara guru atau pendidik, orang tua, dan masyarakat

Artikel 15 :

MANOKWARI SERAMBI YERUSALEM
Endapan Nilai Universal

1. Pengantar

Tanah Rencong Aceh di ufuk barat nusantara dijuluki Serambi Mekkah, dan di Tanah Arfak Papua dijuluki Serambi Yerusalem. Kedua julukan ini memiliki jiwa dan semangat yang sama dalam membangun iman dan keyakinan yang sungguh bagi kehidupan masyarakat di Timur-Barat persada nusantara. Ujaran Serambi Mekkah atau Serambi Yerusalem (Manokwari kota Injil) sama-sama mengandung nilai-nilai keuniversalan tentang kebenaran, kedamaian dan cinta kasih yang sudah harus nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai keuniversalan misalnya, dapat diimplementasikan dalam larangan miras, larangan kegiatan seks komersial; larangan kegiatan publik yang menggangu kegiatan peribadatan.

2. Jiwa dan Semangat

Nafas yang segar melahirkan jiwa dan semangat bagi julukan Serambi Mekkah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan julukan Serambi Yerusalem 'Manokwari Kota Injil' yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jiwa dan semangat yang mendasar dari filosofi otonomi khusus ini mengusung kearifan lokal yang diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jiwa dan semangat terintegrasi dalam nilai kekerabatan, yakni sebagai dasar untuk penamaan fasilitas publik dengan nama-nama tokoh masyarakat lokal yang berjasa bagi pemerintahan, pembangunan maupun tempat ibadah.

3. Endapan Nilai Universal

Endapan nilai religius yang nampak dalam kandungan julukan Serambi Mekkah dan Serambi Yerusalem merupakan proyeksi makna pesan yang paling menonjol dalam dimensi keagamaan. Dewasa ini orang cenderung membedakan antara religi (religios) dari agama (religio, religion). Sehingga nilai religi sering dipertentangkan dengan ketidakberagamaan seseorang atau kelompok masyarakat. Namun, sesungguhnya nilai religius berkaitan dengan adanya kenyataan tentang merosotnya kualitas penghayatan seseorang atau kelompok masyarakat dalam beragama, atau berkaitan dengan hilangnya dimensi kedalaman dan hakikat dasar yang universal dari religi. Nilai religi memproyeksikan kebebasan untuk menjaga kualitas keberagamaan seseorang atau guyub tutur terhadap agama sebagai lembaga dan ajaran. Bagi seseorang atau umat yang beragama: Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya, intensitas keberagamannya tidak dapat dipisahkan dari keberhasilannya untuk membuka diri terus-menerus terhadap pusat kehidupan (kosmos).

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok atau umat agar mampu meraih nilai religius adalah dengan meningkatkan kepekaannya dalam menangkap simbol atau lambang-lambang untuk memperoleh pengalaman estetik dan pengalaman estetik itulah yang akan memperbaiki pengalaman religius (Hartoko, 1984:51).

Ada empat subnilai pada nilai religius yang akan ungkap dalam julukan Serambi Mekkah dan Serambi Yerusalem. Keempat subnilai itu dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Nilai Eksistensi Tuhan

Hubungan manusia dengan Tuhan dapat dipahami dalam wujud peristiwa-peristiwa, misalnya penciptaan langit dan bumi, terang dan gelap, siang dan malam, pagi dan petang, cakrawala, air, darat dan laut, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan dan bintang, binatang yang hidup di air, di darat dan burung-burung, manusia penguasa alam semesta dan pengultusan karya seni.

Berangkat dari pemahaman keuniversalan tentang nilai eksistensi Tuhan dalam keberagaman agama, yakni :

(1) dalam perspektif Islam, Allah adalah wujud tertinggi dan terunik. Dia adalah Zat Yang Mahasuci, Yang Maha Mulia, dari-Nya kehidupan berasa dan kepada-Nya kehidupan kembali. Allah dikatakan sebagai Pencipta, Akal Pertama, Penggerak Pertama, Penggerak Yang Tiada Bergerak, Puncak Cita dan Wajib al-wujud. Allah adalah tuntunan setiap jiwa manusia. Setiap manusia merasakan dan menyadari kehadiran-Nya;

(2) dalam perspektif Hindu, ketunggalan Tuhan adalah sumbu dimana filosofi Veda berputar. Tiada yang lain kecuali Tuhan sendiri yang memerintah dan mengatur seluruh alam semesta. Kekuasaan tertinggi hanya menjadi milik Sang Pencipta dari alam semesta ini. Veda suci menyatakan bahwa Tuhan, Sang Hyang Widhi sendiri adalah Tuan tak tertandingi dari seluruh ciptaan. Seluruh nyanyian, kidung pujian dan sembahyang untuk Dia. Sang Hyang Widhi itu tunggal, tapi namanya plural. Semua nama dan gelar (epithets) yang disebut dalam Veda ditunjukkan kepada Sang Hyang Widhi yang satu, yang adalah pencipta alam semesta;

(3) dalam perspektif Buddha, kehadiran Sang Buddha ditunjukkan secara simbolis dengan sebuah pohon (pencerahan), dengan sebuah stupa, dengan sebuah roda (Dharma). Kodrat Sang Buddha sebagai kesucian tertinggi atau ke-Buddha-an dapat dilukiskan dengan penuh arti, yang berbunyi: "Apa yang harus diketahui telah kuketahui, dan yang harus dikembangkan telah kukembangkan, Apa yang harus disingkirkan telah kuusingkirkan, maka akulah Sang Buddha."; dan

(4) dalam perspektif Kristen, paham Tritunggal atau Trinitas Injil masih menjadi aras utama dalam sendi-sendi ritual keagamaan baik dalam protestan maupun khatolik, yakni Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, atau disebut ke-Esa-an.

3.2 Nilai Kudus

Secara umum kudus adalah sesuatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Kudus tidak hanya terbatas pada agama saja tetapi banyak objek, baik yang bersifat keagamaan maupun dalam tindakan-tindakan, tempat-tempat, kebiasaan-kebiasaan dan gagasan-gagasan yang dapat dianggap sebagai kudus. Secara spesifik, kudus adalah sesuatu yang dilindungi, khusunya oleh agama terhadap pelanggaran, pengacauan dan pencemaran. Jadi kudus adalah sesuatu yang suci dan keramat (Dhavamony, 1995:87).

Berangkat dari pemahaman kesejagatan bahwa nilai kudus menjadi salah satu ciri yang terpenting dalam kegiatan religius, yakni :

(1) nilai kudus dalam perspektif Hindu, ada dalam Veda (pengetahuan suci), Bramana (formula suci dan realitas dunia), Dharma (hukum suci dan kewajiban suci), dan Mokhsa (pembebasan). Singkatnya, bagi Hinduisme yang kudus mencirikan pencarian menusia terhadap Yang Nyata, Terang, Yang Imortal, baik dalam dirinya sendiri maupun di dunia sekitarnya;

(2) nilai kudus dalam perspektif Buddha adalah yang tidak dilahirkan, tidak dibuat, tidak dijadikan atau tidak disusun, bisa dicapai melalui meditasi pada tingkat paling akhir. Jadi, yang kudus tidak dialami lewat gerak-gerak yang batiniah sekalipun, tetapi lewat ketenangan batin dan ketidakacuhan tubuh. Kekudusan yang paling ideal adalah seseorang yang hakikat jati dirinya digerakkan oleh hasrat untuk memperoleh penerangan penuh;

(3) nilai kudus dalam perspektif Islam adalah pengalaman hormat akan Allah yang mencakup pula kesalehan, ketertarikan dan ketergantungan total kepada-Nya. Semakin besar pengalaman akan Allah sebagai penciptaan alam semesta, semakin utuhlah pengalaman akan sifat-sifat kreatif, teratur dan belas kasihan-Nya. Iman merupakan pusat pengalaman Islam dan bentuknya berupa suatu keyakinan yang kuat terhadap pewartaan nabi;

(4) nilai kudus dalam perspektif Kristen merupakan pandangan bahwa Tuhan Yang Kuasa sebagai Sang Pencipta berada ditempat yang kudus dan umat manusia sebagai hamba-Nya yang melakukan perwujudan kekudusan itu lewat kewajiban manusia untuk mengabdi dan mencintai-Nya.

Dengan menampakkan kekudusan, objek apa pun, dapat dimaknai sebagai sesuatu yang kudus. Sebuah batu suci tetaplah sebuah batu, tak satu pun yang mampu membedakannya dari batu-batu lain. Tetapi ketika menjadi sebuah objek yang suci, maka ia memperoleh kualitas yang disebut suci atau kudus, dan mampu dibedakan dari kualitas batu yang lain.

3.3 Nilai Doa

Doa merupakan gejala umum yang ditemukan dalam semua agama. Dalam berbagai macam bentuknya, doa muncul dari kecenderungan kodrati manusia untuk memberi ungkapan dari pikiran dan rasa dalam hubungannya dengan yang Ilahi. Sebagai mana manusia berkomunikasi secara kodrati dengan manusia-manusia lainnya dalam berbicara, demikian pula dalam menyapa Ilahi dengan cara yang sama, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya (Dhavamony, 1995:241).

Doa merupakan suatu tindakan rekolektif dan bentuk pemujaan universal, dengan diam ataupun dengan bersuara, pribadi maupun umum, spontan maupun menurut aturan. Karena doa merupakan ungkapan religius yang paling khas dan satu-satunya tindakan religius yang berlaku untuk semua agama. Doa-doa biasanya dipandang sebagai perwujudan nyanyian yang paling kuat.

Berangkat dari pemahaman keuniversalan bahwa makna doa menjadi kerangka dan esensi pesan sebagai aras utama dalam kegiatan religius, yakni:

(1) nilai doa dalam perspektif Buddha bahwa satu-satunya hakekat yang dimiliki adalah meditasi, disamping doa-doa permohonan, permintaan dan penyembahan nama Buddha. Meditasi merupakan pendekatan utama mengenai agama. Tujuan tertinggi dari meditasi adalah penerapan. Meditasi dimaksudkan untuk memperkembangkan kesempurnaan spiritual, mengurangi akibat penderitaan, menenangkan pikiran, dan membuka kebenaran mengenai eksistensi dan hidup bagi pikiran;

(2) nilai doa dalam perpektif Hindu sebagai bentuk pemujaan yang paling mujarab dalam rangka pencapaian kebebasan dari lingkaran kelahiran kembali. Selain doa, Dhavamony (1995:225) menyebutkan doa yang paling terkenal dan paling mujarab adalah Gãyatri: Biarlah kami merenungkan kemuliaan Tuhan yang amat mulia, Savitri, Semoga Ia menggerakkan pikiran-pikiran kami. Kehidupan agama Hindu terdiri dari pemujaan dan meditasi yang merupakan tahapan-tahapan dalam pengalaman akan Tuhan. Pemujaan merupakan bagaian ritual dan meditasi dari bentuk doa;

(3) nilai doa dalam perspektif Islam sebagai bentuk pemenuhan kerinduan kodrati dari hati manusia untuk mencurahkan cinta dan rasa syukur kepada pencipta. Doa umumnya dapat dimasukkan dalam tiga kategori: pujian dan ucapan syukur, penyesalan, serta permohonan. Al-Quran menganjurkan umatnya untuk "setia" dalam doa;

(4) nilai doa dalam perspektif Kristen sebagai "penantian" yaitu penantian akan jawaban yang akan Tuhan berikan, atau apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Dalam doa diharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Diyakini bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang diminta dengan jalan bersabar, bertekun, dan setia.

3.4 Nilai Keselamatan

Soteriologi 'ajaran keselamatan' mengajarkan bahwa manusia saat ini sedang berada dalam situasi bahaya rohani terkutuk dalam kehancuran secara spiritual yang membutuhkkan keselamatan. Agama menawarkan keselamatan, baik dalam arti pembebasan dan kejahatan dan akibat-akibat kejahatan maupun dalam arti mencapai keadaan bahagia sempurna yang mengatasi waktu, perubahan, dan kematian (Dhavamony, 1995:294).

Berangkat dari pemahaman kesejagatan bahwa makna keselamatan menjadi salah satu ciri dan upaya dalam semua agama untuk menyingkirkan yang jahat dan menjadi satu dengan Ilahi, serta usaha untuk mewujudkan yang Ilahi. Pemahaman kesejagatan tentang makna keselamatan ini hadir dalam setiap kegiatan religuis, yakni:

(1) nilai keselamatan dalam perspektif Hindu menjadi kunci utama seperti Moksha atau Mukti. Keselamatan adalah buah pengetahuan. Adapun pengetahuan itu adalah kerendahan hati, kesederhanaan, tidak melukai, pengampunan, pengekangan diri, ketulusan hati, hormat pada guru, kemurnian, keteguhan, kebebasan dari keinginan yang melekat dan dari egoisme, penghargaan terhadap penyakit-penyakit manusia, cinta bakti kepada Tuhan, dan hubungan antara jiwa dan jati diri yang maha tinggi;

(2) nilai keselamatan dalam perspektif Buddha merupakan penerimaan masuk ke Tanah Murni dan sarana-sarana untuk memperolehnya adalah iman pada Amida sebagai penyelamat. Keselamatan sebagai pengumpulan anugrah tak terbatas dalam Inkarnasi-Inkarnasi-Nya yang tak terhitung. Ia akan mengalihkan anugrah-anugrah ini kepada makhluk-makhluk inderawi yang masih terbelenggu pada penderitaan dan kemalangan supaya dengan pertolongan ini mereka dapat masuk ke Tanah Murni;

(3) nilai keselamatan dalam perspektif Islam merupakan jalan umum bagi seorang Muslim dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan teladan Rasul, serta menaati hukum. Keselamatan dapat diperoleh dengan melaksanakan imannya dan menjalankan pujaan (doa ritual, Ramadan, dan Ziarah) dengan memperhatikan kaum miskin. Jadi, bagi Islam tidak ada keperluan penebusan, tidak ada metode pertobatan lewat jalan penebusan;

(4) nilai keselamatan dalam perspektif Kristen merupakan upaya untuk mendapatkan kedamaian sebagai wujud bimbingan dari Tuhan. Keselamatan Kristiani digambarkan sebagai sebuah zaman kebebasan dari semua perbudakan maupun sebagai kebebasan hidup sejati dan benar. Kebutuhan akan kedamaian dari Tuhan merupakan wujud nilai rasa spiritual yang tinggi terhadap keberadaan-Nya. Kedamaian, kesejahteraan yang datang dari Tuhan, mampu melampaui segala kekuatiran dan kebimbangan. Keselamatan dapat ditemukan dalam hati sanubari setiap umat manusia sebagai upaya menjawab apa yang berhubungan dengan kebebasan hari esok.

pendidikan pelayanan khusus

2009-05-26T08:40:00.000-07:00

Artikel 1 :

Senin, 2009 Mei 25
Pendidikan Layanan Khusus untuk Daerah-daerah Bencana
Jakarta, Kompas - Model pendidikan di daerah pascabencana gempa bumi dan tsunami Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) hendaknya disertai kebijaksanaan dan perlakuan khusus, mengingat situasinya sangat tidak normal dibandingkan daerah-daerah lainnya. Perlakuan serupa juga harus diberikan kepada daerah-daerah yang sebelumnya dilanda gempa bumi, seperti Alor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nabire di Papua.Pendidikan layanan khusus bisa diwujudkan antara lain dengan membangun sekolah berasrama atau pesantren. Terhadap siswa dan mahasiswa yang kehilangan dokumen dalam melanjutkan pendidikan, seperti ijazah dan rapor, harus diberikan kemudahan administratif.Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Nasional di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi tersebut secara khusus membahas langkah-langkah penanganan pascabencana alam di NAD dan Sumut, serta Papua dan NTT.Pada kesempatan itu, Mendiknas Bambang Sudibyo antara lain didampingi Sekjen Depdiknas Baedhowi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, dan Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro.Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin menegaskan, pendidikan layanan khusus di daerah bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi: pendidikan layanan khusus diberikan kepada peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.Berkaitan dengan itu, Mendiknas telah menyiapkan langkah-langkah penanganan jangka pendek (1-6 bulan) dan jangka panjang (4-5 tahun). Penanganan jangka pendek bertujuan memulihkan kembali kelangsungan proses pembelajaran dalam situasi darurat. Tahapan ini mencakup pendidikan formal (persekolahan) dan non formal (luar sekolah).Pada jalur formal, Depdiknas sedang membangun sekolah tenda dengan kapasitas 40 orang per kelas. Setiap kelas ditangani tiga orang guru. Sekolah darurat didirikan di sekitar lokasi pengungsian sehingga kegiatan belajar-mengajar sudah bisa dimulai paling lambat 26 Januari 2005.Guru bantuKhusus untuk wilayah NAD, Depdiknas juga segera mengisi kekurangan tenaga guru yang meninggal akibat bencana. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi mengatakan, pada tahap awal, guru bantu yang ditugaskan di NAD tidak lain adalah para guru bantu yang baru saja dikontrak untuk daerah itu."Kebetulan, pada akhir 2004, di NAD telah dikontrak sekitar 3.000 guru bantu. Untuk sementara mereka itulah yang diterjunkan mengisi kekurangan guru di daerahnya," ujar Indra.Ia menambahkan, jumlah yang dibutuhkan untuk bertugas di sekolah-sekolah darurat di sekitar kamp pengungsi sekitar 2.800 orang. Daripada gegabah mengontrak guru bantu baru, akan lebih efektif jika guru yang sudah telanjur dikontrak tadi difungsikan secara optimal.Lagi pula, secara sosio-kultural, para guru bantu tersebut sudah paham situasi masyarakat Aceh. Peran ganda mereka sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat hidup para murid dan guru agar bisa melupakan trauma bencana."Jika nanti ternyata masih dibutuhkan tambahan guru bantu, tentu ada perekrutan guru bantu sesuai jumlah yang dibutuhkan," ujar Indra.Jumlah yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah sekolah darurat maupun sekolah permanen yang didirikan pascabencana. Sekolah darurat maupun sekolah permanen yang dibangun itu mungkin hanya 70-80 persen jumlahnya dari sekolah yang rusak. Sebab, dua-tiga sekolah yang kekurangan murid dapat digabung jadi satu.Pada jalur nonformal, Depdiknas dan para relawan dalam situasi darurat belakangan ini memberikan layanan pendidikan untuk membangkitkan semangat hidup para korban di kamp-kamp pengungsi. Layanan yang dimaksud berupa program pendidikan anak usia dini bagi usia 0-6 tahun, taman bacaan masyarakat bagi anak usia 7-18 tahun, serta kecakapan hidup bagi usia 18 tahun ke atas.Kepada pers seusai rapat, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan di daerah bencana akan tetap dilakukan. Karena situasinya tidak normal, waktu ujian akhir dan standar soalnya tentu dirancang khusus.Meski begitu, Mendiknas mengisyaratkan akan tetap menerapkan standar angka kelulusan secara nasional. "Ibarat net untuk main voli, standar kelulusan itu harus tetap distandarkan. Kalau netnya kerendahan, semua orang nanti bisa men-smash," katanya.Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya gempa dan tsunami, Komisi X meminta Depdiknas memperkaya muatan kurikulum SD hingga perguruan tinggi mengenai langkah antisipasi.Berkait dengan penggunaan anggaran untuk pemulihan kegiatan pendidikan, Komisi X menekankan prinsip kehati- hatian. Depdiknas diminta melaporkan secara rinci jumlah dan asal bantuan serta rencana alokasinya. Paling lambat Februari 2005, Depdiknas diminta mengajukan rencana menyeluruh dari rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah bencana. (NAR/INE).
Sumber: http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/14/humaniora

Artikel 2 :

BELAJAR DI RUMPUN BAMBU, GAYA SEKOLAH ANAK DAYAK MERATUS
Banjarmasin,1/5 (ANTARA)- Rindangnya pohon bambu Desa Hampang bagian dari Desa Urin, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi lokasi belajar puluhan anak masyarakat Dayak Pegunungan Meratus, kawasan setempat.
Beralaskan, dedaunan puluhan anak duduk sambil menulis dan membaca dibawah bimbingan guru kunjung yang datang dari desa non jauh dengan berjalan kaki hanya untuk memberikan pelajaran, bagaimana cara membaca, menulis dan menghitung.
Para anak sekolah yang juga harus datang berjalan kaki menempuh waktu tiga hingga lima jam menyusuri jalan setapak, naik dan turun gunung, melewati jeram, lembah serta jalan bersemak ada onak dan duri, membuat waktu belajar sekolah yang disebut Sekolah Dasar (SD) Kecil tak bisa ditentukan begitu saja.
Anak-anak itupun bersekolah setelah membantu orang tuanya menggarap ladang tugalan (sawah padi gunung) atau menyadap karet serta mencari damar.
“Bagi kami apapun fasilitas yang tersedia tak masalah, yang penting bagaimana para anak pedalaman Kalimantan ini, setidaknya bisa membaca dulu,” kata Hijri seorang guru kunjung yang bersedia melajari para anak masyarakat terisolir tersebut.

foto bpost
Terdapat tiga guru kunjung yang bersedia mendatangi lokasi belajar SD kecil di kawasan yang berlembah itu, selain Hijri juga ada Sumardi selaku kepala sekolahnya, serta seorang guru lagi. Mereka memperoleh upah sekitar Rp400 ribu per bulan dari pemerintah.
Proses belajar itupun tak bisa disetiap hari hanya ditentukan hari-hari tertentu saja, dan belajarpun bisa bubar seketika saat turun hujan.
Pelajaran yang diajarkan para guru kunjung antara lain, adalah pelajaran bahasa Indonesia, matematika, biologi, PPKN, serta pelajaran agama Budha, karena sebagian besar warga setempat adalah agama nenek moyang mereka Kaharingan (kepercayaan animisme) yang hampir menyerupai agama Budha lalu kemudian sebagian warga memeluk agama Budha.
Dapau (40 th) ayah dari SD kecil yang juga penduduk setempat, merasa bangga adanya SD kecil itu, karena kehadiran sekolah khusus itu, maka sudah ada beberapa anak setempat bisa memnbaca dan menulis serta cara menghitung melalui pelajaran matematika.
“Sejak zaman dulu, baru sekarang warga kami bisa membaca dan menulis, diantaranya adalah anak saya,” kata Dapau didampingi warga lainnya yang berkerumun ketika berada di lokasi itu ikut hadir saat peresmian bangunan SD kecil oleh Bupati Balangan, Ir Sefek Effendi.
Bupati Balangan bersama, Ketua Umum PWI Pusat, Haji Tarman Azzam, Ketua PWI Kalsel Faturahman serta puluhan wartawan dan pejabat Balangan mendatangi lokasi masyarakat Dayak Meratus tersebut berkaitan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kalsel,Selasa (29/4) lalu.
Menurut Sefek Effendi kepada pers, belajar di bawah pohon bambu tersebut berlangsung selama enam bulan, setelah itu warga setempat bergotong royong membuatkan semacam pondokan dengan ruangan yang mampu menampung 20 murid sekolah.
Pondokan terbuat dari atap daun dan dinding bambu berlantaikan tanah, dibuat sedemikian rupa, disediakan bangku-bangku duduk yang memanjang terbuat dari batangan bambu pula.
Dengan fasilitas seadanya itulah kemudian para murid bisa belajar dengan lebih tertib, kata Sefek Effendi seraya menunjuk pondokan tersebut.
Pondokan yang merupakan SD kecil tersebut sempat digunakan beberapa bulan pula tetapi kini sudah tak dimanfaatkan lagi hingga mulai runtuh, dimana-mana atapnya berlubang dan tidak terawat lagi setelah dibangunkan gedung SD kecil yang lebih permanen dengan bahan kayu yang tak jauh dari lokasi tersebut.
Kedatangan Bupati ke areal penghasil karet alam, rotan, kemiri, damar, dan padi tugal (gogo) tersebut dalam rangkaian meresmikan gedung agak permanen SD kecil tersebut.
Di sekolah SD kecil itu menampung anak warga bukit (panggilan warga pedalaman) antara 15 hingga 20 orang per sekolah, dan mereka sekolah hanya sampai kelas tiga saja, setidaknya mereka sudah bisa menghitung dan membcaca.
Setelah mereka dinilai lulus di SD kecil itu barulah mereka bisa melanjutkan ke SD Negeri atau SD yang resmi sampai dengan lulus kelas enam.
Untuk melanjutkan hingga kelas enam anak anak itu bisa bersekolah ke SD terdekat seperti dibukota kecamatan Halong atau Awayan.
SD kecil ini terpaksa didirikan untuk menolong anak warga Dayak yang rumah tinggalnya begitu terpencar dari satu gunung ke gunung yang lain sehingga untuk mengajak mereka sekolah ke SD resmi agak sulit karena lokasi yang terpencer-pencar itu.
Oleh karena itu Pemkab Balangan berinisiatif mendirikan SD kecil di lokasi-lokasi tertentu agar anak itu bisa menjangkaunya, karena lokasi Pegunungan Meratus itu terpencar di wilayah itu maka didirikanlah enam lokasi SD kecil.
Saat presemian tersebut Ketua Umum PWI Tarman Azzam, bahkan sempat menjadi guru dadakan di sekolah yang menampung anak-anak Pegunungan Meratus itu.
Sekolah khusus yang diresmikan itu satu dari enam sekolah serupa di kawasan perbukitan Pegunungan Meratus Kabupaten Balangan. Selain di Desa Hampang SD kecil juga ada di desa Tengger, Desa Wayuanin, Desa Ajung, Palaran, serta Desa Lebero Sungkai.
Seluruh lokasi SD kecil itu menyebar di pegunungan Meratus tersebut, ada yang berdekatan dengan ibukota kecamatan Halong atau ibukota kecamatan Tebing Tinggi, dan Awayan.
Berdasarkan keterangan terdapat sekitar empat ribu Kepala Keluarga (KK) warga di kawasan perbukitan tersebut, dan dari jumlah itu sekitar 500 anak usia sekolah yang harus diberikan pelajaran agar mereka tidak lagi buta huruf seperti orang tua mereka.
Selain itu juga diberikan pelajaran paket A untuk warga yang sudah berusia di atas 15 tahun agar warga juga bisa membaca, melalui jasa guru kunjung tersebut.
Berdasarkan pemantauan ANTARA lokasi SD Kecil yang diresmikan tersebut terletak cukup jauh di Pegunungan Meratus, yakni jarak 22 KM dari Halong. sementara Halong sendiri berjarak sekitar 240 Km Utara Banjarmasin.
Banjarmasin Halong agaknya tak masalah karena tersedianya jalan darat yang memadai, hanya saja antara Halong menuju Pegunungan Meratus yang medannya sangat berat karena tak tersedia jalan darat memadai.
Untuk menempuh perjalanan tersebut, rombongan PWI Kalsel, dan Pemkab Balangan serta Ketua PWI Tarman Azzam harus menempuh perjalanan yang melelahkan, dengan jalan yang seadanya dan berliku-liku menempuh lembah dan gunung.
Bahkan mobil Tarman Azzam dan Bupati Balangan sempat amblas pada lokasi jalan yang rusak berat, karena jalan dari tanah yang belum ada pengerasan akibatnya jalan berlubang-lubang besar, becek, berlumpur dan berair.
Untung saja beberapa petugas sudah disiapkan untuk membantu mobil rombongan yang amblas di lokasi sulit tersebut sehingga perjalanan rombongan sampai ke tujuan.
Tak heran ketika sampai ke lokasi SD Kecil yang paling dekat dengan ibukota kecamatan itu, banyak anggota rombongan yang kelelahan, dan terpaksa istirahat dulu di bawah pepohonan sebelum mengikuti upacara peresmian SD kecil tersebut
Peresmian SD kecil itu dilakukan setelah selesainya peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diikuti ribuan masyarakat di lapangan Kota Halong yang sekaligus mencanangkan gerakan gemar membaca bagi masyarakat pedalaman Kalsel tersebut.

Sumber: inuddin.wordpress.com/2008/05/01/belajar-di-rumpun-bambu-gaya-sekolah-anak-dayak-meratus-2/

Artikel 3 :

Minggu, 2009 Mei 24
Dana Siswa Miskin Lamongan Rp 120.000 per Bulan
LAMONGAN, RABU - Besaran anggaran bantuan khusus siswa miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2009 direncanakan naik dari Rp 65.000 hingga menjadi Rp 120.000 per bulan per siswa. Jatah bantuan tersebut rencananya diberikan kepada 4.112 siswa SMA, SMK dan MA sama seperti tahun 2008 lalu.

Kepala Bagian Humas dan Informasi Komunikasi Lamongan Aris Wibawa, Rabu (7/1), mengatakan sampai saat ini Surat Keputusan (SK) alokasi bantuan khusus siswa miskin (BKSM) Lamongan untuk tahun 2009 belum turun. Untuk sementara, masih menggunakan acuan data BKSM yang lama sebanyak 4.112 siswa di 61 lembaga pendidikan setingkat SMA, MA dan SMK.

"Bantuan akan diterimakan selama 12 bulan dengan besaran sementara dibuat sama Rp 65.000 per siswa perbulan. Total anggaran BKSM mencapai Rp 3,207 miliar," kata Aris.

Dia mengatakan ada rencana kenaikan besaran dana BKSM dari semula diterimakan sama Rp 65.000 baik untuk siswa SMA, SMK maupun MA menjadi variatif. BKSM untuk siswa siswa naik menjadi Rp 90.000, dan Rp 120.000 untuk siswa SMK, sedang untuk siswa MA tetap Rp 65.000.

Sampai saat ini SK kenaikan besaran BKSM tersebut belum turun, sehingga Dinas Pendidikan Lamongan sementara ini masih mengacu pada ketentuan lama. "Besarnya besaran BKSM untuk siswa SMK dinaikkan dimungkinkan terkait dengan prioritas program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mengkonsentrasikan pada sekolah kejuruan dalam rangka menyiapkan angkatan kerja," kata Aris.

Aris menjelaskan program BKSM merupakan dana sharing antara APBN 40 persen, APBD Provinsi 30 persen dan APBD Kabupaten 30 persen. Pada prinsipnya BKSM dikucurkan agar jangan sampai ada siswa miskin, terutama tingkat SMA, MA dan SMK, tidak bisa sekolah dengan alasan tidak ada biaya.

Penyaluran BKSM dilakukan lewat lembaga sekolah untuk dikelola. Peruntukan BKSM bisa untuk pengadaan buku maupun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan peningkatan mutu kegiatan belajar sekolah. "Kalau diperlukan, BKSM bisa diperuntukkan membiayai transportasi sisw a miskin. Meski diperkenankan peruntukan uang transportasi tidak dilaksanakan karena dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan," katanya.

Aris menambahkan besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga naik. Berdasar surat dari Menteri Pendidikan Nasional besaran BOS akan naik dari Rp 21.000 menjadi Rp 33.000 per bulan per siswa tingkat SD. BOS untuk tingkat SMP naik dari Rp 29.500 menjadi Rp 37.500 per bulan persiswa. "Namun jatah alokasi BOS di Lamongan untuk berapa siswa belum ditentukan," ujarnya.
D

Artikel 4 :

Pendidikan Kesehatan Ibu Anak di Papua
TIMIKA, SABTU - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) - sebuah lembaga nirlaba bentukan PT Freeport Indonesia (PTFI) secara periodik memberikan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pedalaman Kabupaten Mimika, Papua khususnya kaum ibu dan anak-anak di wilayah Tembagapura.

"Pendidikan kesehatan bagi kaum perempuan khusus ibu-ibu dan anak-anak secara periodik diselenggarakan oleh Biro Kesehatan LPMAK di kawasan Tembagapura. Secara rutin kami menemui masyarakat di Kampung Tsinga, Aroanop, Banti, Utikini dan sejumlah kampung lain di dataran tinggi Tembagapura," kata salah seorang tenaga medis di RS Waa/Banti (RSWB) - sebuah RS milik LPMAK, dr. Milka Tiranda di Tembagapura, Sabtu.

Menurut dia, masyarakat setempat harus terus didampingi agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pendampingan itu melalui pendidikan kesehatan untuk kaum perempuan dan anak-anak khususnya para siswa di sekolah di SD dan SMP Banti.

Pendidikan kesehatan bagi anak-anak SD dan SMP Banti dilakukan pada setiap Jumat dengan topik kebersihan diri dan lingkungan, kebersihan gigi, makanan sehat, masalah kecacingan, tuberculosis, diare, malaria, HIV/AIDS, lakohol dan bahaya lainnya.

Sedangkan pendidikan kesehatan bagi kaum ibu di Kampung Banti dan Opitawak berlangsung pada setiap Rabu di gereja dengan topik yang sama seperti yang diberikan kepada para siswa SD dan SMP namun ditambah lagi dengan pentingnya imunisasi, pertumbuhan bayi dan anak, vitamin A dan meningitis.

"Di RSWB pun diberikan pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga khususnya penderita rawat jalan dan rawat inap serta keluarganya dengan topik antara lain radang paru, meningitis, kurang gizi, diare, tuberculosis, " kata mantan dokter PTT di Puskesmas Maripi, Manokwari, 1995-1997 itu.

Sedangkan untuk pelatihan kader Posyandu, targetnya adalah ibu-ibu di Kampung Banti, Opitawak dan Kimbeli.Program ini terjadwal tiga kali dalam setahun dengan topik pelaksanaan Posyandu berupa cara mencatat (registrasi), cara menimbang, cara mengisi Kartu Menuju Sehat (KMS) dan penyuluhan imunisasi.

"Secara rutin juga dilaksanakan bulan Vitamin A pada setiap Februari dan Agustus serta melakukan pelatihan imunisasi untuk kader," kata dr Tiranda yang mantan dokter di RSUD Fak Fak, Papua Barat tahun 2001-2004 itu.

LPMAK juga selain menggiatkan Pos Yandu juga memberikan pelatihan bagi ibu-ibu di Kampung Banti mengenai cara mengolah makanan tambahan. Makanan tambahan ini diberikan kepada anak-anak selain di rumah juga pada saat kegiatan di Posyandu.

Artikel 5 :

Bisnis Internasional, Program Studi Baru di Binus
JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun ini Universitas Bina Nusantara (Binus) membuka sebuah program studi baru di Binus International, yaitu Bisnis Internasional (International Business). Gelar yang diberikan oleh program ini adalah sarjana ekonomi dari Universitas Binus dan bachelor of arts dari mitra universitas mancanegara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Judi Arto, General Manager Marketing Bina Nusantara. Menurut Judi, salah satu keunikan program baru ini adalah pemberian gelar ganda dengan mitra universitas mancanegara atau gelar tunggal dengan pilihan belajar di luar negeri.

Dengan kurikulum yang komprehensif untuk mempersiapkan mahasiswa berkarier di bidang bisnis dan manajemen, fokus utama program ini adalah mengembangkan pemahaman tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia bisnis di pasar internasional.

"Selain itu juga mengenai pengembangan mata kuliah dan keterampilan lintas budaya, pengembangan keterampilan berkaitan dengan tempat bekerja, serta pengambilan keputusan melalui studi kasus," kata Judi.

Menurut Judi, kompetensi lulusan yang akan dihasilkan pun diharapkan memiliki keterampilan manajemen yang dibutuhkan untuk berkarier di bidang bisnis. "Lulusan program ini juga akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkarier di tempat kerja yang memiliki keberagaman budaya." kata Judi.

Bekerja Sebelum Wisuda

Judi menuturkan, saat ini jurusan yang tergolong paling diminati di Universitas Binus adalah Jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, Marketing Communication, Manajemen, dan Akuntasi. Selain itu, program Binus International yang menawarkan double degree (sarjana dan bachelor) juga banyak diminati oleh para calon mahasiswa.

Untuk tahun akademik 2009/2010, universitas yang memegang pengakuan manajemen mutu dari ISO 9001 dan Malcolm Baldrige ini sudah membuka pendaftaran sejak September 2008. "Pendaftaran mahasiswa baru akan kami buka sampai dengan Agustus 2009," kata Judi.

Menurut Judi, banyak cara dilakukan Binus untuk menciptakan daya tarik kampusnya di mata calon mahasiswa, salah satunya adalah pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) dengan proyek akhirnya berupa pembuatan sebuah business plan.

Selain itu, sebagai kampus yang temasuk dalam 50 Promising Indonesian Universities versi Dikti, setiap tahun kelembagaan Binus Career juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1.000 perusahaan dan menawarkan lebih dari 15.000 lowongan pekerjaan untuk mahasiswa dan para lulusan universitas ini. "Bahkan, menurut survey yang dilakukan oleh Binus Career, 72 persen lulusan Binus sudah bekerja sebelum mereka diwisuda," kata Judi.

Artikel 6 :

Pendidikan Seks Harusnya Dimulai dari Keluarga
JAKARTA, SELASA - Masalah seksual masih tabu untuk dibicarakan, baik dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga, sehingga banyak informasi keliru tentang pengetahuan seksual. Hal ini perlu segera dibenahi melalui pendidikan seksual sesuai usia dan pendidikan.

"Informasi mengenai seks banyak didapatkan dari media cetak dan elektronik yang sangat mudah diakses oleh anak-anak dan remaja, " kata ahli penyakit kulit dan kelamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Sjaiful Fahmi Daili, Selasa ( 25/11), di Jakarta.

Agar tidak memperoleh informasi keliru mengenai pengetahuan seksual, lanjut Sjaiful, materi pendidikan seksual seharusnya diperkenalkan dalam keluarga dan di luar lingkungan keluarga terutama di sekolah. Karena sebagian masyarakat masi h tabu berbicara mengenai seksual, banyak anak perempuan kebingungan ketika pertama kali mendapat menstruasi, ujarnya.

Pemberian pendidikan seksual bukan berarti membuka peluang untuk perilaku seks bebas, melainkan lebih menekankan mengenai perbedaan lelaki dan perempuan secara seksual, kapan terjadi pembuahan, apa dampaknya jika berperilaku seks tanpa dilandasi tanggung jawab termasuk risiko terkena infeksi menular seksual, kata Sjaiful.

Berbagai jenis infeksi menular seksual pada perempuan dan laki-laki dapat menyebabkan infeksi saluran reproduksi atau ISR dan komplikasi yang berlanjut. Hal ini terutama karena keterlambatan diagnosis dan penanganan yang tidak tepat. Apalagi, beberapa jenis infeksi menular seksual pada wanita tidak menimbulkan gejala khas, ujarnya.

Sjaiful menjelaskan, ditinjau dari segi usia ternyata pasien IMS yang paling menderita adalah kelompok usia muda, karena perilaku dan kondisi biologisnya yang belum matang. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok ini, khususnya para remaja yang selama ini terabaikan. Salah satunya, dengan mengenalkan pendidikan seksual disesuaikan umur dan pendidikan, kata dia.

Artikel 7 :

Pendidikan Khusus Korpaskhas TNI AU Paripurna
JAKARTA, SELASA — Komandan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Marsma Harry Budiono menutup dua pendidikan, Kursus Komandan Kompi dan Kursus Spesialisasi Bravo, di Wing III Diklat Paskhas, Pangkalan Udara TNI AU Sulaiman, Bandung, Selasa, (9/12).

Kedua jenis pendidikan berlangsung tiga bulan diikuti 18 orang prajurit Paskhas berpangkat perwira dari batalyon satuan jajaran Korpaskhas seluruh Indonesia (Sus Danki) dan 29 orang prajurit Paskhas (Sus Bravo).

Predikat siswa terbaik diperoleh Letda Pasukan David Dulinggomang dari Batalyon 461 Paskhas Jakarta dan Prada Laude Ronie dari Detasemen Bravo.

Dalam pidato sambutannya, Harry mengatakan, penyelenggaraan kedua jenis pendidikan kursus tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan prajurit Paskhas yang siap digunakan sesuai kemampuan untuk mendukung, baik tugas-tugas Korpaskhas, maupun tugas bersama satuan TNI lain.

Artikel 8 :

Upaya Pemberian Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak adalah buah hati dalam setiap keluarga. Tanpa anak, keluarga akan terasa sepi, gelap, dan tanpa warna. Tak heran jika ketemu teman lama yang pertama kali terlontar adalah pertanyaan berapa anakmu sekarang? Bukan berapa mobilmu, rumahmu atau yang lainnya.

Sering terdengar ungkapan anak adalah titipan dari yang Maha Pencipta, maka peliharalah dengan sebaik-baiknya, berilah tempat yang paling baik, jadikanlah manusia yang berguna karena anak itu terlahir suci adanya seperti kertas putih. Bagaimana kertas itu menjadi penuh warna tergantung pada orang tua dan lingkungan yang akan memberi warna maupun coretan pada kertas tersebut.

Interaksi anak dengan orang tua ketika di rumah, dengan guru dan teman ketika di sekolah dan dengan tetangga atau orang lain ketika di masyarakat akan membentuk berbagai karakter dalam diri anak tersebut. Ada yang pendiam, periang, egois, peramah, cerdas, bodoh, pemurung, sosial dan sebagainya. Semua karakter-karakter ini tentunya sebagai akibat dari proses pewarnaan pada diri anak.

Pada mulanya, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak cacat, baik cacat fisik maupun mental. Anak-anak yang cacat fisik sejak lahir, seperti tidak memiliki kaki atau tangan yang sempurna, buta warna, atau tuli termasuk anak berkebutuan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus kemudian berkembang menjadi anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Pengertian anak berkebutuhan khusus tersebut akhirnya mencakup anak yang berbakat, anak cacat, dan anak yang mengalami kesulitan.

Selama ini cara pandang terhadap anak berkebutuhan khusus, masih negatif maka pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus juga belum dapat memperoleh hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Persamaan hak sebenarnya telah diatur dengan berbagai perangkat perundangan formal, tetapi permasalahannya tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran peraturan yang ada, sehingga masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh haknya. Sehubungan dengan itu maka guru sebagai ujung tombak pendidikan formal perlu memberikan layanan secara optimal bagi semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan mendasar yang hendak ditelaah dalam makalah ini adalah bagaimana upaya memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus?

3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan upaya memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Penyusunan makalah ini bermanfaat secara teoretis, untuk mengkaji upaya dalam memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Secara praktis, bermanfaat bagi:
(1) para pendidik untuk memperhatikan dan memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus,
(2) mahasiswa agar memahami cara memberikan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus.

B. PEMBAHASAN

Always say you yes for children. Selalu berkatalah ya pada anak. Jarang didapati guru yang demikian ini. Rata-rata mereka melarang siswa-siswanya melakukan sesuatu. Contoh jangan manjat pagar nanti jatuh, jangan main api nanti terbakar dan sebagainya. Padahal siswa saat melakukan hal tersebut pada kondisi senang dengan hal baru, menemui keasyikan dan mencoba untuk belajar dari hal tersebut. Pada tarap belajar inilah nantinya akan timbul suatu kreativitas pada diri siswa tersebut. Mereka akan berhenti jika ternyata api itu panas, ataupun tidak akan melakukan lagi ketika mereka jatuh dari suatu pagar tersebut.

Larangan-larangan semacam ini tentunya dapat mematikan kreativitas siswa. Siswa akan selalu dalam lingkaran ketidaktahuan, ketakutan, tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Namun kadang guru sendiri tidak menyadari akan hal ini. Seharusnya untuk hal-hal baru seperti diatas siswa diberi kesempatan untuk mencoba melakukan sementara guru tetap memberi pengawasan sehingga siswa dapat bereksperimen dengan aman.

Guru tidaklah selalu bersikap sebagai petugas hukum di lingkungan sekolah. Di mana biasanya guru yang membuat peraturan. Kemudian mereka pula yang memberi sanksi atau hukuman pada siswanya, jika siswa melakukan suatu kesalahan, misalnya dengan disuruh lari mengitari halaman, berdiri di depan kelas, memukul dengan sabuk atau tindakan lain yang lebih mengarah pada hukuman fisik.

Sebenarnya guru dapat bersikap lebih demokratis pada siswa, mencoba membicarakan dengan siswa hal-hal apa saja yang baik dapat mereka lakukan, mana yang baik dan mana yang tidak. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengklarifikasi antara hal yang baik dan yang tidak untuk kemudian disusun sebagai suatu peraturan secara bersama dan demokratis. Dalam menentukan hukuman hendaknya juga dengan sikap yang demokratis. Cobalah siswa untuk menentukan hukuman sendiri sebagai sikap pertanggungjawaban terhadap kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Guru harus mampu menyediakan media untuk siswanya sebagai upaya untuk menelurkan siswa yang cerdas dan kreatif. Pernyataan tersebut selaras dengan teori teori pendekatan ekologis dan genetis yang diungkapkan oleh Spiel (1994), Oerter (1992), Scarr&Mc. Cartney (1982). Menurut pandangan mereka, perkembangan siswa selalu berupa interaksi antara bakat (genotip) dan lingkungan. Setidaknya ada tiga hasil interkasi genotip dan lingkungan (Kartono, tahun 1995:119).

Pertama, adanya hasil interaksi genotif-lingkungan yang bersifat pasif. Hal ini timbul karena guru memberi lingkungan yang sesuai dengan bakat mereka sendiri. Misalnya guru yang gemar musik akan selalu memberikan lingkungan musik pada siswanya sehingga siswa sejak awal hidup dalam lingkunga musik tersebut.

Kedua, hasil interaksi genotif-lingkungan yang bersifat evokatif . Hal ini timbul karena siswa dengan bakat berbeda-beda menimbulkan berbagai macam reaksi terhadap lingkungan sosialnya. Contohnya siswa masa usia sekolah sering melakukan hal-hal yang seenaknya saja sehingga menimbulkan perhatian pada orang lain yang mempengaruhi perilakunya sendiri lagi.

Ketiga, hasil interaksi genotif-lingkungan yang bersifat aktif. Hal ini timbul karena seseorang memilih lingkungan yang cocok dengan pribadinya sendiri. Kebanyakan terjadi pada usia remaja dan sering dilakukan bersama-sama dengan pencarian identitas ego atau citra diri atau jati diri.

Terkait dengan hal di atas, ada beberapa landasaran yuridis formal yang mendasari upaya untuk memberikan hak-hak pada anak berkebutuhan khusus, diantaranya yaitu :

1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang hak mendapat pendidikan.

2. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3, 5 dan 32 tentang pelayanan pendidikan khusus.

3. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53

4. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang cacat.

5. Deklarasi Bandung (Nasional) "Indonesia menuju pendidikan inklusif" 8-14 Agustus 2004.

Sejalan dengan hal tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 menetapkan konfensi hak anak termasuk di dalamnya hak anak yang berkebutuhan khusus, di antaranya:

1. Dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dinyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.

2. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak anak, "anak karena tidak memiliki kematangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran."

3. Di semua negara bagian di dunia, ada anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus.

Menurut Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan pemerintah (Suyanto, 2005:225) oleh karena itu upaya untuk memberikan pelayanan kepada anak yang berkebutuhan khusus hendaknya melibatkan :
(1) kerja sama dengan orang tua,
(2) kerja sama antara guru,
(3) kerja sama organisasi profesional,
(4) kerja sama dengan masyarakat.

Dari berbagai upaya di atas diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan khusus sesuai dengan hak-haknya. Sehingga anak tidak akan kehilangan hak-haknya untuk mengembangkan potensi secara optimal. Dengan demikian anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensinya seperti anak-anak lain untuk membekali hidupnya serta dapat bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, dan masyarakat.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Anak berkebutuhan khusus hendaknya memperoleh pelayanan secara khusus. Apapun upaya untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di antaranya:
(1) menindaklanjuti landasan yuridis,
(2) menindaklanjuti Konvensi hak anak,
(3) Melakukan kerjasama dengan orang tua, guru, organisasi profesional, dan masyarakat.

2. Saran

Pentingnya pelayanan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya para guru mampu memberikan layanan secara khusus pada anak-anak yang membutuhkan sehingga anak-anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya. DAFTAR PUSTAKA'

Artikel 9 :

Rabu, 2009 Maret 18
Menjembatani Gap Teknologi Informasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali menabuh genderang perang melawan kesenjangan pendidikan antara sekolah di kota dan desa terpencil. Hal itu terkonsep dalam Sekolah Terpencil Berbasis Teknologi Informasi (STBI). Idealnya, semua sekolah di pelosok Jawa Barat terkoneksi dengan internet sehingga murid-muridnya bisa menikmati informasi seperti layaknya anak-anak di perkotaan.

Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Jabar pun memulai “langkah kecil” untuk mewujudkan STBI. Kepada enam desa di Kec. Langkaplancar Kab. Ciamis (SDN Bangunjaya 1, SDN Cimanggu 5, dan SDN Pangkalan) serta Kec. Cidaun Kab. Cianjur (SDN Cidaun 2, SDN Kertajadi, dan SDN Hegarmanah) Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf memberikan bantuan perangkat informasi dan teknologi (IT) yang ditandai peluncuran STBI pada 28 Oktober 2008 di SD Cipageran Mandiri 1 Kota Cimahi.

Dede Yusuf pun mempraktikkan teleconference videocall 3G dengan SD Bangunjaya 1 Langkaplancar Kab. Ciamis untuk menunjukkan target program itu telah terpasang perangkat IT. Namun, perangkat tersebut diambil kembali oleh PT Telkomsel sebagai penyandang dana corporate social responsibility (CSR).

Kepala SD Cipageran Mandiri 1 Cimahi Yoyoh Setiasih pun kecewa. “Interupsi” dari Yoyoh nyaris menuai citra negatif Pemerintah Provinsi Jabar. Bukan apa-apa, Yoyoh memiliki dasar yang cukup kuat, yakni janji pihak Telkomsel untuk pemasangan perangkat IT secara permanen.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dadang Dally pun bersikeras bahwa sekolah tersebut hanya sebagai tempat peluncuran. Menurut dia, sekolah tersebut layak dijadikan sebagai tempat peluncuran karena ada gedung yang memadai.

Ketidaksinkronan tempat peluncuran dengan target program dipertanyakan oleh beberapa pihak. Pasalnya, target dari program STBI sebenarnya adalah enam SD terpencil tadi. Bisa dimaklumi, itu terjadi karena persiapan Disdik dengan waktu yang sangat terbatas.

Proses peluncuran yang menampilkan layar lebar melalui teknologi 3G, oleh beberapa pihak juga diasumsikan diberlakukannya konsep distance learning. Rupanya, program awal STBI baru sebatas memberikan seperangkat bantuan untuk digunakan sebagai fasilitas menggali informasi bagi sekolah terpencil.

Solusinya, Pemprov Jabar pun akhirnya memberikan bantuan seperangkat IT bagi SD Cipageran Mandiri 1 Cimahi. Ternyata, proses pemberian bantuan bagi sekolah tidaklah lama, sulit, dan birokratis seperti yang selama ini mereka keluhkan kepada publik.

Hal itu menunjukkan pula, sebenarnya SD di tingkat kota pun masih tidak terjamin bebas dari “buta” IT. Artinya pula, dari sisi IT bisa dibilang belum ada disparitas yang begitu jauh antara SD di kota dan di pedesaan yang terpencil.

**

Tujuan program STBI, demikian Dadang Dally, untuk memperpendek kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi antara sekolah di daerah pelosok dan kota. Melalui program ini, secara bertahap, Pemprov Jabar ingin memperkenalkan teknologi informasi kepada murid di daerah pelosok.

Secara teknis, Dadang menjelaskan, STBI memiliki konsep dasar distance learning. Sekolah terpencil yang terkoneksi dengan internet mendapat materi pembelajaran yang telah dirancang oleh tim Crayonpedia lewat laman (website) crayonpedia.org. Sedangkan kurikulumnya disiapkan Pemprov Jabar.

“Sekarang tim sedang bekerja menyusun konsep kurikulum dan materinya. Diharapkan, pertengahan tahun 2009 konsep itu sudah bisa diterapkan,” ujar Dadang.

Terkait berbagai infrastruktur yang mesti dipenuhi untuk mendukung program tersebut, Dadang mengakui masih banyak yang harus dipersiapkan, antara lain jaringan internet dan perangkat multimedia di sekolah-sekolah di daerah terpencil. Selain itu, guru-gurunya pun juga harus bisa menggunakan internet sebelum mengajarkan kepada murid.

STBI tentunya tidak bisa berjalan tanpa bantuan dunia industri sebagai penyedia jaringan dan perangkat multimedia. Untuk itu, Disdik Jabar terus mendorong dunia industri membantu mewujudkan program tersebut.

“Setiap perusahaan kan memiliki dana CSR. Kami sangat berharap sebagian dana itu dialokasikan untuk membantu menyukseskan STBTI. Dengan jumlah 2.612 SD terpencil yang tersebar di 370 kecamatan di 17 kabupaten di Jabar, kesetaraan kualitas pendidikan tidak akan tercapai hanya dari anggaran pemerintah.”

Sementara itu, General Manager Sales and Customer Service Telkomsel Regional Jabar, Tb. Daniel Azhari menuturkan, investasi penyediaan jaringan multimedia seperti di Langkaplancar sangat besar.

“Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, penyediaan jaringan multimedia di daerah terpencil jelas tidak menguntungkan karena jumlah pemakainya pun sedikit, bahkan tidak ada. Tapi karena kami melihat dari sudut pandang CSR, ada pertimbangan dari manajemen untuk bisa dilakukan,” ujarnya.

**

Ketua Komisi E DPRD Jabar Nur Supriyanto berpandangan lain. Ia melihat program STBI yang dicanangkan wagub baru sebatas wacana spontan. Namun, secara pribadi ia menyambut baik gagasan itu.

“Kita pun harus berpikir ke arah sana kalau ingin pendidikan di Jabar maju. Tapi, untuk anggaran tahun 2009, saya tidak melihat program itu dalam RAPBD,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, pembelajaran berbasis TI untuk saat ini bisa diterapkan dahulu di perkotaan yang sarana dan prasarananya memungkinkan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan tidak akan terlau besar karena beberapa sekolah di perkotaan telah memilik laboratorium multimedia.

“Banyak prasyarat yang wajib dipenuhi apabila pendidikan berbasis TI diterapkan di sekolah terpencil, seperti jaringannya dan kesiapan guru. Jangan sampai pemerintah mengirimkan perangkat komputer tapi ternyata tidak bisa dipakai. Padahal, di daerah terpencil saja ada yang belum teraliri listrik,” tuturnya.

Nuryanto sepakat bila Pemprov Jabar mendorong peran serta swasta dalam peningkatan mutu pendidikan. Namu, peran swasta jangan dulu diarahkan untuk program STBI, melainkan pengentasan Wajar Dikdas 9 tahun yang telah dicanangkan Jabar hingga 2010.

Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Said Hamid Hasan menyambut positif program sekolah terpencil berbasis TI. Menurut dia, implementasi TI merupakan salah satu solusi mengatasi keterasingan wilayah atau penduduk.

“Memang kalau mendatangkan guru lebih mahal. Makanya, seperti di beberapa negara, pendekatan yang digunakan adalah teknologi,” katanya.

Namun, Said mengingatkan, pemerintah harus konsisten dengan program yang mereka buat sendiri itu. “Jangan sampai berjalan satu tahun, setelah itu menghilang. Pemerintah harus serius,” katanya. (Alexander Priyasma/Amaliya) ***

Artikel 10 :

Memburu Salo di Pelosok Wamena (2)
Sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta, saya masih merasakan tatapan mata Salo. Sebuah keinginan untuk kuliah. NGO yang memberi beasiswa Salo selama di SMA, belum memperlihatkan sinyal ke arah sana. Salo, seperti halnya aku, hanya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan datang membantu hambaNya.

Roda pesawat mendesis bergesek dengan aspal landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Pertama yang kuingat adalah kaset hasil syuting Salo selama di Wamena. Bikin naskah, lantas ritual proses editing, dubbing, kulalui dengan sesekali menahan air mata setiap kali melihat adegan Salo mencebur ke sungai agar bisa mencapai lokasi sekolahnya. Adengan itu bukan di Afrika atau benua terbelakang lain, tapi di negeri ini.

“Salo Berjuang Meraih Pendidikan” tayang di Liputan6 Siang. Oleh rekan produser ditayang-ulang pada hari lain. “Bagus dan menyentuh,” alasannya.

Hari berganti minggu, beralih bulan dan begitu seterusnya terulang, tak ada kabar lagi dari Wamena. Menghubungi Salo? Lebih tidak mungkin lagi. Cerita Salo nyaris mirip dengan kisah tokoh cilik di Laskar Pelangi yang harus melupakan bangku sekolah karena ketiadaan biaya. Bahkan, aku sempat khawatir, Salo bakal tertelan “kemegahan” alam Wamena.

Lima bulan kemudian telepon selulerkur bergetar. Nomor di seberang tak kukenal, namun degup jantung kian kencang manakala kudengar suara khas itu.

“Kakak, Salomina sekarang sudah kuliah.”

“Di mana?” tanyaku sedikit menjerit.

“Di Yogya, Jawa.”

Entah pikiran apa yang ada di benak. Rasa haru, bangga bergumul jadi satu ingin bertemu Salo. Tapi darimana Salo mendapatkan semua kesempatan itu?

Tawa bernada kurang ajar nyaris pecah ketika mendengar cerita Salo mengalami perubahan budaya di lingkungan baru. Semua telah tersedia, dari pemondokan hingga kebutuhan sehari-hari. Perjalanan Wamena-Yogya dengan pesawat terbang adalah pengalaman tidak terlupakan. Ia merasa takjub ketika mendarat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, melihat kerlap kerlip keramaian Malioboro. “Sampai di surgakah aku?” Salo melanjutkan ceritanya yang penuh kekaguman.

Satu hal yang masih dilakukannya di Jogya adalah tetap berjalan kaki. Naik bis bagi Salo adalah hal yang memusingkan. Aku tersenyum. Rupanya dia mabuk perjalanan darat. Ya, ini adalah babak baru dalam hidup Salo, menyatu dengan budaya modernisasi. Jauh dari keakraban alam.

Cerita Salo berikutnya membuatku paham betapa berlikunya Salo mendapatkan bapak angkat. Sang bapak angkat –pejabat polri di Papua yang keberatan disebutkan identitasnya karena hanya ikhlas membantu—mengerahkan anak buahnya memburu Salo setelah menonton kisah Salomina yang ditayangkan di Liputan6 SCTV. Salo ditemukan ketika ia mendekati puncak kegelisahan akan masa depannya. Entah apa yang akan terjadi jika Salo tak bertemu sang bapak angkat. Itulah anugerah.

Gadis lugu itu mulai menapak cita-citanya. Memang bukan di Fakultas Kedokteran, tapi pengalaman belajar di Fakultas Teknik Lingkungan, akan digunakan untuk kepentingan tanah kelahirannya, Wamena. Ia kini tak perlu berenang lagi, yang diperlukan adalah peluang, dan itu mulai terbuka lebar melalui tangan hamba-hambaNya.

Di malam penganugerahan Anugrah Adiwarta Sampoerna 2008 itu saya dan kamerawan Yanto Sukma, mengalami de javu, flash back mengenang kesulitan menemui Salo. Nazar atau kaul melakukan sesuatu karena harapan terkabul terucap dari mulut kepala suku di Wamena. Jika anaknya, Salomina, bisa kuliah, ia akan melakukan sesuatu yang agak janggal dilakukan selama ia masih menjabat sebagai kepala suku; melepas kotekanya!

Sesaat ada keinginan terbang ke Wamena, sekadar membuktikan cerita Salo jika ayah kandungnya sudah melaksanakan nazar itu, untuk melepas koteka.

Artikel 11 :

Kampung Belajar bagi Anak Pelosok
Daerah tertinggal dan pelosok desa di Jawa Barat membutuhkan semacam model pendidikan murah yang membebaskan warganya dari kebodohan. Oleh karena itu, Tepas Institute menggagas perpustakaan di tiap desa yang sulit mengakses informasi.

Program pendidikan bagi warga marginal ini dijulukinya 'Kampung Belajar' dan telah dijalankan di empat daerah di Jawa Barat. Di antaranya Kuningan, Bandung Barat, Tasikmalya, dan Kabupaten Pemalang.

Dengan berbekal jaringan para anggotanya, Tepas Institute, yang dipimpin oleh Roni Tabroni, sekarang sedang menggodog agar daerah tertinggal di setiap daerah, khususnya di Jawa Barat, agar warganya mampu membebaskan diri dengan cara memberantas buta huruf, yang sudah terlanjur menjangkiti kalangan tua di daerah-daerah terpencil.

Roni menuturkan, konsepsi 'Kampung Belajar' merupakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus di bidang pendidikan non formal yang dibuat secara swadaya. "Program ini untuk sementara fokus ke pendirian perpustakaan warga," ujarnya. Lebih lanjut dia mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan buku dan bahan bacaan lainnya demi terselenggaranya program ini.

Artikel 12 :

Daerah Pelosok Masih Kekurangan Tenaga Guru
Sanggau,- Membludaknya penerimaan tenaga guru setiap tahunnya ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan etos kerja oleh para "Umar Bakrie." Pasalnya, di beberapa pelosok desa di Kecamatan Sekayam, ada beberapa sekolahan yang gurunya sudah sejak lama mangkir mengajar. Persoalan lainnya, banyak sekolah yang cukup membludak peserta didiknya namun tidak sebanding dengan tenaga guru yang ada, sehingga ada beberapa sekolah yang masih kekurangan guru. "Belum lama ini saya mendapat laporan oleh beberapa tokoh masyarakat, bahwa di desanya ada beberapa sekolahan yang saat ini kurang aktif lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya, karena guru-guru yang ada banyak tidak menganjar, sehingga para murid menjadi terlantar dan tidak bisa menerima pelajaran dengan baik," kata Yordanus Pinjamin, anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP kepada Pontianak Post, kemarin.

Desa-desa yang saat ini tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kata Yordanus, seperti Desa Malenggang dan Desa Perimpah, Kecamatan Sekayam. Akibat tidak adanya kegiatan belajar mengajar tersebut, para orangtua murid menjadi resah dan kemudian melaporkannya ke tokoh masyarakat setempat selanjutnya disampaikan informasi ini kepadanya. "Karena ini menyangkut pendidikan, laporan itu telah saya sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, untuk segera menindaklanjuti laporan masih adanya guru-guru di kedua desa ini yang tidak mengajar atau menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya," terangnya.

Yordanus juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah pelosok yang saat ini masih kekurangan tenaga guru. Sebab, mana mungkin daerah itu maju jika pendidikan di daerah itu masih jauh tertinggal. Sehingga dia berharap, pihak Dinas Pendidikan segera merealisasikan penambahan tenaga guru khsusus di daerah pelosok. Sedangkan untuk guru-guru yang sering mangkir dari tugasnya, dia meminta sikap tegas Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada guru bersangkutan, sehingga tingkah laku guru seperti ini tidak mudah dicontoh oleh guru lainnya.

Di sisi lain, Yordanus juga meminta kepada Pemkab Sanggau untuk dapat membangun Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) karena untuk di Desa Malenggan, Dusun Daun saja ada 5 gedung SD, namun minim SMP. Sementara masalah lain yang dihadapi di desa ini, adalah belum terpasangnya jaringan listrik, sehingga banyak masyarakat di daerah ini agar pemerintah dapat membangun jaringan listrik termasuk fasilitas umum lainnya seperti jalan. (as)

< Membludaknya penerimaan tenaga guru setiap tahunnya ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan etos kerja oleh para "Umar Bakrie." Pasalnya, di beberapa pelosok desa di Kecamatan Sekayam, ada beberapa sekolahan yang gurunya sudah sejak lama mangkir mengajar. Persoalan lainnya, banyak sekolah yang cukup membludak peserta didiknya namun tidak sebanding dengan tenaga guru yang ada, sehingga ada beberapa sekolah yang masih kekurangan guru. "Belum lama ini saya mendapat laporan oleh beberapa tokoh masyarakat, bahwa di desanya ada beberapa sekolahan yang saat ini kurang aktif lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya, karena guru-guru yang ada banyak tidak menganjar, sehingga para murid menjadi terlantar dan tidak bisa menerima pelajaran dengan baik," kata Yordanus Pinjamin, anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP kepada Pontianak Post, kemarin.

Desa-desa yang saat ini tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kata Yordanus, seperti Desa Malenggang dan Desa Perimpah, Kecamatan Sekayam. Akibat tidak adanya kegiatan belajar mengajar tersebut, para orangtua murid menjadi resah dan kemudian melaporkannya ke tokoh masyarakat setempat selanjutnya disampaikan informasi ini kepadanya. "Karena ini menyangkut pendidikan, laporan itu telah saya sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, untuk segera menindaklanjuti laporan masih adanya guru-guru di kedua desa ini yang tidak mengajar atau menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya," terangnya.

Yordanus juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah pelosok yang saat ini masih kekurangan tenaga guru. Sebab, mana mungkin daerah itu maju jika pendidikan di daerah itu masih jauh tertinggal. Sehingga dia berharap, pihak Dinas Pendidikan segera merealisasikan penambahan tenaga guru khsusus di daerah pelosok. Sedangkan untuk guru-guru yang sering mangkir dari tugasnya, dia meminta sikap tegas Dinas Pendidikan untuk memberikan sanksi kepada guru bersangkutan, sehingga tingkah laku guru seperti ini tidak mudah dicontoh oleh guru lainnya.

Di sisi lain, Yordanus juga meminta kepada Pemkab Sanggau untuk dapat membangun Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) karena untuk di Desa Malenggan, Dusun Daun saja ada 5 gedung SD, namun minim SMP. Sementara masalah lain yang dihadapi di desa ini, adalah belum terpasangnya jaringan listrik, sehingga banyak masyarakat di daerah ini agar pemerintah dapat membangun jaringan listrik termasuk fasilitas umum lainnya seperti jalan. (as)

Artikel 13 :

Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
KUPANG,SABTU-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) harus mendukung pendidikan layanan khusus. Program ini diprioritaskan untuk anak usia sekolah di lokasi bencana, pulau atau desa terisolir, anak-anak dari keluarga sangat miskin, terbelakang, dan tidak punya orangtua.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Tobias Uly di Kupang, Sabtu (11/10) mengatakan, pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi anak-anak termarjinal. Mereka yang selama ini tidak mendapat pelayanan pendidikan sama sekali karena berbagai persoalani. "NTT anak-anak kelompok marjinal ini cukup banyak, selain karena kemiskinan juga kondisi wilayah kepulauan yang sangat sulit dijangkaui. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka proaktif memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti program ini,"katanya.

Peluncuran program ini untuk membantu kelompok masyarakat usia sekolah dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh pendidikan. Diharapkan program ini dapat mengatasi kasus buta aksara di NTT yang sampai saat ini mencapai 300.000 lebih. Pendidikan bagi anak anak yang tergolong marjinal tidak dipungut biaya seperti sekolah formal. Guru-guru yang mengajar, adalah guru negeri.

Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi dan tempat tinggal para calon siswa. Pendidikan ini juga mengeluarkan ijazah yang sama seperti sekolah formal. Tetapi jenjang pendidikan layanan khusus hanya berlaku bagi tingkat sekolah dasar, dan masuk SMP mereka sudah bisa bergabung di sekolah formal. Diutamakan dalam pendidikan ini adalah keterampilan siswa untuk bisa menulis, membaca dan menghitung. Dengan modal ini mereka bisa lanjut ke SMP, dan tidak masuk kategori buta aksara lagi.

Artikel 14 :

Sayang, Banyak Anak Cerdas Indonesia Diabaikan!
ANAK-anak cerdas istimewa ber-IQ di atas 125, yang jumlahnya di Indonesia sekitar satu juta anak, hingga saat ini terkesan masih diabaikan. Seharusnya, pengembangan keunggulan anak-anak cerdas dan berbakat istimewa ini mendapat perhatian serius pemerintah.

”Negara mestinya ’bernafsu’ melihat anak-anak berbakat ini. Maksudnya, ada keinginan kuat dan serius untuk bisa membantu pengembangan mereka demi kepentingan bangsa juga pada masa depan,” kata Yohanes Surya, Ketua Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia, pekan lalu.

Menurut Yohanes, Indonesia memiliki anak-anak cerdas dengan IQ 125 ke atas dalam jumlah yang signifikan. Potensi ini seharusnya tidak disia-siakan. ”Jika perlu, anak-anak berbakat ini dijadikan sebagai anak negara. Persiapkan mereka dengan baik sehingga pergi ke mana pun ke perguruan tinggi ternama di luar negeri, misalnya, keunggulan mereka muncul. Nama Indonesia juga kan yang harum,” ujar Rektor Universitas Multimedia Nusantara ini.

Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, di Jakarta, secara terpisah, mengatakan, harus ada kelenturan dalam kurikulum pendidikan di negara ini. Sekolah jangan hanya mengejar kemampuan akademik dengan mengorbankan pengembangan karakter dan kreativitas setiap anak.

”Meskipun tanpa lembaga khusus, sebenarnya anak istimewa ini bisa ditemukan dan dikembangkan potensinya. Ujung tombaknya ada di guru, apakah mereka mampu melihat potensi setiap anak. Lalu, memberikan treatment yang tepat untuk bisa memunculkan keistimewaan anak tersebut,” ujar Seto.

Menurut Seto, dukungan untuk anak berbakat ini jangan sebatas kepada mereka yang cerdas secara akademik dalam bidang sains semata. Anak-anak yang punya bakat menonjol dalam bidang seni dan olahraga juga harus diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan terbaik.

Seto mengatakan, anak-anak cerdas itu bukan hanya sekadar IQ yang tinggi, tetapi juga punya tingkat kreativitas yang baik, serta memiliki komitmen tugas seperti disiplin dan tidak mudah menyerah.

Secara terpisah, Direktur Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional Eko Djatmiko mengatakan, pelayanan pendidikan bagi anak cerdas dan berbakat istimewa harus mempunyai semacam pusat evaluasi dan pendampingan dari pakar. ”Itu agar tidak terjadi salah diagnosa terhadap anak yang diperkirakan mempunyai potensi cerdas dan berbakat istimewa,” katanya dalam seminar yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara, Pengembang, dan Pendukung Pendidikan Khusus untuk Siswa Cerdas/Berbakat Istimewa, Sabtu (31/1) di Jakarta. (ELN/INE)

Artikel 15 :

Strategi Percepatan Penerapan Pendidikan Berbasis ICT di Daerah Tertinggal
Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas, namun tidak semua wilayah itu terjangkau oleh teknologi yang memadai. Banyak daerah pelosok yang masih kesulitan untuk menerapkan sistem pendidikan yang layak. Sedangkan di daerah metropolitan pendidikan serta perkembangan ICT sudah begitu luasnya. Percepatan perkembangan ICT di daerah metropolitan ini belum diimbangi oleh perkembangn ICT di daerah pelosok (tertinggal). Pendidikan di daerah ini berjalan apa kadarnya dengan peralatan yang minimal.

Akibatnya terjadi berbagai ketimpangan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang telah sukses menerapkan ICT untuk mengembangkan pendidikan di negaranya, maka pengalaman tersebut hendaknya menjadi motivasi serta referensi bagi pemerintah untuk mewujudkan pasal 31 UUD 45: ”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak”. Kita dapat menggali pengalaman dari negara Thailand (dikutip dari: Belawati, tian., Thailand-ICT Use In Education), rencana nasional Thailand untuk mengintegrasikan sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan pada semua jenjang tidak hanya pada bidang sains dan teknologi namun juga mencakup seluruh aspek.

Hal ini memunculkan inisiatif Thailand untuk melakukan beberapa hal berikut: (1) Menyediakan guru, dosen, profesor, siswa dan mahasiswa kesempatan untuk belajar mengimplementasikan ICT. (2) Menciptakan link untuk sekolah, universitas, dan perpustakaan online. (3) Optimalisasi pemanfaatan ICT dan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi kebutuhan akan pebelajaran yang kontinu. Perhatian yang khusus ditujukan bagi masyarakat tertentu yang masih belum familiar dengan ICT. Metode dari Thailand tersebut dapat kita generalisasi untuk memberikan solusi bagi kesenjangan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pelosok (tertinggal). Solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut diantaranya adalah: (1) Duta daerah tertinggal — Program untuk mengundang duta daerah tertinggal yang terdiri dari perwakilan guru, dosen, siswa maupun mahasiswa dari daerah tersebut untuk mengikuti paket pelatihan pengenalan dan pemanfaatan ICT untuk daerahnya.

Bagi mereka yang menjadi duta daerah diberi persyaratan untuk menggali kelemahan daerahnya khususnya bidang pendidikan dan setelah menempuh paket pelatihan mereka diharapkan mampu menjawab solusi untuk daerahnya terkait dengan pemanfaatan ICT. Dengan adanya duta daerah tertinggal tersebut diharapkan mampu menularkan pengetahuan tentang ICT kepada masyarakat di daerahnya. (2) Simple Link– Setelah mengetahui daerah-daerah yang masih belum menerapkan ICT, maka diharapkan pemerintah membuatkan simple link dalam setiap instansi pendidikan untuk akses informasi bagi masyarakan daerah tersebut. (3) Optimalisasi potensi ICT daerah tertinggal–Pemberdayaan duta daerah tertinggal untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat dengan reward berupa fasilitas ICT (Duta daerah di beri fasilitas laptop atau garansi internet gratis). Kegiatan ini dapat direalisasikan dalam bentuk pelatihan pemanfaatan ICT. Dengan mengundang duta daerah tertinggal yang dilatih paket penerapan ICT untuk kemudian mereka diberi kewajiban untuk mentransfer ilmu tersebut di daerah mereka. Diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pendidikan informal

2009-05-26T08:24:00.007-07:00

Artikel 1 :

Senin, 2009 Mei 25
Kesetaraan D4 dengan S1
Salah satu bagian dari UU No:20/2003 perihal SISDIKNAS menyebutkan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan secara formal, nonformal maupun informal. Pendidikan formal dilakukan terstruktur, berjenjang yang didalamnya terdapat juga unsur pelatihan untuk mendapatkan ketrampilan, serta ditandai kelulusannya dengan ijazah serta gelar/sebutan yang mengimajinasi bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang tertentu. Sedangkan nonformal adalah berupa pelatihan – pelatihan diluar pendidikan formal guna mendapatkan ketrampilan untuk melengkapi proses pendidikan formal. Selanjutnya proses pendidikan informal dapat dilakukan lebih fleksibel dilingkungan keluarga.

Berdasarkan UU no:20/2003 tentang SISDIKNAS, sesuai dengan sebutannya, yakni Pendidikan Tinggi Vokasi, maka perbedaannya yang utama dengan Pendidikan Tinggi Akademik adalah pada Pendidikan Tinggi Vokasi jumlah jam-jam pelatihan yang harus diselesaikan adalah lebih banyak. Pendidikan Tinggi D4 Politeknik (Sarjana Sains Terapan) adalah Program Sarjana yang dilaksanakan di lingkungan Pendidikan Tinggi Politeknik. Dengan demikian dalam proses pendidikannya, Program Sarjana Sains Terapan D4 Politeknik ini harus menyediakan perangkat kurikulum yang mengakomodasi jam pelatihan lebih besar dibandingkan Program Sarjana yang dari jalur Pendidikan Tinggi Akademik.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa salah satu ciri Pendidikan Tinggi formal adalah dianugerahkannya gelar/sebutan didepan atau dibelakang nama yang bersangkutan sesuai dengan jenjang program Pendidikan Tinggi formal yang telah diselesaikannya. Gelar/sebutan tersebut haruslah mengimajinasi sebagai gelar pendidikan formal yang mempunyai kesetaraan di dunia pendidikan Internasional, utamanya untuk gelar kesarjanaan. Hal ini penting sebagai pengakuan administratif saat yang bersangkutan akan bergabung dengan dunia usaha dan dunia industri atau pada saat yang bersangkutan ingin melanjutkan studi di dalam negeri atau keluar negeri.

Dibawah ini adalah beberapa regulasi pemerintah yang telah mengatur keberadaan program Sarjana Sains Terapan D4 Politeknik, serta Program Sarjana dari jalur Akademik:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/U/2000 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1 ayat 16. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Pasal 1 ayat 17. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester(sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Langsung pada kesimpulan

1. Kualitas pendidikan teknik di beberapa Politeknik dengan program D4 yang mendidik menjadi seorang Sarjana Sains Terapan, sudah bisa mempunyai kualitas yang sejajar dengan pendidikan sarjana teknik yang ada di Universitas maupun Institut.

2. Berdasarkan KEPMENDIKNAS 234/U/2000, KEPMENDIKAS 232/U/2000 serta PP 60 tahun 1999, menjelaskan bahwa, lulusan S1 dan D4 mempunyai beban studi yang sama yakni 144 SKS, serta mempunyai beban tanggung jawab yang sama di dunia kerja.

3. Ciri Pendidikan Tinggi formal adalah dianugerahkannya gelar/sebutan didepan atau dibelakang nama yang bersangkutan sesuai dengan jenjang program Pendidikan Tinggi formal yang telah diselesaikannya. Gelar/sebutan tersebut haruslah mengimajinasi sebagai gelar pendidikan formal yang mempunyai kesetaraan di dunia pendidikan Internasional, utamanya untuk gelar kesarjanaan. Hal ini penting sebagai pengakuan administratif saat yang bersangkutan akan bergabung dengan dunia usaha dan dunia industri atau pada saat yang bersangkutan ingin melanjutkan studi di dalam negeri atau keluar negeri.

4. Kerjasama Internasional yang sudah dilakukan beberapa Politeknik adalah atas dasar pengembangan pendidikan Sarjana (Bachelor).

5. Gelar Sarjana Sains Terapan (SST) untuk para lulusan D4 Politeknik seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No:60 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 3 adalah sudah benar adanya. Gelar ini sama dengan gelar Bachelor of Applied Science untuk lulusan University of Applied Science di negara-negara maju seperti yang sudah disebut diatas.

Artikel 2 :

Keterampilan Kejuruan Pacu Kreativitas
Arah kebijakan dan tujuan pendidikan kecakapan hidup di lingkungan pendidikan nonformal dan informal (PNFI) adalah untuk mengakrabkan peserta didik dengan kehidupan nyata. Pendidikan vokasional yang berorientasi pada pembekalan kecakapan hidup merupakan bisnis inti dari pendidikan nonformal. Penanaman penguasaan keterampilan vokasional memacu kreativitas dan mengembangkan pemahaman peran individu dalam kehidupan sosial.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Kesetaraan Ella Yulaelawati membacakan sambutan tertulis Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Ace Suryadi pada Workshop Pendidikan Nonformal Bidang Vokasional di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (10/04/08).

Ella menyampaikan, pendidikan kecakapan hidup merupakan isu sentral dalam pelayanan pendidikan. "Hal tersebut merupakan jembatan penghubung antara penyiapan peserta didik di lembaga pendidikan dengan masyarakat dan dunia kerja," katanya.

Ella menjelaskan, program kecakapan hidup diselenggarakan melalui permainan edukatif pada pendidikan anak usia dini. Selain itu, juga melalui pembekalan kecakapan membaca, menulis dan berhitung bagi peserta pendidikan keaksaraan fungsional. Program lainnya berupa pembinaan kursus kewirausahaan desa, kursus kewirausahaan kota , dan kursus paraprofesi.

Sementara, lanjut Ella, di Direktorat Kesetaraan, pembekalan kecakapan hidup secara khusus menjadi muatan kurikulum dalam bentuk pelajaran keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. "Di samping pembekalan kecakapan hidup melalui mata pelajaran iptek dengan pendekatan tematik, induktif, dan berorientasi kebutuhan masyarakat di wilayahnya."

Dalam workshop yang diselenggarakan bekerjasama dengan German Technical Cooperation (GTZ) dipaparkan hasil penelitian tentang pelatihan vokasional pada pendidikan nonformal. Studi dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap sebanyak 1834 peserta kursus (719 peserta masih mengikuti kursus dan 1115 telah menyelesaikan kursus) dan 174 penyedia kursus, termasuk pemerintah dan swasta.

Susanna Adam, Ketua Tim Peneliti memaparkan, sebanyak 84 persen peserta pelatihan menyatakan keinginannya untuk membuka usaha secara mandiri. Sementara dari hasil penelitian, sebelum diselenggarakan pelatihan sebanyak tujuh persen peserta telah melakukan usaha mandiri. "Usia mengikuti pelatihan sebanyak sembilan belas persen telah mampu melakukan usaha mandiri," katanya.

Susanna menyebutkan, penelitian dilakukan di tiga provinsi yakni, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat. Menurut dia, tiga daerah yang dipilih ini karena mempunyai latar belakang dan masalah yang berbeda-beda. "Aceh dengan daerah yang pasca konflik dan tsunami, NTT daerah yang masih tertinggal, dan Jawa Barat sebagai daerah yang sudah berkembang," ujarnya.***

Sumber: Setjen.diknas.go.id

Artikel 3 :

Program Pendidikan Gratis Belum Menyentuh Pendidikan Luar Sekolah
Program pendidikan gratis di Sulawesi Selatan hingga saat ini belum menyentuh peserta didik tidak mampu yang ikut dalam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

“Selama program pendidikan gratis belum menyentuh peserta didik kesetaraan, kami yakin program itu belum tepat sasaran,” kata Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan kota Makassar, Zainal Abidin di Makassar, Selasa.

Dia menyayangkan, sikap pemegang kebijakan ditingkat Diknas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulsel yang masih menganggap pendidikan luar sekolah (non-formal) tidak berhak diikutkan dalam program pendidikan gratis yang telah dicanangkan pemerintah provinsi Sulsel pada tahun ini.

Padahal, lanjutnya, pendekatan masyarakat yang belum tersentuh dengan pendidikan formal seperti masyarakat pemulung, pengemis, gelandangan, anak jalanan, serta masyarakat kepulauan sangat efektif bila memanfaatkan jalur pendidikan non-formal.

“Pejabat dilingkup dinas pendidikan hanya memfokuskan program itu ke pendidikan formal, sementara pendidikan formal hanya sebagian saja yang mampu menyerap peserta didik dari golongan tidak mampu,” ujarnya.

Program pendidikan gratis dikhawatirkan akan mengalami ketimpangan apabila pemerintah tidak segera menyentuh masyarakat golongan yang tidak mampu yang telah lama menjadi peserta didik pendidikan non-formal melalui kegiatan belajar kesetaraan yakni pendidikan kejar paket A, B, dan C.

“Masih banyak pejabat di lingkup Diknas daerah yang belum memahami keberadaan pendidikan kesetaraan atau non-formal,” ungkap Zainal.

Hal ini terlihat dari alokasi APBD kota Makassar tahun anggaran 2009 tidak mencapai satu persen yang dialokasikan untuk program pendidikan luar sekolah.

Total APBD Makassar 2009 untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp143 miliar, hanya Rp1 miliar diantaranya yang dianggarkan untuk pendidikan luar sekolah.

“Itulah wajah APBD kita, yang belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu. Kami tidak bisa berbuat banyak dengan alokasi anggaran tersebut,” katanya.

Zainal menyayangkan, program “Life Skill” pendidikan kesetaraan yang ditawarkan pada pembahasan Rancangan APBD Makassar 2009 yang lalu, ditolak oleh angggota DPRD Makassar dengan alasan anggaran tahun ini akan difokuskan pada pembiayaan program pendidikan gratis.

Padahal, program “Life Skill” itu untuk memberikan bekal keahlian bagi peserta didik kesetaraan untuk dapat diperhitungkan dalam dunia kerja seperti kursus merias, merangkai bunga, menata rambut bagi wanita dan sablon, kursus teknisi elketronika bagi laki-laki serta kegiatan pengembangan keahlian diri lainnya.

Sementara, usulan program pelatihan kepala sekolah yang diajukan bersamaan dengan program pelatihan PLS justru memperoleh tanggapan positif dari anggota legislatif kota Makassar.

“Kami sudah tidak bisa lagi melihat prioritas pemerintah dalam merumuskan program pendidikan di daerah ini,” ujarnya Selain itu, dia juga menyayangkan, alokasi anggaran peserta didik di Makassar hanya difokuskan bagi siswa/siswi yang terdapat di pendidikan formal, sedangkan peserta didik non-formal yang mencapai ribuan peserta didik hingga kini belum tersentuh dana sharing pendidikan gratis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Seharusnya mereka paham, peserta didik pendidikan kesetaraan keseluruhan adalah orang yang tidak mampu, sementara peserta didik pendidikan formal hanya mampu menyerap sekitar 70 persen saja peserta didik yang golongan tidak mampu,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengalokasikan dana Rp165 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat dasar di Sulsel.

Dana tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 dan akan dilakukan sharing dana dengan pemerintah kabupaten/kota.

Total dana yang akan dikucurkan selama setahun, yaitu Rp420 miliar dan merupakan hasil sharing dana dengan perbandingan 40:60 untuk kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel, Patabai Pabokori mengatakan, dengan jumlah tersebut, kuota alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBD telah terpenuhi.

“Pemprov hanya menyiapkan Rp165 miliar. Sementara menjalankan program pendidikan gratis selama 2009 dibutuhkan dana Rp420 miliar,” ujarnya.(Ant).

Artikel 4 :

Perbanyak Sekolah Informal
Kebijakan tentang ditambahnya peluang pendidikan informal memang tengah gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pemerintah. Jika saja kita mampu mengapresiasi kebijakan itu secara positif, maka tak harus ada lagi istilah putus sekolah karena kekurangan biaya, tak punya baju seragam, gedung sekolahnya jauh di gunung atau mungkin nyaris roboh. Sekolah informal bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan.Pendidikan bukanlah monopoli sekolah formal. Terlebih jika terkait dengan “masa depan” finansial, hubungan antara pendidikan formal dan pekerjaan seringkali tak beriringan. Semuanya sangat tergantung pada kemauan belajar, kerja keras, dan adaptasi anak-anak terhadap perkembangan zaman.

Seorang petani lulusan sekolah dasar, karena kegigihannya bisa hidup berkecukupan hanya dengan menanam sayuran, TAPI sarjana yang sudah dua tahun lebih lulus dari perguruan tinggi, karena tak punya skill yang memadai untuk memasuki pasar kerja atau mungkin terlalu pilih-pilih pekerjaan, bisa jadi masih saja jadi pengangguran. Semua sangat relatif jika ukurannya adalah kesuksesan masa depan finansial.

Sayangnya, sekolah informal selama ini sering dianggap sebagai sekolah kelas 3 setelah pendidikan formal dan non formal. Sekolah informal lebih berkesan sebagai pilihan paling akhir dari model pendidikan yang ada, yaitu hanya ditujukan bagi mereka yang putus sekolah, ekonomi lemah, kecerdasan rendah, berkebutuhan khusus, dan hal-hal yang marginal lainnya.

Sesungguhnya, sekolah informal bisa berperan lebih dari sekedar alternatif dari pendidikan formal. Namun patut diakui, hal itu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas para penyelenggaranya. Sekolah informal bisa menjadi wahana baru bagi tumbuhnya kreativitas pendidikan yang selama ini terlalu dikerangkeng oleh aturan-aturan yang kaku. Sekolah informal bisa menjadi wadah untuk melihat pelajaran dari sudut pandang yang berbeda, yang lebih heterogen, dan juga adaptif terhadap perkembangan yang ada.

Kalau di sekolah formal tumbuhan hanya dipandang sebatas makhluk hidup yang tidak bergerak, memiliki daun, batang, dan akar, maka di sekolah informal seorang pendidik bisa membawa anak-anak pada realitas tumbuhan yang sebenarnya, yang fungsinya bagi kehidupan begitu substansial, sehingga memelihara dan membudidayakannya menjadi sebuah kebutuhan bersama, sehingga menyemai biji dan kemudian menanamnya menjadi pekerjaan lanjutan yang mengasyikkan dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu.

Sekolah informal. Semoga siapapun yang peduli, tertarik, dan merasa memiliki kemampuan akan tetap bersemangat untuk menumbuhkannya di wilayah-wilayah terdekat. Hal itu insya Allah akan menjadi amal sholeh tiada terputus yang bisa kita berikan dalam kehidupan ini. Selamat berkarya!

Artikel 5 :

UN Kesetaraan Dilaksanakan Serentak
JAKARTA, SENIN - Siswa SD hingga SMA sederajat yang tidak lulus tahun ini bisa langsung mendaftar untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK yang digelar dua kali dalam setahun. Dengan mengikuti UNPK Paket A, B, dan C, para siswa sekolah formal tersebut dapat memiliki ijazah setara sekolah formal SD, SMP, dan SMA yang bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah formal dan perguruan tinggi, serta mencari pekerjaan.

Pelaksanaan UNPK dilakukan secara serentak yang digelar dalam dua gelombang setiap tahunnya. UNPK Paket C atau setara SMA dilaksanakan pada 24-27 Juni dan 11-14 November, sedangkan Paket A dan Paket B atau setara SD dan SMP pada 1-3 Juli dan 18-20 November.

Direktur Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, Ella Yulaewati, di Jakarta, Senin (16/6), mengatakan siswa sekolah formal yang tidak lulus bisa mengikuti UNPK yang dikoordinir sekolah untuk didaftarkan ke bagian yang menangani pendidikan kesetaraan. Bisa juga siswa tersebut mendaftar secara individu ke satuan pendidikan nonformal kesetaraan.

Untuk siswa sekolah formal yang ikut UNPK harus memiliki kartu tanda peserta UN pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal. Peserta tidak dipungut biaya keikutsertaan UNPK karena anggaran ditanggung pemerintah pusat dan daerah.

Koordinator UNPK Badan Standar Nasional Pendidikan M Yunan Yusuf mengatakan hasil pelaksanaan UNPK diumumkan paling lambat 30 hari dari selesainya ujian. Dengan demikian, peserta UNPK yang hendak mendaftar ke sekolah formal masih bisa terkamodasi, baik di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

Peserta UNPK untuk gelombang pertama ini tercatat sebanyak 58.833 orang di Paket A, Paket B sebanyak 235.016, dan Paket C sebanyak 224.595 orang. Jumlah peserta tersebut belum ditambah siswa dari sekolah formal yang dinyatakan tidak lulus tahun ini.

Ujian Paket A meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika dan Paket B meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Adapun Paket C IPA dan IPS. Paket C IPA meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Paket C IPS meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, serta Pendidikan Kewarganegaraan.

Artikel 6 :

Madrasah Informal Perlu Digalakkan
Pontianak,- Keberadaan madrasah atau sekolah agama informal di tiap kelurahan perlu digalakkan kembali sebagaimana waktu dulu. Melalui madrasah informal ini, generasi muda bisa dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup. Selain itu, madrasah ini juga dapat dijadikan salah satu sentra pembentukan akhlak.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, H Khairil Anwar Abbas, kemarin di gedung dewan. “Kalau dulu, tiap kampung punya madrasah. Jadi, di pagi hari kita sekolah umum, sore atau malam harinya kita belajar di madrasah, belajar mengaji, shalat dan lain-lain,” katanya yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia (PARMUSI) Kota Pontianak itu.

Revitalisasi madrasah informal dinilai semakin urgen mengingat arus degradasi moral yang kian deras di masa globalisasi. Menurut Khairil, mesjid-mesjid atau surau bisa dimanfaatkan untuk menggelar madrasah ini. “Zaman dulu, di malam hari, kita ramai-ramai ke mesjid, diajari sembahyang. Sebaiknya madrasah seperti ini dihidupkan kembali,” ujar Sekretaris Fraksi PPP itu.

Supaya ini bisa terealisasi, ia berharap agar para ustadz, ulama dan tokoh masyarakat bisa memelopori dan menunjukkan pengabdiannya demi kemaslahatan bersama. “Ini memang butuh pengabdian dan keikhlasan dari para ustadz dan ulama yang akan menjadi guru madrasah. Soalnya, sebagaimana waktu dulu, para ulama ini tidak digaji. Warga hanya memberikan sekedarnya untuk balas jasa,” ucapnya.

Peran serta orang tua juga dipandang sangat penting dalam upaya merevitalisasi sekolah agama informal. Orang tua hendaknya dapat mengarahkan anaknya supaya mau mengikuti lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan dengan baik. “Saya kira ini suatu langkah efektif untuk mencegah kenakalan remaja dan lain-lain,” kata H Khairil.(rnl)

< Keberadaan madrasah atau sekolah agama informal di tiap kelurahan perlu digalakkan kembali sebagaimana waktu dulu. Melalui madrasah informal ini, generasi muda bisa dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup. Selain itu, madrasah ini juga dapat dijadikan salah satu sentra pembentukan akhlak.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, H Khairil Anwar Abbas, kemarin di gedung dewan. “Kalau dulu, tiap kampung punya madrasah. Jadi, di pagi hari kita sekolah umum, sore atau malam harinya kita belajar di madrasah, belajar mengaji, shalat dan lain-lain,” katanya yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Muslim Indonesia (PARMUSI) Kota Pontianak itu.

Revitalisasi madrasah informal dinilai semakin urgen mengingat arus degradasi moral yang kian deras di masa globalisasi. Menurut Khairil, mesjid-mesjid atau surau bisa dimanfaatkan untuk menggelar madrasah ini. “Zaman dulu, di malam hari, kita ramai-ramai ke mesjid, diajari sembahyang. Sebaiknya madrasah seperti ini dihidupkan kembali,” ujar Sekretaris Fraksi PPP itu.

Supaya ini bisa terealisasi, ia berharap agar para ustadz, ulama dan tokoh masyarakat bisa memelopori dan menunjukkan pengabdiannya demi kemaslahatan bersama. “Ini memang butuh pengabdian dan keikhlasan dari para ustadz dan ulama yang akan menjadi guru madrasah. Soalnya, sebagaimana waktu dulu, para ulama ini tidak digaji. Warga hanya memberikan sekedarnya untuk balas jasa,” ucapnya.

Peran serta orang tua juga dipandang sangat penting dalam upaya merevitalisasi sekolah agama informal. Orang tua hendaknya dapat mengarahkan anaknya supaya mau mengikuti lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan dengan baik. “Saya kira ini suatu langkah efektif untuk mencegah kenakalan remaja dan lain-lain,” kata H Khairil.(rnl)

Artikel 7 :

Kursus Profesi Bagi Si Putus Sekolah
Mau ikut kursus profesi? Siap-siap. Depdiknas telah menyediakan anggaran mencapai Rp 186 miliar di tahun 2008 untuk program Kursus Para Profesi (KPP) yang ada di Ditjen PNFI, Depdiknas. Program ini merupakan komitmen Depdiknas untuk terlibat aktif dalam pengurangan angka pengangguran.

Dana akan diberikan dalam bentuk beasiswa atau pelatihan khusus oleh lembaga kursus bersertifikasi. Bantuan disalurkan kepada lembaga penyelenggara.

Lembaga penerima tak hanya memberi bekal pengetahuan kepada peserta didik, tapi juga diminta mencarikan pekerjaan. ''Setelah diberikan dana tambahan, lembaga tersebut harus mampu menyalurkan seluruh peserta kursus ke dunia kerja,'' tutur Direktur Jenderal Pendidikan Formal dan Informal (PNFI), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas),Ace Suryadi.

Setiap lembaga, kata Ace, berhak medapatkan dana untuk kursus profesi. KPP berorientasi pada spektrum kursus kewirausahaan desa, perkotaan, nasional, dan internasional. Untuk wirausaha perdesaan, beasiswa diberikan untuk kursus soal perikanan, perkebunan, kain tradisional, cenderamata, dan lainnya. Sedangkan untuk wirausaha perkotaan, beasiswa diberikan untuk kursus seperti keperawatan, spa therapist, dan kursus yang didasarkan pada permintaan pekerjaan luar negeri.

Besarnya bantuan tergantung jenis dan lama kursus. Ia mencontohkan, untuk kursus keperawatan, jumlah beasiswa mencapai Rp 4 juta per siswa. Akan ada 160 ribu peserta didik yang akan mendapat beasiswa kursus profesi ini.

Sertifikasi
Ace mengatakan, saat ini sebanyak 35 ribu tenaga lulusan kursus akan selesai disertifikasi oleh Depdiknas. Pemberian sertifikasi ini telah diatur dalam UU No .20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 13 tahun 2003 tentang Sertifikasi Tenaga Kerja.

Depdiknas, kata Ace, mengembangkan program KPP dengan pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). Pendekatan ini digunakan sebagai pembelajaran masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja atau usaha mandiri.

Pengembangan KPP, menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, didukung dengan kebijakan, program, dan pendanaan. ''Pemerintah menyediakan berbagai kursus dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan (demand driver) di dalam dan luar negeri untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas,'' tuturnya dalam acara penyerahan Indonesian Spa Therapist Certification kepada 150 spa therapist di Jakarta, akhir Februari 2008.

Sertifikasi profesi ini, menurut Bambang, sangat penting sebagai jaminan pengakuan atas mutu profesi setiap lulusan kursus. ''Kami bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAPNF) untuk mengeluarkan sertifikasi profesi tersebut,'' katanya.

Direktur Lembaga Kursus, Triyadi, menjelaskan program KPP memusatkan perhatian kepada pemuda lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikannya dan putus sekolah SMA/SMK. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Koperasi dan Usaha Kecil, Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan lembaga kursus lainnya./bur

Artikel 8 :

Pendidikan Informal Akan Diintegrasikan
Jakarta, Sinar Harapan
Untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, Departemen Pendidikan Nasional berencana mengintegrasikan pendidikan informal dengan pendidikan formal pada tingkat sekolah menengah.
Pendidikan informal, menurut Mendiknas Bambang Sudibyo, lebih memenuhi kebutuhan masyarakat (demand driven). Karena itu, jika lulusan sekolah menengah juga dibekali dengan pendidikan informal, mereka akan lebih memenuhi kebutuhan dunia kerja.
Demikian disampaikan Mendiknas Bambang Sudibyo seusai membuka rapat kerja nasional Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) di Jakarta, Senin (20/12).
”Pelan-pelan, sekolah menengah kita dorong untuk menerapkan sistem kredit supaya hasil-hasil kursus pendidikan informal bisa ditransfer ke pendidikan formal. anak-anak SMA kita dengan demikian bisa memiliki keterampilan, kecakapan hidup yang bisa mereka peroleh dari pendidikan informal,” ujar Bambang Sudibyo.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang berisi pengakuan terhadap pendidikan informal dan mengatur bagaimana mentransfer hasil pendidikan informal kepada pendidikan formal.

Akreditasi
Lembaga-lembaga pendidikan informal yang bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan formal, lanjut Bambang, sebelumnya harus melalui proses akreditasi melalui badan-badan yang ditunjuk oleh Depdiknas. Saat ini, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) Depdiknas sudah memiliki sejumlah badan yang bisa dikembangkan menjadi lembaga yang menangani akreditasi.
”Tentunya, nanti ada proses akreditasi. Kalau pemerintah bermaksud mentransfer pendidikan informal ke pendidikan formal, pemerintah memiliki kebutuhan untuk mengontrolnya melalui akreditasi. Kita sudah memiliki beberapa lembaga yang selama ini mengembangkan program kecakapan hidup. Saya kira itu bisa menjadi embrio lembaga yang akan menangani akreditasi,” katanya.
Mengenai pendidikan informal seperti apa yang akan diintegrasikan ke dalam pendidikan formal, Bambang mengatakan bahwa hal itu terserah pada ma-sing-masing sekolah. Sesuai UU Sisdiknas, kurikulum efektif diramu oleh masing-masing sekolah sedangkan pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja.
Bambang dalam kesempatan sama juga mengatakan bahwa pendidikan informal yang saat ini kualitasnya sudah bagus dan bisa langsung diintegrasikan dengan pendidikan formal antara lain adalah pendidikan informal yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah Dirjen PLSP Depdiknas. Jumlah lembaga pendidikan informal di bawah Dirjen PLSP saat ini 2500, dengan jenis kursus 131. (rhu)

Artikel 9 :

KOMPETENSI TUTOR TERBATAS, PENDIDIKAN INFORMAL ALTERNATIF TERAKHIR
Menurut Erman pada “Apresiasi Wartawan Peduli PTK-PNF” di Gedung Gerai Informasi Depdiknas Jakarta, Rabu (5/7) selain itu pamong belajar, penilik, TLD (Tenaga Lapangan Dikmas), pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), instruktur kursus dan pengelola satuan Pendidik PNF masih dihadapkan pada persoalan-persoalan intensif, daya saing dan kepemimpinan.

Diperlukan upaya strategis, sistematik dan berkelanjutan dalam pembangunan mutu pendidikan khususnya pendidikan non formal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, katanya.

"PNF idealnya tidak lagi minim sentuhan, dalam konteks peningkatan mutu maka pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk terlibat dalam memberikan saran maupun kritik terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan itu, terutama menyangkut mutu PTK- PNF," katanya.

Relevansi dengan semangat keterbukaan dan untuk mewujudkan kualitas PNF, pemerintah menurut dia memandang perlu menyebar-luaskan informasi tentang PNF dan secara khusus mutu PTK-PNF. Salah satu elemen yang dapat menjadi mitra kerjasama strategis dalam penyebarluasan informasi tentang mutu pendidik dan tenaga kependidikan PNF adalah wartawan, katanya.

Pertimbangan tersebut relevan mengingat keberadaan wartawan merupakan kekuatan pembentuk opini yang sangat signifikan pada era informasi dewasa ini. Salah satu bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangka kerjasama strategis adalah “Apresiasi Wartawan Peduli PTK-PNF”.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu saling pengertian dan kesepahaman antara Dit. PTK-PNF Ditjen PMPTK dengan wartawan tentang perlunya dukungan media massa terhadap strategi, program, dan kegiatan Dit. PTK-PNF.

Juga memberikan apresiasi secara selektif kepada wartawan Koran nasional maupun daerah yang telah menulis tentang PTK-PNF dan meningkatkan efektifitas sosialisasi strategi, program dan kegiatan Dit. PTK-PNF Ditjen PMPTK kepada masyarakat luas yang membutuhkan sehingga terbangun partisipasi dan dukungan dari masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan ini berkesesuaian dengan upaya pemerintah dalam menata kebijakannya dalam tema-tema sbb:perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Depdiknas mempunyai perhatian sangat besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia baik mutu pendidikan formal persekolahan maupun pendidikan non formal yang dikenal dengan pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Pelatihan, kata Erman.

Menurut Erman pada “Apresiasi Wartawan Peduli PTK-PNF” di Gedung Gerai Informasi Depdiknas Jakarta, Rabu (5/7) selain itu pamong belajar, penilik, TLD (Tenaga Lapangan Dikmas), pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), instruktur kursus dan pengelola satuan Pendidik PNF masih dihadapkan pada persoalan-persoalan intensif, daya saing dan kepemimpinan.

Diperlukan upaya strategis, sistematik dan berkelanjutan dalam pembangunan mutu pendidikan khususnya pendidikan non formal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, katanya.

"PNF idealnya tidak lagi minim sentuhan, dalam konteks peningkatan mutu maka pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi warga masyarakat untuk terlibat dalam memberikan saran maupun kritik terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan itu, terutama menyangkut mutu PTK- PNF," katanya.

Relevansi dengan semangat keterbukaan dan untuk mewujudkan kualitas PNF, pemerintah menurut dia memandang perlu menyebar-luaskan informasi tentang PNF dan secara khusus mutu PTK-PNF. Salah satu elemen yang dapat menjadi mitra kerjasama strategis dalam penyebarluasan informasi tentang mutu pendidik dan tenaga kependidikan PNF adalah wartawan, katanya.

Pertimbangan tersebut relevan mengingat keberadaan wartawan merupakan kekuatan pembentuk opini yang sangat signifikan pada era informasi dewasa ini. Salah satu bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangka kerjasama strategis adalah “Apresiasi Wartawan Peduli PTK-PNF”.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu saling pengertian dan kesepahaman antara Dit. PTK-PNF Ditjen PMPTK dengan wartawan tentang perlunya dukungan media massa terhadap strategi, program, dan kegiatan Dit. PTK-PNF.

Juga memberikan apresiasi secara selektif kepada wartawan Koran nasional maupun daerah yang telah menulis tentang PTK-PNF dan meningkatkan efektifitas sosialisasi strategi, program dan kegiatan Dit. PTK-PNF Ditjen PMPTK kepada masyarakat luas yang membutuhkan sehingga terbangun partisipasi dan dukungan dari masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan ini berkesesuaian dengan upaya pemerintah dalam menata kebijakannya dalam tema-tema sbb:perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Depdiknas mempunyai perhatian sangat besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia baik mutu pendidikan formal persekolahan maupun pendidikan non formal yang dikenal dengan pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Pelatihan, kata Erman.

Artikel 10 :

Rabu, 2009 Maret 18
Keikutsertaan Warga Belajar Pada Program Kejar Paket C (Studi Kasus di PKBM Kejar Mendawai dan PKBM Tilung Raya di Kota Palangka Raya).
Keikutsertaan adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau partisipasi (Putri, 2002: 308). Djohani (2003: 77) partisipasi adalah sebuah proses bertahap, tetapi tidak boleh dan tidak dapat dimulai dengan cara dan proses yang tidak partisipatif. Menurut Sudjana (2000: 172-174), partisipasi warga belajar terhadap kegiatan proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh strategi pembelajaran. Pembelajaran partispatif merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang dapat digunakan dan dikembangkan di dalam program pendidikan luar sekolah. Suatu program pendidikan luar sekolah yang menggunakan strategi pembelajaran partisipatif mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berdasarkan kebutuhan belajar (learning needs based) yakni kebutuhan belajar adalah setiap keinginan atau kehendak yang dirasakan dan dinyatakan oleh seseorang, masyarakat, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai dan/atau sikap tertentu melalui kegiatan pembelajaran. Sumber informasi tentang kebutuhan belajar adalah peserta didik atau calon peserta didik, masyarakat dan/atau organisasi. Penting kebutuhan belajar didasarkan atas asumsi bahwa peserta didik akan belajar secara efektif apabila semua komponen program pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

2. berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran (learning goals and objectives oriented) yakni kegiatan pembelajaran partisipatif direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perencanaan, tujuan belajar disusun dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan belajar. Tujuan belajar itupun dengan mempertimbangkan latarbelakang pengalaman peserta didik, potensi yang dimilikinya, sumber-sumber yang tersedia pada lingkungan kehidupan mereka, serta kemungkinan hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu kebutuhan belajar, potensi dan sumber-sumber serta kemungkinan hambatan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu supaya tujuan belajar bisa dirumuskan secara tepat dan proses kegiatan pembelajaran partisipatif dapat dirancang dan dilaksanakan dengan efektif.

3. Berpusat pada peserta didik (participant centered) yakni kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan atas dan disesuaikan dengan latarbelakang kehidupan peserta didik. Latarbelakang kehidupan tersebut perlu menjadi perhatian utama dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kegiatan pembelajaran partisipatif. Peserta didik diikutsertakan pula dalam kegiatan identifikasi kebutuhan belajar, sumber-sumber dan kemungkinan hambatan serta dalam kegiatan merumuskan tujuan belajar. Para peserta didik diikutsertakan dan memegang peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar. Dengan berpusat pada peserta didik, mengandung makna bahwa peserta didik lebih banyak berperan dalam proses kegiatan pembelajaran partisipatif.

4. berangkat dari pengalaman belajar (experiential learning) Kegiatan pembelajaran disusun dan dilaksanakan dengan berangkat dari hal-hal yang telah dikuasai peserta didik atau dari pengalaman di dalam melaksanaan tugas dan pekerjaan serta dengan cara-cara belajar (learning styles) yang bisa dilakukan peserta didik. Untuk itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemecahan masalah karena pemecahan masalah merupakan pembelajaran yang lebih banyak menumbuhkan partisipasi para peserta didik.

Sehubungan dengan hal itu, sistem pembelajaran partisipatif diupayakan dapat mewujudkan proses pembelajaran yang dibangun atas beberapa komponen sebagai berikut:

(1) warga belajar diperankan sebagai subyek, bukan obyek,
(2) pembelajaran atau instruktur
berfungsi sebagai fasilitator dan mitra belajar dengan warga belajar, bukan pengawas dan instruktor,
(3) materi pembelajaran disusun bersama antara pembelajar dengan warga belajar,
(4) metode pembelajaran berpusat pada cara belajar melalui pengalaman,
(5) evaluasi pembelajaran menitik beratkan pada penilaian proses belajar dan penilaian diri, bukan sekedar hasil belajar,
(6) media pembelajaran disesuaikan pada karakteristik materi, lingkungan dan kondisi warga belajar, dan
(7) jadwal pembelajaran disusun secara fleksibel.

Lebih lanjut Marzuki, S. (1992) memberikan identifikasi bahwa pembelajaran partisipatif memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

(1) melibatkan warga belajar dalam menentukan, merevisi serta mengidentifikasi tujuan,
(2) tutor membantu warga belajar dalam kegiatan dan membantu mengatur kegiatan tersebut,
(3) melibatkan warga belajar dalam mengambil keputusan, mengembangkan ide-ide dan pemikiran, menyumbangkan saran dan menerima kritik dari warga belajar,
(4) mendorong kerja sama antara warga belajar dan menciptakan suasana belajar terbuka, saling mempercayai dan saling memperhatikan satu sama lain, dan
(5) melibatkan warga belajar dalam penilaian. Sebagai metodedan teknik, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam memfasilitasi proses pembelajaran bersama masyarakat.

Menurut Chambers (dalam Djohani, 2003: 67-69) pembalikan proses pembelajaran, belajar secara tepat dan bertahap, mengatasi bias orang luar, mengoptimalkan manfaat pembelajaran, triangulasi dalam pembelajaran, mempertimbangkan kerumitan dan keberagaman, menyerahkan proses pada masyarakat, mengembang proses penyadaran kritis, menentukan agendanya sendiri, saling berbagi. Berdasarkan beberapa definisi, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga belajar dalam mengikuti program kejar paket C dikarenakan proses kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh strategi pembelajaran dengan mempertimbangkan prinsip berdasarkan kebutuhan belajar, berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran, berpusat pada peserta didik, berangkat dari pengalaman belajar.

Soekamto (1985) mengartikan kelompok sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh adanya hubungan di antara mereka. Rogers (1994: 100) mengingatkan bahwa group lebih dari sekedar kumpulan orang-orang. Maka dari itu kelompok terjadi karena adanya dua orang atau lebih yang lebih berinteraksi, memiliki kesatuan maksud (atau tujuan), dan memiliki sistem nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan sentimen atau emosi yang sama. Sedangkan pendapat Jalal (2001:10) mengatakan program ini dirancang untuk memberi pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang belum memiliki pendidikan setara SMU/SMK.

Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum SMU jurusan. Bahan belajar disusun dalam bentuk modul, sehingga memungkinkan warga belajar dapat belajar sendiri. Mata pelajaran muatan lokal diarahkan pada penguasaan keterampilan, agar setelah selesai belajar Paket C memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Lama pendidikan sekurang-kurangnya 3 tahun jika mulai belajar setara kelas I. Apabila mereka telah selesai belajar sampai setara kelas 3, maka untuk uji kualitas diadakan ujian secara nasional. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kebijakan yang ditetapkan dalam pengembangan Program Paket C ini ialah:

(1) lulusan Paket C tidak dipersiapkan untuk memasuki Perguruan Tinggi;
(2) pemerintah tidak menyediakan anggaran khusus, dan hanya memberikan dukungan terhadap pelatihan tutor dan penyediaan modul sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Program kejar paket C adalah program pendidikan pada jalur nonformal yang dituju bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografis tidak dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas/yang sederajat. Lulusan program kejar paket C berhak mendapat ijazah SMA. (Dirjen PLS, 2004: 10). Maka dari itu menurut Napitupulu (1975: 22) memberikan tiga pengertian terhadap istilah KEJAR.

Yang pertama, arti halafiah, yaitu menutup kekurangan atau mengejar ketinggalan. Kedua, akronim dari kata-kata bekerja dan belajar. Ketiga, akronim dari kelompok belajar. Oleh karena itu Program Kejar adalah program pendidikan luar sekolah yang sifat dan bentuknya mengejar ketinggalan, bekerja sambil belajar atau sebaliknya, dan wadah sebagai kelompok belajar. Secara eksplisit, Johnson dan Johnson (dalam Supriyono, 1999: 77) memberi definisi, "A learning group is a group whose purpose is to ensure that group members learn specific subject matter, informations, knowledges, skill, and procedures". Program paket C berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang setara dengan SMA, dan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kepada peserta didik yang karena berbagai hal kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh sekolah, sehingga mendapat akses terhadap pendidikan setara SMA bagi orang dewasa. (Dirjen PLS, 2004: 12).

Maka dari itu, istilah kejar dalam program kejar paket C secara harfiah dapat menunjukkan tujuan program yakni "ingin mengejar ketertinggalan dalam segala bidang kehidupan". Dalam pengertian ini tujuan belajar program kejar paket C adalah untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam berbagai lapangan kehidupan sehingga diharapkan hasil pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para warga masyarakat melalui usaha sendiri.

Metode

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan studi kasus, karena pada tahun 2003 kejar paket C berjumlah 30 orang, tahun 2004 meningkat menjadi 32 orang, kemudian tahun 2005 lebih meningkat 37 orang, tahun 2006 menunjukkan peningkatan 50 orang warga belajar yang mengikuti program kejar paket C di PKBM Kejar Mendawai. Dibandingkan dengan program kejar paket C di PKBM Tilung Raya khusus program kejar paket C tahun 2003 berjumlah 7 orang, tahun 2004 berjumlah 7 orang, pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 6 orang dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 20 orang. Studi kasus memiliki beberapa keunggulan seperti yang dikemukakan oleh Black dan Champion (1992) yaitu:

(1) bersifat luwes berkaitan dengan pengumpulan data yang digunakan,
(2) menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki,
(3) dapat dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial,
(4) menawarkan kesempatan menguji teori dan,
(5) studi kasus bisa sangat murah, tergantung pada jangkauan penyelidikan dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

Studi kasus merupakan permasalahan yang muncul tanpa disadari maupun disadari yang benar-benar menarik untuk dipertanyakan dan digali oleh seorang peneliti agar permasalahan itu bisa terungkap. Implementasinya, peneliti yang menggunakan studi kasus pada kelompok belajar di PKBM Kejar Mendawai dan Tilung Raya khusus program kejar paket C. Bentuk ini melukiskan proses penelitian yang berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan mendalam, kemudian berlanjut dengan kegiatan pengumpulan data dan analisis data yang lebih menyempit dan terarah pada suatu topik (Yin, 1996).

Kegiatan pada akhirnya diarahkan untuk mencari jawaban-jawaban secara menyeluruh tentang: Gambaran tentang penyelenggaraan program kejar paket C di PKBM Kejar Mendawai dan PKBM Tilung Raya, keikutsertaan warga belajar program kejar paket C di PKBM Kejar Mendawai, keikutsertaan warga belajar program kejar paket C di PKBM Tilung Raya. Lokasi penelitian di PKBM Kejar Mendawai beralamat Jalan Mendawai Komplek Perumbansos nomor 123 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya dan PKBM Tilung Raya. Jalan Tilung 18 Kelurahan Langkai Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

Hasil

Dari kegiatan wawancara mendalam dengan informan (1) keikutsertaan warga belajar Program Kejar Paket C di PKBM Kejar Mendawai sangat tinggi karena lokasi sangat mendukung, pengelolaan sesuai petunjuk teknis standar pelayanan minimal penyelenggaraan PLS. Segi pembelajaran warga belajar dilatar belakangi ijazah dan putus sekolah dibuktikan dengan surat keterangan/raport dari sekolah asal, proses belajar tanpa dipaksa, tujuan belajar tidak hanya sekedar lulus saja, tetapi ilmu yang mereka peroleh dapat digunakan, pola pembelajaran orang dewasa, hubungan harmonis antara tutor dengan warga belajar, evaluasi daya serap warga belajar baik.

Jika dikaitankan pengelolaan dengan pembelajaran, hal ini menunjukan pengelolaan sudah sangat baik sehingga dapat menunjang proses pembelajaran yang baik pula yang akan diserap oleh warga belajar yang mengikuti program kejar paket C di PKBM Kejar Mendawai. (2) keikutsertaan warga belajar Program Kejar Paket C di PKBM Tilung Raya sangat rendah karena pengelolaan tidak sesuai Visi dan Misi, tutor tidak sesuai profesinya, penyelenggaraan belum optimal, tidak pernah mengikuti pelatihan tutor, tidak ada pengawasan terhadap PKBM Tilung Raya, lokasinya jauh dari pemukiman penduduk, hubungan renggang tutor dan pihak pengelola serta warga belajar, tutor terpaku modul kejar paket C, hampir separuh warga belajar tidak bisa menjawab materi, peraturan yang mengikat warga belajar.

Jika dikaitankan pengelolaan dengan pembelajaran, hal ini menunjukan pengelolaan belum optimal sehingga tidak dapat menunjang proses pembelajaran yang baik terhadap warga belajar yang mengikuti program kejar paket C di PKBM Tilung Raya.

Pembahasan

Jika diamati program kejar paket C setara SMA di PKBM Kejar Mendawai dan PKBM Tilung Raya ini, sangat membantu warga masyarakat, sebagaimana pendapat Sudjana (2000: 74) mengatakan bahwa, yang pertama: Sebagai pelengkap (complementary education), pendidikan luar sekolah dapat menyajikan berbagai mata pelajaran atau kegiatan belajar yang belum termuat dalam kurikulum pendidikan sekolah sedangkan materi pelajaran atau kegiatan belajar tersebut sangat dibutuhkan oleh anak didik dan masyarakat yang menjadi layanan sekolah tersebut. Kedua: sebagai penambah (suplementary education), pendidikan luar sekolah dapat memberikan kesempatan tambahan pengalaman belajar dalam mata pelajaran yang sama yang ditempuh di sekolah kepada mereka yang masih bersekolah atau mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan sekolah.

Tambahan pengalaman belajar ini dilakukan di tempat yang sama atau di tempat lain dengan waktu yang berbeda. Ketiga, sebagai pengganti (substitute education), pendidikan luar sekolah dapat menggantikan fungsi sekolah di daerah-daerah yang lain, karena berbagai alasan seperti penduduknya belum terjangkau oleh pendidikan sekolah. Program kejar paket C setara SMA termasuk dalam tipe program institusional yakni tumbuh dan berkembangnya kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu, terutama mengembangkan disiplin atau bidang pengetahuan dari guru atau lembaga, fokusnya penguasaan konten atau pengetahuan yang disampaikan, terlibat dalam penerapan pengalaman belajar, menyebarkan pengetahuan melalui proses belajar mengajar Boyle. (dalam Sanapiah Faisal. 2002).

Alasannya hubungan yang renggang antara tutor dengan tutor dan pihak pengelola serta warga belajar. Hal ini disebabkan tutor tidak bisa menyesuaikan diri dengan warga belajar yang mayoritas orang dewasa yang memiliki berbagai karakteristik dan pandangan yang berbeda dengan mereka dan pola pikir yang berbeda pula. Rendahnya minat warga belajar untuk mengikuti program kejar paket C bahkan ditandai dengan kenyataan bahwa warga belajar tidak mengenal tutornya sendiri kalaupun kenal nama, tetapi tidak kenal orangnya. Knowles melihat andragogi sebagai cakupan proses pembelajaran dan belajar melebihi daripada hanya belajar atau membelajarkan. Dalam konteks ini Knowles (dalam Syamsu dan Basleman, 1994: 126) menawarkan tujuh prinsip belajar mengajar yang bersifat andragogik, seperti:

(1) menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar,
(2) mengadakan struktur untuk saling merencanakan,
(3) mendiagnosis kebutuhan belajar,
(4) merumuskan arah belajar,
(5) merancang pola pengalaman belajar,
(6) mengelola pelaksanaan pengalaman belajar,
(7) mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajar.

Teori andragogi menurut Knowles (1975) adalah suatu percobaan untuk mengembangkan satu teori yang khas tentang pembelajaran orang dewasa. Knowles menegaskan orang dewasa adalah terarah diri dan bertanggungjawab atas keputusannya. Program pembelajaran orang dewasa seharusnya menampung aspek asas ini. Knowles (1975) menuturkan andragogi membuat andaian-andaian berikut tentang desain pembelajaran:

(1) Orang dewasa perlu mengetahui sebab ia dikehendaki mempelajari sesuatu
(2) Orang dewasa perlu belajar secara eksperimen,
(3) Orang dewasa menganggap pembelajaran sebagai penyelesaian masalah, dan
(4) Pembelajaran orang dewasa paling berkesan jika topik pelajarannya mempunyai nilai segera. Apabila dalam pendekatan pembelajaran tidak menggunakan pendekatan andragogi, maka sulit untuk dapat menggerakkan para warga belajar untuk senantiasa berpartisipasi tinggi dalam proses pembelajaran.

Selanjutnya Srinivasan (1981) mengatakan orang dewasa bisa termotivasi dalam mengikuti suatu program pembelajaran apabila metode dan teknik pembelajaran yang dipergunakan melibatkan warga belajar. Pelibatan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, menyusun pengalaman belajar dan menilai kegiatan belajar. Oleh sebab itu, teknik dan metode semacam ini disebutnya sebagai ¡§teknik perlibatan warga belajar¡¨ dalam program belajar.

Dari temuan ini dapat diketahui bahwa suatu program pembelajaran bagi orang dewasa tetapi perencanaannya yang kurang mempertimbangkan prinsip pembelajaran bagi orang dewasa akan mengurangi tingkat partisipasi dari khalayak sasarannya. Demikian pula tentang berbagai macam syarat-syarat pendaftaran program kejar paket C dalam proses belajar mengajar dan bagaimana implementasi yang baik di lapangan untuk mendapatkan perhatian, agar dapat menarik warga sasarannya untuk berpartisipasi sepenuhnya. Temuan ini pula sekaligus mendukung model pembelajaran dengan ¡§teknik pelibatan warga belajar¡¨ dari Srinivansan (1981).

Kesimpulan

1. Program Kejar Paket C di PKBM Kejar Mendawai dilihat dari segi:

a. Pengelola
f{ Lokasi yang nampak bahwa PKBM Kejar Mendawai sangat mendukung sekali walau ada juga warga belajar yang bertempat tinggal jauh, tetapi mereka sangat antusias sekali untuk masuk dan mengikuti program kejar paket C, dengan alasan jika mereka tidak masuk maka mereka sendiri merasa rugi karena tertinggal mata pelajaran dari teman yang lainnya.

f{ Segi pengelolaan program nampak bahwa persyaratan sudah sesuai dengan persyaratan petunjuk teknis yang digariskan dalam standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Syarat seorang untuk menjadi tutor Program Kejar Paket C sekurang-kurangnya miliki ijasah S1 dan D-II sesuai dengan jurusan pendidikan.

f{ Sarana administrasi minimal yang telah dipersiapkan dalam setiap kelompok belajar sudah nampak sekali. Seperti contohnya daftar hadir warga belajar, daftar hadir tutor, buku tamu, buku rencana pembelajaran keaksaraan fungsional, buku penilaian hasil belajar kelompok belajar, jadwal belajar/pertemuan, buku harian/jurnal kegiatan belajar mengajar. Penyelenggaraan program yang optimal dapat menciptakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan kejiwaan warga belajar, sehingga Ijazah dan lulusanya terbukti dapat bekerja di instansi pemerintah dan swasta.

b. Pembelajaran

f{ Warga belajar menunjukkan semangat yang luar biasa, latar belakang warga belajarnya rata-rata: 1) memiliki ijazah SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau Paket B setara SMP, 2) Putus sekolah (droup out) pada jenjang SMA atau Madrasah Aliyah (MA) yang dibuktikan dengan surat keterangan/raport dari sekolah asal, 3) berusia 15-44 tahun dengan prioritas usia (15-24 tahun).

f{ Tutor dan pengelola selalu memberikan saran-saran dan masukkan kepada warga belajar yang ingin serius mengikuti belajar di PKBM Kejar Mendawai tersebut. Selama mengikuti program belajar di PKBM Kejar Mendawai mereka melihat bahwa proses belajarnya bermutu, baik tanpa dipaksa oleh pihak tutor ataupun pihak lembaga manapun.

f{ Tujuan mereka belajar pada program kejar paket C disebabkan mereka ingin mewujudkan cita-cita tidak hanya sekedar lulus saja, tetapi dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ilmu yang mereka peroleh dari PKBM Kejar Mendawai ini. Disamping itu PKBM ini menerapkan pola pembelajaran orang dewasa

f{ Terjalinnya hubungan yang harmonis antara tutor dengan warga belajar sehingga antusias warga belajar dan tutor sangat tinggi sekali dalam belajar untuk saling mengisi pengetahuan, warga belajar menjadi tertarik untuk belajar karena mereka menganggap ilmu dan pengetahuan yang mereka peroleh lebih banyak.

f{ Evaluasi proses dan hasil belajar menjadi bukti untuk mengetahui besarnya daya serap warga belajar terhadap materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar.

Jika dikaitankan pengelolaan dengan pembelajaran, hal ini menunjukan pengelolaan sudah sangat baik sehingga dapat menunjang menghasilkan pembelajaran yang baik pula yang akan diserap oleh warga belajar yang mengikuti program kejar paket C di PKBM Kejar Mendawai tersebut.

2. Program Kejar Paket C di PKBM Tilung Raya dilihat dari segi:

a. Pengelola
f{ Pengelolaan yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi yang mereka pegang, serta tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan pendidikan/profesi, dan penyelenggaraan masih belum optimal karena jadwal kegiatan rapat tidak pernah ditentukan, tidak pernah mengikuti pelatihan tutor dari Dinas Pendidikan, tidak ada pengawasan terhadap PKBM Tilung Raya dari Dinas pendidikan untuk mengevaluasi pengelolaan program tersebut.

f{ PKBM Tilung Raya lokasinya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada transportasinya yang mendukung. Hal ini membuat keengganan warga belajar untuk mengikuti program kejar paket C di tempat tersebut. Bahkan ada warga belajar yang mengundurkan diri walau dia sudah mendaftar.

f{ Hubungan yang renggang antara tutor dengan tutor dan pihak pengelola serta warga belajar. Hal ini disebabkan tutor tidak bisa menyesuaikan diri dengan warga belajar yang mayoritas orang dewasa berbagai karakteristik dan pandangan yang berbeda dan pola pikir yang berbeda pula.

f{ Warga belajar program kejar paket C rata-rata menengah ke bawah hal ini dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kehadiran mengikuti prgram kejar paket C karena disamping itu mereka bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Pembelajaran
f{ Rendahnya minat warga belajar pada program kejar paket C mengakibatkan warga belajar tidak mengenal tutornya sendiri. Walau kenal nama tetapi tidak mengenal orangnya. Fakta lain jarak rumah tutor yang mengajar sangat jauh dengan lokasi PKBM Tilung Raya.

f{ Tutor terpaku pada modul kejar paket C saja dan tidak ada niat untuk menambah bahan dari SMA baik semester 1, 2, dan 3. Yang mengherankan adalah warga belajar hanya sebagian saja yang membawa buku modul paket C yang telah diberikan oleh tutor. Terbukti pada saat mereka mengerjakan soal latihan hampir separuh dari mereka yang tidak bisa menjawab dan ada yang menjawab tetapi salah, dari sini jelas bahwa kurangnya keikutsertaan warga belajar pada saat proses belajar berlangsung. Ada sebagian warga belajar yang jarang masuk untuk belajar sehingga mempengaruhi motivasi tutor untuk hadir.

f{ Dalam proses belajar tutor sering marah-marah dengan warga belajar. Apa yang diharapkan tutor tidak sesuai dengan keinginan. Peraturan yang mengikat warga belajar untuk harus ditaatinya, misal waktu masuk belajar tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, akan mengganggu proses belajar mengajar, harus berpakaian rapi tidak boleh memakai kaos oblong. Warga belajar sering merasa malu karena tutor selalu memperlakukan mereka dengan cara mengerjakan soal-soal latihan di depan ruangan kelas dan jadwal belajar sudah ditentukan oleh tutor beserta pengelola.

Jika dikaitankan pengelolaan dengan pembelajaran, hal ini menunjukan pengelolaan belum optimal sehingga tidak dapat menunjang proses pembelajaran yang baik terhadap warga belajar yang mengikuti program kejar paket C di PKBM Tilung Raya.

Saran

Saran yang berguna adalah
1) PKBM Kejar Mendawai sebaiknya membuka cabang yang lokasinya dekat dengan masyarakat, standar pelayanan minimal penyelenggaraan PLS harus dipertahankan, ditingkatkan pengelolaan lebih optimal terutama sarana adminitrasi, rekrutme tutor sesuai profesi, lebih ditingkatkan lagi saran dari tutor bagi warga belajar, tutor harus meningkatkan hubungan yang harmonis dengan pendekatan orang dewasa, sebaiknya tutor saat akhir memberikan materi latihan.
2) PKBM Tilung Raya alangkah baiknya berpedoman pada visi dan misi, sebaiknya satu bulan sekali mengadakan rapat, pengelola sebaiknya menginformasikan kepada tutor untuk mengikuti pelatihan, tempat atau lokasi yang mudah dijangkau, sebaiknya pengelola atau tutor menjalin hubungan yang harmonis, sebaiknya pengelola merektrut tutor sesuai profesi, diperhatikan juga jarak rumah tutor dengan lokasi PKBM, tutor jangan terpaku pada modul paket C, tutor jangan terpengaruh ketidakhadiran warga belajar, jangan mengikat warga belajar dengan peraturan.
3) Sebaiknya Dinas Pendidikan bagian Kasubdin PLS mengadakan evaluasi keberlangsungan PKBM dari segi pengelolaan dan pembelajaran, Dinas Pendidikan bagian Kasubdin PLS harus memberikan peringatan kepada pengelola jika tutornya tidak mengikuti pelatihan tutor.

Artikel 11 :

Kerja Keras Vs Kerja Cerdas - 2
Jika diamati, sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di Indonesia tampaknya cenderung membuat pelajar menjadi pasif, atau kurang memotivasi untuk memunculkan kreatifitas. Salah satu alasan mengapa kebanyakan sistem pendidikan di Indonesia (justru) membuat siswa-siswi menjadi pasif adalah karena adanya orang-orang atau sistem tertentu yang memang ingin memastikan bahwa siswa-siswi mereka selalu berada ‘di dalam kontrol’, sehingga ketika ada siswa/i yang memiliki kreatifitas di atas rata-rata justru akan dianggap sebagai murid yang ‘kurang ajar’ atau ‘memberontak.’ Akibatnya, mereka mulai memberikan ‘hukuman’ atau tekanan-tekanan tertentu yang mengharuskan murid menurut tanpa memikirkan lebih lanjut apa yang diperintahkan oleh sang guru.

Hasilnya, murid-murid yang ada tidak memiliki daya saing dan kreatifitas mereka tidak berkembang. Itu sebabnya, sekarang ini banyak orangtua yang memasukkan anak-anak mereka ke sekolah internasional atau bahkan menyekolahkan anak mereka dengan sistem homeschooling, karena dalam homeschooling orangtua memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan arahan dan mendidik anak-anak, sehingga potensi yang ada bisa terus di-explore dan dikembangkan sejak dini.

Banyak/sedikitnya jumlah siswa dalam satu kelas adalah salah satu alasan mengapa murid yang ada mengalami kesulitan untuk berkembang secara maksimal. Semakin banyak siswa yang ditangani oleh seorang guru, secara otomatis perhatian guru tersebut akan semakin terpecah. Sebaliknya, semakin sedikit siswa yang ditangani, setiap siswa yang ada bisa diperhatikan satu per satu. Dengan demikian, sang guru juga tidak akan kewalahan dengan banyaknya siswa yang harus diperhatikan.

Sistem Pendidikan yang Kompleks
Sistem pendidikan adalah hal yang sangat kompleks – ada banyak faktor yang menjadi penyebab dan alasan, sehingga kita tidak bisa hanya menunjuk satu faktor dan satu solusi saja. Akan tetapi, selama ada niat baik dari orang-orang yang bertugas untuk membuat kurikulum, maka masalah-masalah yang ada tetap akan bisa ditemukan jalan keluarnya. Dari tahun ke tahun, sistem pendidikan di Indonesia hampir selalu mengalami perubahan kurikulum. Mungkin pada awalnya perubahan kurikulum ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa, namun karena adanya orang-orang tertentu yang memanipulasi hal tersebut untuk menarik keuntungan pribadi (salah satunya bertujuan agar siswa membeli buku pelajaran baru setiap tahun ajaran), maka sistem pendidikan itu sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Bicara tentang sistem pendidikan, terlebih dahulu kita harus bicara tentang orang yang menggerakkan sistem itu sendiri. Hal ini kembali berpulang pada para guru dan staf pengajar yang ada. Menurut hemat saya, sistem pendidikan yang baik adalah ketika guru dapat mengenali dan memunculkan setiap potensi yang ada dalam diri siswanya. Sebagai contoh, ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak menetapkan target khusus seperti kebanyakan sekolah pada umumnya dalam proses belajar mengajar. Mereka hanya menetapkan tema tertentu dan membiarkan murid-murid menggali pemahaman mereka sendiri. Dengan demikian, siswa yang rajin dan kreatif secara otomatis akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak dari siswa yang lain. Selanjutnya, siswa-siswi yang melakukan penggalian informasi ini diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas dan dari situlah guru memberikan penilaian. Selain itu, guru juga memberikan arahan dan tuntunan, khususnya bagi siswa yang prestasi akademisnya masih kurang. Dengan demikian, siswa bukan hanya diajar berdasarkan kurikulum belaka, namun juga dipupuk dan dilatih untuk memberikan presentasi, berkreasi, mengamati, menganalisa, dan menggali informasi.

Hal ini sangat berbeda dengan sistem sekolah konservatif yang selama ini dianut, yaitu berdasarkan buku teks belaka sehingga tanpa sadar ‘memasung’ kreatifitas siswa yang bersangkutan. Akan tetapi, di sisi lain, sistem baru yang mulai diterapkan oleh sekolah-sekolah ‘plus’ ini memiliki konsekuensi, yaitu dibutuhkan guru yang lebih banyak sehingga satu guru tidak menangani terlalu banyak murid. Inilah yang menjadi masalah di beberapa sekolah, yaitu kurangnya tenaga pengajar baik dalam jumlah maupun kualitas, sementara sekolah menerima siswa dalam kapasitas semaksimal mungkin. Dari sini kita semakin bisa melihat, betapa kompleksnya permasalahan yang ada dalam sistem pendidikan kita.

Perbaikan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Informal
Pendidikan informal dapat menolong untuk memperbaiki kualitas SDM yang kita miliki. Itu sebabnya, sebagai orangtua, kita perlu mengamati anak-anak kita saat ini, seberapa jauh kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan apa yang ada dalam benak mereka kepada kita maupun kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan apakah anak tersebut mampu melakukan pengamatan dengan baik atau berpikir secara logis. Seringkali, prestasi atau nilai yang bagus yang mereka peroleh di sekolah belum tentu menunjang performa mereka di luar. Sebagai contoh: anak kita memiliki nilai yang sangat bagus dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolah, namun pada kenyataannya, ia mengalami kesulitan untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa si anak membutuhkan pendidikan informal tambahan, karena akan sangat disayangkan jika ia hanya memiliki nilai bagus dalam pelajaran di kelas namun tidak pada prakteknya. Jadi, ada baiknya kita mencari alternatif pendidikan informal yang mungkin dibutuhkan oleh anak kita.

Kecerdasan Spiritual dan Emosional
Orang yang bekerja dengan mengandalkan otot seringkali memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah daripada orang yang bekerja dengan otaknya. Sebenarnya, masing-masing orang memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Memang, orang-orang yang lebih banyak mengandalkan otaknya memiliki tingkat stres yang lebih tinggi karena ada begitu banyak hal yang harus ia amati dan pikirkan dalam waktu yang sama. Satu-satunya cara untuk menanggulangi tingkat stres dalam diri seseorang adalah dengan cara mengembangkan kecerdasan spiritual, sehingga ia bisa terus menjalani kehidupan sehari-hari tanpa mengalami stres. Ini juga yang menyebabkan semakin banyak orang yang tertarik untuk mengikuti yoga, meditasi, dsb., karena mereka meyakini bahwa kegiatan-kegiatan semacam itu dapat menolong mereka menghilangkan stres dan memberi ketenangan. Akan tetapi, sebetulnya itu hanyalah solusi yang bersifat sementara, karena tetap berpusatkan pada kemampuan yang kita miliki secara pribadi. Untuk mengasah kecerdasan spiritual yang kita miliki, kita hanya perlu belajar meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasah kecerdasan spiritual kita, semakin berkurang tingkat stres kita.

Pada prinsipnya, intelegensi emosional adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dan berempati dengan orang-orang lain. Seorang pemimpin yang selalu berusaha untuk memahami kondisi dan keberadaan karyawannya menunjukkan bahwa ia pemimpin yang memiliki intelegensi emosional yang cukup tinggi. Demikian pula seorang bawahan/karyawan yang berusaha untuk memahami kondisi dan keberadaan pemimpinnya adalah karyawan yang memiliki intelegensi emosional yang cukup bagus. Untuk mengasah intelegensi emosional, kita hanya perlu belajar untuk memposisikan diri dalam keberadaan orang lain, melihat dan berpikir dari sudut pandang orang lain. Hasilnya, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk bisa beradaptasi dan berempati dengan orang-orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki intelegensi emosional yang baik akan dicintai dan dihargai oleh karyawannya, demikian pula seorang karyawan yang memiliki emosional yang baik akan disukai oleh rekan-rekannya dan pemimpinnya.

Intelegensi emosional memiliki kaitan dengan karakter seseorang. Meski begitu, kecerdasan emosional bisa dilatih dan diasah, sehingga kalaupun karakter kita tampak bertolak belakang (misalnya berangasan), kita tetap bisa memunculkan dan membentuk kecerdasan emosional itu dalam diri kita, sehingga karakter kita turut mengalami perubahan. Tapi jangan lupa bahwa intelegensi emosional juga harus didukung oleh intelegensi visual, intelegensi logis, dan intelegensi-intelegensi lainnya, atau dengan kata lain harus ada keseimbangan di antara ketujuh intelegensi tersebut. Tanpa keseimbangan, orang yang memiliki intelegensi emosional yang tinggi dapat dengan mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh orang lain.

Orang yang kurang mampu bergaul atau berinteraksi satu sama lain sebetulnya menunjukkan bahwa intelegensi emosional yang ia miliki perlu dikembangkan. Semakin intelegensi emosional kita terasah, semakin kita memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang yang baru kita temui untuk pertama kalinya.

Sebenarnya, dengan mengasah satu intelegensi, secara otomatis intelegensi-intelegensi lain yang kita miliki akan turut terasah. Sebagai contoh: kita ingin mengasah intelegensi verbal yang kita miliki. Untuk dapat menyampaikan sesuatu, kita perlu mengadakan penelitian atau penggalian atas sebuah topik. Untuk memperoleh hasil yang baik, kita pasti membutuhkan intelegensi visual dan intelegensi logis yang baik pula. Semakin daya analisa kita terasah, bobot dari apa yang kita sampaikan juga semakin teruji. Selanjutnya, dengan mengasah intelegensi kreatif yang kita miliki, ada berbagai macam variasi yang bisa kita pakai dalam menyampaikan topik pembicaraan. Semakin intelegensi kita terasah, kemampuan kita dalam mengerjakan sesuatu juga bertumbuh dengan luar biasa. Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah mendisiplin diri sendiri – apa yang memang harus kita kerjakan, kerjakanlah secara tuntas dan maksimal, jangan menunda-nunda.

Menurut pendapat sebagian orang, multi-tasking (mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada waktu yang sama) tidak cukup efektif karena hal itu menyebabkan konsentrasi menjadi terpecah. Sebenarnya hal itu tergantung dari kapasitas orang yang bersangkutan. Ada orang-orang tertentu yang dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus di waktu yang sama dan tetap memberikan hasil yang maksimal, karena mereka memang memiliki kapasitas yang cukup bagus. Sebaliknya, ada orang-orang yang meski hanya melakukan satu pekerjaan, tetap tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Jika selama ini pemimpin kita sering memberikan beberapa pekerjaan sekaligus untuk diselesaikan, sebetulnya itu adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan kapasitas kita, dan bukan menjadikan ketidakmampuan kita sebagai alasan untuk tetap tinggal di zona nyaman. Ingat, kita tinggal di kota di mana level persaingan yang ada sangat tinggi. Tanpa terus meng-upgrade diri, kemampuan bersaing kita akan semakin mengecil dan kita semakin tersingkir dari zona kesuksesan yang ingin dimasuki.

Bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk kembali ke pendidikan formal ataupun informal, tetap ada cara-cara lain untuk mengasah intelegensi, yaitu dengan membaca. Membaca adalah salah satu solusi terbaik bagi mereka yang ingin mengasah intelegensi. Saat ini ada begitu banyak buku yang secara spesifik dapat menolong kita mengasah dan meningkatkan intelegensi-intelegensi tertentu dalam diri kita. Ada langkah-langkah sistematis maupun strategis yang bisa kita aplikasikan dari buku-buku tersebut. Karenanya, saya mendorong Anda untuk banyak membaca, karena ada banyak keuntungan yang akan Anda nikmati dari membaca.

Jangan pernah menutup diri bagi sebuah perubahan dan jangan pernah membatasi diri untuk mempelajari hal-hal baru. Ketika kita mau mempelajari hal-hal yang baru dan terus mengalami perubahan, artinya kita sedang terus mendekati titik keberhasilan yang kita impi-impikan.

Artikel 12 :

Senin, 2009 Maret 16
Homeschooling Solusi, atau Kerugian
Akhir-akhir ini metode pendidikan Homeschooling sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, dipelopori oleh Kak Seto melalui Asah Pena yaitu sebuah lembaga yang didirikan untuk membantu proses belajar mengajar di dalam Homeschooling, apalagi juga didukung melalui pemberitaan yang luas dari media masa, maka semakin tinggilah apresiasi masyarakat -gembor terhadap metode pembelajaran ini, apalagi dengan gembar-gembor dari media massa yang menyatakan bahwa Homeschooling merupakan alernatif pendidikan yang sangat tepat untuk saat ini mengalahkan dominasi sekolah yang sudah sejak dahulu berada dalam garis terdepan dalam melakukan pembelajaran kepada siswa maka masyarakat perlu dijelaskan apakah memang Homeschooling seindah yang mereka bayangkan?

Homeschooling dan Legalitas

Sebelum berbicara mengenai legalitas dari Homeschoolng, harus diketahui dulu apakah sebenarnya Homeschooling itu. Home Schooling atau biasa disingkat HS merupakan pendidikan berbasis rumah, yang memungkinkan anak berkembang sesuai dengan potensi diri mereka masing-masing (Daryono, 2008). Sistem ini sendiri terlebih dahulu berkembang di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di dunia. Baru kemudian mulai menjadi tren di Indonesia tahun-tahun belakangan ini. Sebenarnya jika kita flashback ke belakang sistem pembelajaran HS telah ada bahkan sejak sebelum jaman penjajahan dulu, beberapa tokoh penting kita seperti Ki Hajar Dewantara, Buya Hamka dan KH Agus Salim telah lebih dulu mengenyam sistem pengajaran HS ini.

Pendidikan alternatif dengan model sekolah rumah (home schooling) tidak hanya menumbuhkan keinginan belajar secara fleksibel pada anak, namun juga mampu menumbuhkan karakter moral pada anak. Pasalnya, dengan menyerahkan proses belajar sebagai hak anak untuk mendapatkan pendidikan, akan mendorong anak untuk belajar berdisiplin dan bertanggung jawab, terhadap segala kegiatan belajar yang telah dilakukannya (Mulyadi, 2008).

Berbicara mengenai payung hukum, Homeschooling sebenarnya sudah mempunyai payung hukum. Menurut, Harun Al Rosyid Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Non Formal (BPPLSP) mengatakan sekolah rumah atau home schooling ini telah memiliki payung hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anak peserta home schooling dapat mengikuti ujian nasional berbarengan dengan siswa sekolah formal melalui sekolah mitra yang ditunjuk Dinas Pendidikan.. selain itu, di Indonesia, pendidikan dalam keluarga merupakan kegiatan pendidikan jalur informal, kutipan UU no 20/2003 Sisdiknas). Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Negara tidak mengatur pada proses pembelajarannya, tetapi hasil pendidikan dari informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kemudian (kutipan pasal 90 SNP), peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikat mandiri / profesi sesuai ketentuan berlaku dan peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijasah yang setara dengan Ijasah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang teraktreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa sebenarnya Homeschooling memiliki payung hukum yang jelas dalam melaksanakan metode pembelajaran yang mereka lakukan sehingga masyarakat tidak perlu merasa terlalu takut untuk menyekolahkan anaknya di dalam Homeschooling

Keuntungan dan Kerugian

Metode pembelajaran tematik dan konseptual serta aplikatif menjadi beberapa poin keunggulan HS. Home schooling memberi banyak keleluasaan bagi anak untuk menikmati proses belajar tanpa harus merasa tertekan dengan beban-beban yang terkondisi oleh target kurikulum. Setiap siswa HS diberi kesempatan untuk terjun langsung mempelajari materi yang disediakan, jadi tidak melulu membahas teori. Mereka juga diajak mengevaluasi secara langsung tentang materi yang sedang di bahas. Bahkan bagi siswa yang memiliki ketertarikan di bidang tertentu, misalnya Fisika atau Ilmu alam, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan observasi dan penelitian sesuai ketertarikan mereka.

Beberapa keunggulan lain home schooling sebagai pendidikan alternatif, yaitu karena sistem ini menyediakan pendidikan moral atau keagamaan, lingkungan sosial dan suasana belajar yang lebih baik, menyediakan waktu belajar yang lebih fleksibel. Juga memberikan kehangatan dan proteksi dalam pembelajaran terutama bagi anak yang sakit atau cacat, menghindari penyakit sosial yang dianggap orang tua dapat terjadi di sekolah seperti tawuran, kenakalan remaja (bullying), narkoba dan pelecehan. Selain itu sistem ini juga memberikan keterampilan khusus yang menuntut pembelajaran dalam waktu yang lama seperti pertanian, seni, olahraga, dan sejenisnya, memberikan pembelajaran langsung yang kontekstual, tematik, dan nonscholastik yang tidak tersekat-sekat oleh batasan ilmu.

Ada keunggulan, pasti ada juga kekurangannya, begitu juga dengan home schooling, beberapa kekurangan harus siap dihadapi oleh orang tua yang memilih home schooling sebagai alternatif pendidikan, diantaranya tidak ada kompetisi atau bersaing. Sehingga anak tidak bisa membandingkan sampai dimana kemampuannya dibanding anak-anak lain seusia dia.. Selain itu anak belum tentu merasa cocok jika diajar oleh orang tua sendiri, apalagi jika memang mereka tidak punya pengalaman mengajar sebelumnya

Kekurangan lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah kurangnya interaksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial yang dapat memberikan pengalaman berharga untuk belajar hidup di masyarakat. Kemungkinan lainnya anak bisa terisolasi dari lingkungan sosial yang kurang menyenangkan sehingga akan kurang siap nantinya menghadapi berbagai kesalahan atau ketidakpastian. Faktor tingginya biaya home schooling juga menjadi salah satu kekurangan, karena dipastikan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pendidikan home schooling lebih besar dibanding jika kita mengikuti pendidikan formil disekolah umum.

Sudah Adaptifhkah dengan Indonesia

Untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pendidikan home schooling ini bisa lebih progresif berkembang di Indonesia, tentu tidak terlepas dari paradigma berfikir masyarakat yang mulai cenderung kritis dan selektif dan tentu saja evaluatif terhadap hasil yang sudah dicapai oleh pendidikan formal yang dikemas dan didesain oleh pemerintah. Secara empiris barangkali salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi pergeseran dinamika pemikiran masyarakat terhadap pola pendidikan di Indonesia adalah salah satunya dikarenakan para orang tua murid sudah begitu menyadari bahwa sudah lama pendidikan kita di â?ohantui â?ooleh tingginya kekerasan sosiologis yang selama ini terjadi dalam interaksi dunia pendidikan kita. Kasus tawuran, seks bebas dan narkoba dikalangan pelajar dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit adalah salah satu faktor yang menyebabkan para orang tua terbangun landasan berfikirnya untuk melakukan terobosan mencari pendidikan alternatif yang relatif â?oamanâ?� buat anak-anaknya dan rezim diktatorianisme pendidik terhadap peserta didik yang selama ini menjadi budaya dalam pola pendidikan kita juga telah membuka mata sebagian masyarakat terutama para orang tua murid untuk lebih mempertimbangkan putra-putrinya untuk sekolah di pendidikan formal.

Realitas lain yang perlu dicermati mengapa pendidikan home schooling ini menjadi pilihan alternatif masyarakat adalah ketika masyarakat mulai menyadari bahwa sebenarnya pola pendidikan formal di Indonesia belum menyentuh substansi kebutuhan riel tantangan dalam era globalisasi yang harus di respon secara kualitatif oleh peserta didik dengan menyiapkan kompetensi yang relevan dan obyektif terhadap kebutuhan skill mereka ketika mereka beraktivitas (bekerja atau berwirausaha). Dan salah satu aspek yang diangkat oleh program pendidikan home schooling ini adalah standard kompetensi internasional tersebut. Maka terjawab sudah bagaimana seharusnya stakeholders (pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam dunia pendikan) termasuk dalam konteks ini juga pihak perusahaan dan instansi yang menampung dan mengakomodir kebutuhan tenaga kerja para lulusan untuk concern menyikapi maraknya pendidikan alternatif semisal home schooling ini dalam perspektif yang lebih otonom dan komprehensif, termasuk didalamnya memberikan solusi tentang otoritas standard kelulusan dan formalisasi pendidikan yang di atur secara baku dan menjadi domain pemerintah.Â

Tinggal persoalannya adalah sejauhmana masyarakat lebih selektif memilih pendidikan home schooling ini, tidak semata-mata karena faktor status sosial karena memang biaya program pendidikan ini tidak sedikit (atau sekedar trend) saja. Melainkan karena memang masyarakat kita sudah memahami bagaimana konstalasi dan dinamika dunia pendidikan di era globalisasi ini yang menuntut segi otentitas dan kultur lingkungan mondial berkaitan dengan skill dan kompetensi. Kredibilitas program pendidikan home schooling ini bukan hanya diukur dari tingkat fleksibilitas dan kesan informalistik dengan nuansa yang lebih persuasif dan menyenangkan saja, dimensi belajar mengajar yang tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu dengan model on the job method maupun off the job method, garansi dan konsepsi link & mach dengan dunia usaha dan industri dan sebagainya. Namun tingkat kredibilitas program pendidikan home schooling ini juga di dasarkan atas legitimasi yang diberikan pemerintah.

Apakah pemerintah mau lebih bersikap inklusif atau eksklusif dalam menyoal eksistensi program pendidikan home schooling ini yang nota bene bisa saja mengklaim dirinya setingkat dengan strata pendidikan yang sudah baku di Indonesia. Terlepas memang setiap program pendidikan yang diterapkan di Indonesia apapun itu bentuknya tidak menjamin semua aspek kognitif dan sosial peserta didik terakomodir dengan baik. Seperti halnya program pendidikan home schooling ini yang nota bene jelas tidak menspesifikasikan diri pada aspek sosialisme interaksi dan proses transformasi budaya dan sifat komunitas, namun cenderung individualistic, jadi mau Homeschooling atau tidak itu terserah anda.

Artikel 13 :

PENDIDIKAN MUSIK!...PENTINGKAH?
"Buat apa kamu belajar musik, sudah aja kamu belajar matematika atau fisika, biar kamu jadi anak pintar."

"ah, bu saya nyuruh anak saya les musik biar dia ada kesibukan aja, dari pada dia main gak karuan."

Pernahkah Anda mendengar kedua kalimat di atas atau bahkan Anda sendiri yang pernah mengalaminya? Kita mungkin menyadari bahwa memang pendidikan musik sampai saat ini masih menjadi sesuatu hal yang baru bagi kita yang hidup di Negri tercinta ini. Bagi sebagian masyarakat dan para pemangku kebijakan, musik bukan merupakan sesuatu hal yang penting, musik hanyalah sebagai hiburan, musik hanyalah pengisi waktu bagi anak-anak. Musik tidak akan memberikan kontribusi untuk kehidupan masa datang, musik tidak akan memberikan sesuatu profesi yang menjanjikan. Bahkan dilingkungan sekolah pun masih banyak yang menganggap bahwa musik bukan suatu mata pelajaran yang begitu penting, betulkah?

Banyak guru dan orang tua anak baik itu yang belajar disekolah formal ataupun informal yang memandang sebelah mata tentang pendidikan musik. Sehingga apabila anaknya memiliki kekurangan pada mata pelajaran tertentu, maka orang tua menganggap anaknya "kurang pandai", tetapi apabila anak memiliki nilai bagus pada mata pelajaran seni baik itu seni musik, seni rupa atau seni tari, orang tua menganggap hal tersebut bukan yang luar biasa, padahal anak tersebut mempunyai potensi dalam mata pelajaran tersebut yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, disinilah perlunya kesadaran guru dan orang tua untuk mengetahui potensi apa yang terdapat pada anak-anaknya.

Hal yang sama terjadi pada sekolah informal, misalnya kursus musik. Karena anggapan awalnya para orang tua mengkursuskan anaknya hanya untuk mengisi waktu luang saja, maka pengawasan dirumah pun tidak serius, misalnya mengatur jam latihan atau meminta dan mengawasi anaknya untuk berlatih. Kenapa harus orang tua? Karena waktu terbanyak adalah di rumah dalam hal ini orang tualah yang mempunyai waktu terbanyak untuk mengawasi anaknya, guru les hanya bertemu 40-60 menit saja dalam seminggu. Kerjasama orang tua dengan guru les sangat ditekankan dalam hal ini apabila ingin mencapai kesuksesan dalam pendidikan musik.

Berbicara mengenai mata pelajaran di sekolah, pada kurikulum 2007, terdapat sejumlah mata pelajaran yang salah satunya mata pelajaran Seni dan Budaya. Jika diamati uraian bahasannya, mata pelajaran Seni dan Budaya ini terdiri atas bahan ajaran pendidikan seni rupa, seni musik, seni tari dan seni teater.

Mata pelajaran ini disajikan mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas III SMA, dengan alokasi waktu mungkin sekitar 2 jam pelajaran setiap minggu. Ya, hanya 2 jam saja pelajaran seni diberikan di sekolah. Dengan alokasi waktu yang disediakan dan bahan ajar yang beragam, pada umumnya para guru tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Apalagi kalau di sekolah tersebut hanya terdapat guru seni musik saja, maka nyaris pelajaran seni yang lain akan ditinggalkan. Disamping itu, ada diantara mereka yang berpendapat bahwa pendidikan musik merupakan pelajaran yang tidak penting, sangat disayangkan dengan pendapat itu. Alasannya karena mata pelajaran pendidikan musik tidak di-UAN-kan.

Padahal apabila ditelaah lebih lanjut, menurut para ahli, pendidikan musik merupakan sarana yang paling efektif bagi pendidikan kreativitas. Pendidikan musik juga dapat menjadi sarana pendidikan afektif untuk menyalurkan emosi dan ekspresi anak. Selain itu, pendidikan musik dapat menjadi pendidikan keterampilan. Jadi secara konseptual, pendidikan musik sangat besar peranannya bagi proses perkembangan anak, terutama di Sekolah Dasar.

Sebagai materi pembelajaran, mata pelajaran Seni dan Budaya perlu di pahami guru, mau dibawa kemana anak didik kita sehingga tercapai arah yang tepat. Eisner (1972) dan Chapman (1978) mengatakan bahwa, arah atau pendekatan seni baik itu seni rupa, seni musik, seni tari ataupun seni teater, secara umum dapat dipilah menjadi dua pendekatan, yakni seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni.

Pertama, seni dalam pendidikan. Secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak. Maksudnya adalah, keahlian melukis, menggambar, menyanyi, menari, memainkan musik dan keterampilan lainnya perlu ditanamkan kepada anak dalam rangka pengembangan kesenian dan pelestarian kesenian. Seni dalam pendidikan ini sejalan dengan konsep pendidikan yaitu sebagai proses pembudayaan yang dilakukan dengan upaya mewariskan atau menanamkan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi berikutnya (baca: guru kepada murid). Oleh sebab itu, seni dalam pendidikan merupakan upaya kita sebagai pendidik seni dan juga lembaga yang menaungi kita untuk mewariskan, melestarikan, dan mengembangkan berbagai jenis kesenian yang ada baik lokal maupun mancanegara.

Sangat beragam sekali kesenian yang berkembang di Indonesia ini. Dari mulai kesenian tradisional sampai pada kesenian modern, banyak terhampar di depan mata kita. Misalnya batik, ukiran, anyaman, lukisan, pupuh sunda, gamelan, kecapi, biola, piano, tari tayub dan tari bedaya, balet sampai pada berbagai jenis seni kontemporer. Dari kekayaan tersebut apabila tidak diwariskan kepada anak melalui jalur pendidikan maka kita akan menunggu saatnya kesenian tersebut akan dijauhi oleh anak kita.

Dari uraian di atas, maka seni dalam pendidikan merupakan sebuah program yang mengharapkan siswa pandai dalam bidang seni. Pandai menggambar, pintar menyanyi, terampil dalam menari, pandai memainkan alat musik dan sebagainya. Memang terasa sangat sulit sekali apabila diterapkan pada sekolah umum, karena harus mempertimbangkan kualifikasi guru terhadap bidang seni tertentu, waktu yang cukup, dan sarana- prasarana yang memadai. Tetapi bagi orang tua yang ingin anaknya terampil dalam bidang seni tertentu jangan khawatir, sudah banyak terhampar di depan mata kita sanggar-sanggar, kursus musik, kursus menggambar dan sebagainya, untuk kita pergunakan seoptimal mungkin bagi perkembangan anak kita.

Kedua, pendidikan melalui seni. Plato menyatakan bahwa seni seharusnya menjadi dasar pendidikan. Dari pendapat ini kita bisa beranggapan bahwa sesungguhnya seni atau pendidikan seni mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pendidikan secara umum.

Konsep pendidikan melalui seni juga dikemukan oleh Dewey bahwa seni seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukannya untuk kepentingan seni itu sendiri. Maka melalui pendidikan melalui seni tercapai tujuan pendidikan yaitu keseimbangan rasional dan emosional, intelektual dan kesadaran estetis.

Merujuk pada konsep pendidikan melalui seni, maka pelaksanaannya lebih ditekankan pada proses pembelajaran dari pada produk. Dengan penekanan pada proses pembelajaran, maka sasaran belajar pendidikan seni tidak mengharapkan siswa pandai menyanyi, pandai memainkan alat musik, pandai menggambar dan terampil menari. Melainkan sebagai sarana ekspresi, imajinasi dan berkreativitas untuk menumbuhkan keseimbangan rasional dan emosional, intelektual dan kesadaran estetis. Kalau memang ternyata melalui pendidikan seni dapat menghasilkan seorang seniman maka itu merupakan dampak saja.

Dengan penekanan pada proses pembelajaran, maka guru pun dapat melaksanakannya. Kekurangan kemampuan guru dalam hal pendidikan seni dapat ditutup dengan penggunaan berbagai media pembelajaran yang memadai. Seperti yang telah dipaparkan di atas, pendidikan musik khususnya banyak sekali memberikan kontribusi bagi perkembangan dan keseimbangan rasional, emosional, intelektual dan kesadaran estetis. Banyak sekali hasil penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang pentingnya pendidikan seni khususnya musik bagi perkembangan anak, berikut beberapa hasil penelitian yang penulis rangkum dari Bulletin of the Council for Research in Music Education, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan musik/pendidikan seni, memudahkan perkembangan anak dalam bahasa dan kecepatan membaca.
2. Aktivitas bermusik/berkesenian sangat bernilai bagi pengalaman anak dalam berekspresi dan lain-lain.
3. Aktivitas bermusik/berkesenian membantu perkembangan sikap positif terhadap sekolah dan mengurangi tingkat ketidakhadiran siswa di sekolah.
4. Keterlibatan dalam kegiatan bermusik/berkesenian secara langsung mempertinggi perkembangan kreativitas.
5. Pendidikan musik/pendidikan seni memudahkan perkembangan sosial, penyesuian diri, dan perkembangan intelektual.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, ternyata pendidikan musik sangat penting untuk perkembangan anak di masa depan. Pendidikan musik tidak lagi sebagai mata pelajaran tambahan yang sewaktu-waktu bisa saja dihilangkan atau hanya sekedar pengisi waktu luang bagi anak-anak yang kursus musik. Bukankah pendidikan itu merupakan sesuatu hal yang penting untuk menolong siswa dalam mengembangkan intelektual, emosional dan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka? Hal ini merupakan tugas para guru dan orang tua untuk mewujudkan hal tersebut. Maka pendidikan musik/pendidikan seni adalah bagian penting dan efektif untuk mewuj

Artikel 14 :

Riset homeschooling di Indonesia
Hari ini aku menerima hasil riset (tesis) seorang mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH) mengenai homeschooling. Kebetulan aku menjadi salah seorang responden penelitiannya. Penelitan yang dilakukan oleh Haniar itu berjudul "Suatu Studi Seputar Penyelenggaraan Homeschooling di Jabotabek."

Beberapa poin hasil risetnya adalah:

ChildrenProfil keluarga homeschooling

* 95% responden adalah pasangan suami istri yang berstatus Menikah. Ini menunjukkan homeschooling lebih banyak dilakukan oleh keluarga yang kuat (utuh).
* Rata-rata usia suami: 38,9 tahun dan rata-rata usia istri: 35,9 tahun.
* 95% pasangan yang baik suami atau istri adalah lulusan perguruan tinggi (S1,S2).
* 79% kuesioner diisi oleh para ibu/istri, para ibu yang lebih banyak memegang tanggung jawab dalam membimbing anak-anak dalam melakukan homeschooling.
* 63% yang melakukan homeschooling, adalah istri yang tidak bekerja. 47% di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Dan 44% istri mengajar sendiri anaknya. Disimpulkan bahwa sebagian besar istri-istri yang tidak bekerja adalah lulusan perguruan tinggi dan mengajar anaknya sendiri.
* 70% anak pernah bersekolah di sekolah formal sebelum homeschooling (dengan tingkatan kelas yang berbeda-beda dari TK sampai SMA),dan 35% anak yang pernah bersekolah formal diajar sendiri oleh orangtuanya.

Dalam penelitian itu juga diperoleh 11 faktor yang menjadi alasan orangtua memilih homeschooling, juga keuntungan dan kelemahan homeschooling.

Artikel 15 :

Pendidikan Informal:PAUD Muslimat NU Berstandar Internasional
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Untuk meningkatkan kompetensi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lathifah milik Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menerapkan metode pembelajaran beyond centers and circle time (BCCT) dan berstandar internasional.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU Hj. Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri pembukaan pelatihan keaksaraan fungsional (KF) dan loka karya pertanian yang digelar Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Provinsi Lampung di Wisma Bandar Lampung, Kamis (7-6). Hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian Djoko Said, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Lampung Ellya Muchtar dan puluhan pejabat teras, organisasi wanita dan 1.200 anggota Muslimat NU se-Lampung.

Pada kesempatan itu Khofifah juga meresmikan PAUD Lathifah di Jalan W.R. Supratman, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung.

Selanjutnya Khofifah menjelaskan fokus metode pembelajaran BCCT dengan mengajak anak-anak lebih aktif, inovatif, dinamis, partisipasif, dan agamais dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Yakni mulai dari proses belajar mengajar hingga alat permainan edukatif (APE) dikemas sedemikian rupa sehingga anak-anak makin kreatif dan inovatif. Misal saja, mulai dari tempat duduk dan meja harus ditata sedemikian rupa dengan posisi melingkar. Sehingga anak-anak diajak berdiskusi tentang berbagai hal juga mengenal huruf dan angka, serta cara menghitung dan membaca yang dikemas secara rekreatif. Sesuai pembelajaran PAUD yakni belajar sambil bermain. "Jadi, tak hanya TK dan raudhatul athfal (RA) saja yang berstandar internasional, tapi juga PAUD Muslimat NU."

Selanjutnya ia menjelaskan, saat ini, Muslimat NU memiliki 2.224 PAUD, dari jumlah tersebut terbanyak di Jawa Timur (Jatim). "Di Lamongan, Jatim, kami memiliki 560 PAUD. Bahkan PAUD Tarahan di Kalimantan Timur, Batam, dan Sidoardjo menjadi PAUD percontohan," ujar dia.

Tahun ini, ia menargetkan setiap anak cabang (kecamatan) dan ranting (kelurahan) memiliki PAUD.

Muslimat NU juga memiliki 9.800 taman kanak-kanak (TK) dan 11.900 taman pendidikan Alquran (TPA), dan 32 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di berbagai pelosok Tanah Air.

Sementara, Ketua PW Muslimat NU Provinsi Lampung Hj. Hariyanti Syafrin

menjelaskan PW Muslimat NU memiliki PAUD, TK/RA, taman pendidikan agama (TPA), taman pendidikan Quran (TPQ) di bawah naungan Yayasan Al Ma'arif yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Sementara itu, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Djoko Said mengaku salut atas komitmen Muslimat NU dalam membantu pemerintah baik di bidang pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sebagainya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Lampung Ellya Muchtar. "Sebagai underbouw dari ormas NU, ternyata kiprah Muslimat NU sangat banyak. Tak hanya meningkatkan pendidikan dan dakwah, tapi juga pemberdayaan perempuan," ujar dia. AST/S-1